tirto.id - Cina tingkatnya "taktik intimidasi" ke Cina atas demonstrasi Hong Kong yang memasuki minggu ke-12 ini. Pada Minggu (25/8/2019), media pemerintah Cina mempublikasikan sebuah komentar yang menyebut bahwa ini adalah waktunya bagi Cina untuk melakukan intervensi terkait demonstrasi di Hong Kong.
"Secara keseluruhan, warga Hong Kong harus berhati-hati jika bertandang ke Cina, karena polisi memiliki hak untuk menahan orang-orang yang dicurigai melakukan kegiatan politik. [Polisi] bisa saja sewenang-wenang dan rentan mlakukan penyiksaan dan penganiayaan," kata Frances Eve, deputi penelitian HAM Cina di sebuah organisasi yang berbasis di Washington, dikutip Aljazeera.
Sebelumnya media Cina memberitakan tentang penahanan Simon Cheng (28), seorang anggota konsulat Hong Kong untuk Inggris ditahan pada 8 Agustus. Cina menduga Inggris dan AS mendukung demontrasi.
Cheng, seorang pegawai perdagangan dan investasi di Scottish Development International melintasi perbatasan Shenzhen untuk urusan bisnis sehari. Ia ditahan selama 15 hari. Polisi menyebut upaya tersebut untuk menghukumnya lantaran melanggar hukum keamanan publik.
Cheng kemudian kembali ke Hong Kong pada Sabtu (24/8/2019), berdasarkan unggahan facebook salah seorang kerabatnya. Namun, media Cina menyebut ia ditahan karena dugaan prostitusi.
Eva Pils, profesor hukum di Kong's College, London menyebut bahwa tuduhan semacam itu sangat umum agar memiliki alasan kuat untuk menahan seseorang.
"Ada semacam semacam upaya ekstra, sebuah upaya non-hukum untuk meredam kritik, pembela hak asasi manusia, dan sebagainya, [Menggunakan tuduhan berlebihan} seperti ini sangat umum," tandasnya.
The Strait Times melansir, Cina mengirim sinyal kuat bahwa mereka akan melakukan intervensi, namun belum mengirimkan pasukan ke jalanan Hong Kong.
Presiden Trump menyatakan pada 13 Agustus lalu bahwa intelijen AS melaporkan pemerintahan Cina menggerakan pasukannya di perbatasan Hong Kong. Sehari sebelumnya, Global Times, majalah yang berafiliasi dengan pemerintah Cina, melaporkan bahwa Polisi bersenjata berkumpul di Shenzhen (wilayah perbatasan Cina-Hong Kong).
Polisi tersebut melakukan latihan berskala besar, dengan banyak personel bersenjata, truk, dan kendaraan paramiliter lainnya menuju Hong Kong. Pemerintah Cina menyebut demonstrasi Hong Kong sebagai "Revolusi Warna", aksinya dianggap kekerasan dan dianggap membawa Hong Kong ke kondisi yang tidak stabil.
Langkah tersebut dilakukan Cina usai demonstrasi yang dilakukan akhir pekan lalu membuat polisi Hong Kong menembakkan senjata api ke udara untuk menenangkan massa, dan menangkap 36 orang.
Namun, Michael Chugani, dalam South China Morning Post menganggap cara ini tidak cukup untuk membuat para demonstran gentar.
Warga Hong Kong menilai bahwa otonomi yang diberikan Cina sangat membebani dan hanya langkah radikal yang dapat menghentikannya. Cina, di sisi lain menganggap bahwa mereka bisa memimpin Hong Kong dengan mindset komunis.
Padahal, seharusnya pemerintah Cina menyadari bahwa memimpin Hong Kong harus dengan pola pikir masyarakat Hong Kong, untuk memenangkan hati mereka. Tapi, Chugani mengatakan, alih-alih mengambil hati, Cina justru ingin mengontrol hati dan pikiran Hong Kong.
Hong Kong bukanlah Cina yang memiliki akses internet terbatas, media yang dikontrol pemerintah, dan propaganda yang secara bersamaan mencuci otak dan memaksakan patriotisme.
Akan sulit menghentikan upaya para demonstran Hong Kong, mengingat demonstrasi terus menerus selama 12 minggu bukanlah upaya yang mudah dilakukan jika bukan karena kemauan keras.
Penulis: Anggit Setiani Dayana
Editor: Yantina Debora
