Menuju konten utama

Cegah Jakarta Tenggelam, Anies Teken Proyek Rp1,2 Triliun dari PUPR

Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan telah meneken proyek SPAM senilai Rp1,2 triliun untuk mencegah Ibu Kota tenggelam akibat penurunan air tanah.

Cegah Jakarta Tenggelam, Anies Teken Proyek Rp1,2 Triliun dari PUPR
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengacungkan jempolnya saat akan menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (21/9/2021). ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat.

tirto.id - Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan mengatakan telah menerima bantuan uang sebesar Rp1,2 triliun untuk mencegah Ibu Kota tenggelam akibat penurunan permukaan tanah.

Anies menuturkan dari anggaran tersebut akan dibangun Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM). Tujuannya untuk menyediakan air minum perpipaan demi mengurangi ekstraksi air tanah.

Hal tersebut diberikan setelah Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta melalui Gubernur Anies menandatangani nota kesepahaman (MoU) dengan pemerintah pusat melalui Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian, dan Menteri PUPR M. Basuki Hadimuljono yang disaksikan oleh Menteri Koordinator Bidang kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, Senin (3-1-2022) di Jakarta.

"Terima kasih kepada Kementerian PUPR yang memberikan bantuan awal berupa investasi awal sebesar Rp2,1 triliun untuk mengamankan SPAM hilir," kata Anies.

Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) itu pun mengaku pemberian dana tersebut merupakan bentuk dorongan untuk Pemprov DKI sehingga bisa bergerak agar Jakarta tidak tenggelam.

"Harapannya nanti menyelamatkan Jakarta dari kondisi land subsidence of sinking itu isu yang menjadi perhatian dunia," ucapnya.

Sejalan dengan nota kesepahaman tersebut, dia menyatakan Pemprov DKI telah mengeluarkan kebijakan dan pelarangan pengambilan air tanah di wilayah yang telah dilayani jaringan perpipaan PAM JAYA, sebagaimana tertuang dalam Peraturan Nomor 93 Tahun 2021 tentang Zonasi Bebas Air Tanah.

Kebijakan ini ditujukan untuk review mengurangi laju penurunan permukaan tanah (land subsidence) di DKI Jakarta. Dia pun menargetkan pada 203,0 Jakarta sudah mencapai 100 persen akses layanan air minum perpipaan.

"Kami harus menawarkan kepada Pemerintah Pusat dalam hal ini Kementerian Koordinator Kemaritiman dan Investasi, Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian PUPR yang berkomitmen bersama untuk mengatasi masalah ketersediaan air minum sebagai kebutuhan dasar bagi masyarakat Jakarta, sekaligus solusi bagi pencegahan penurunan muka tanah di Jakarta,” pungkasnya.

Baca juga artikel terkait ANIES BASWEDAN atau tulisan lainnya dari Riyan Setiawan

tirto.id - Ekonomi
Reporter: Riyan Setiawan
Penulis: Riyan Setiawan
Editor: Maya Saputri