tirto.id - China dan Rusia telah mendorong Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) agar mencabut sanksi terhadap Korea Utara dengan menghidupkan lagi upaya 2019 dan menghapus larangan ekspor patung, makanan laut dan tekstil Pyongyang, sampai pencabutan batas impor minyak bumi olahan.
Aljazeera melaporkan, China dan Rusia ingin dewan yang beranggotakan 15 negara itu mencabut sanksi-sanksi tersebut agar bisa meningkatkan mata pencaharian penduduk sipil di Korea Utara.
Korea Utara mendapat sanksi sejak 2006 oleh PBB terkait program nuklir dan rudal balistiknya. Resolusi yang diusulkan Rusia dan China itu juga ingin mencabut larangan warga Korea Utara bekerja di luar negeri dan membebaskan proyek kerja sama kereta api dan jalan antar-Korea.
Kendati demikian, beberapa diplomat PBB mengatakan, rancangan resolusi itu akan mendapat sedikit dukungan. Di tahun 2019 lalu, Rusia dan China mengadakan dua pembicaraan formal terkait rancangan resolusi, namun tidak pernah secara resmi mengajukannya untuk pemungutan suara.
Sanksi terhadap industri yang telah diusulkan Rusia dan China untuk dicabut sebelumnya menghasilkan ratusan juta dolar bagi Korea Utara. Mereka diberlakukan pada 2016 dan 2017 untuk mencoba memotong dana untuk program nuklir dan rudal Pyongyang.
Korea Utara terus mengembangkan program rudal nuklir dan balistiknya selama paruh pertama tahun 2021 yang melanggar sanksi PBB dan meskipun situasi ekonomi negara itu memburuk, pemantau sanksi PBB melaporkan pada bulan Agustus.
Menurut para diplomat, China dan Rusia belum memberitahu tentang jadwal pembicaraan apapun mengenai rancangan resolusi baru itu. Di sisi lain, sebuah resolusi setidaknya membutuhkan sembilan suara dukungan dan tidak ada veto atas Amerika Serikat, Prancis, Inggris, Rusia atau China untuk disahkan.
Seperti dilaporkan Reuters, seorang juru bicara misi AS untuk PBB menolak berkomentar, tetapi ia menegaskan kalau semua anggota PBB harus fokus menangani mereka yang melanggar sanksi.
"Dewan Keamanan telah berulang kali menegaskan bahwa mereka siap untuk mengubah, menangguhkan, atau mencabut tindakan yang mungkin diperlukan sehubungan dengan kepatuhan DPRK," kata juru bicara itu.
"Namun DPRK tidak mengambil langkah untuk memenuhi tuntutan Dewan Keamanan mengenai program nuklir dan rudal balistik yang dilarang."
Korea Utara bisa menghasilkan ratusan juta dolar dari industri sebelum diberlakukannya sanksi itu. Pada 2016 dan 2019 mereka mencoba memotong dana untuk program nuklir dan rudal Pyongyang.
Korea Utara terus mengembangkan program rudal nuklir dan balistiknya selama paruh pertama tahun 2021 yang melanggar sanksi PBB dan meskipun situasi ekonomi negara itu memburuk.
Editor: Iswara N Raditya
