Cara Soeharto Menguasai Kepolisian Setelah G30S

Oleh: Petrik Matanasi - 9 Agustus 2021
Dibaca Normal 2 menit
“Polisi di bawah Soetjipto Joedodihardjo juga pro-Bung Karno, dan pada dasarnya tidak suka menjadi yang kedua dalam kekuasaan setelah tentara.”
tirto.id - Ketika G30S meletus, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) atau saat itu disebut Menteri Panglima Angkatan Kepolisian (Menpangak), dijabat oleh Letnan Jenderal Soetjipto Joedodihardjo. Setelah Soeharto berkuasa, kepolisian termasuk institusi yang ikut dibersihkan. Hal ini terutama karena kepolisian awalnya agak sulit dijinakkan oleh Orde Baru.

“Polisi di bawah Soetjipto Joedodihardjo juga pro-Bung Karno, dan pada dasarnya tidak suka menjadi yang kedua dalam kekuasaan setelah tentara,” tulis Jususf Wanandi dalam Shades of Grey: A Political Memoir of Modern Indonesia, 1965-1998 (2012:60).

Kepolisian punya Brigade Mobil (Brimob) yang sampai hari ini masih eksis. Selain itu, ada juga Resimen Pelopor yang dipimpin Anton Sudjarwo, yang para perintisnya pernah mendapat latihan Ranger dari Amerika Serikat. Pada paruh terakhir 1960-an, Brimob dianggap sebagai pendukung Sukarno. Resimen Pelopor bahkan pernah menyerbu markas Resimen Para Komando Angkatan Darat (RPKAD) di Cijantung.


Brimob dan Resimen Pelopor kerap ikut operasi penumpasan pemberontak bersama Angkatan Darat. Meski jumlah mereka lebih sedikit dibandingkan AD, tapi mereka tak gentar kepada tentara. Maka itu, mereka berpotensi menjadi lawan ketika Sukarno tidak bisa bekerjasama menuruti kemauan kubu Soeharto. Dan cara melawan para Sukarnois di kepolisian akan lebih mudah jika Brimob dan Resimen Pelopor dikerdilkan. Setelah tahun 1968, sesudah Soetjipto Joedodihardjo diganti, Brimob masih ada tetapi jumlahnya dikurangi. Sementara Resimen Pelopor dibubarkan.

Namun, ketika Soetjipto Joedodihardjo masih menjabat sebagai Kapolri, proses pembersihan kepolisian tak berjalan seperti harapan rezim Orde Baru. Menurut Harold Crouch dalam Militer dan Politik di Indonesia (1986:265), lewat pembersihan yang lunak yang dilakukan dari awal 1966 hingga pertengahan 1966, terdapat 713 anggota polisi yang ditendang. Dua di antaranya adalah perwira senior dan 35 orang perwira menengah. Mereka yang terkena pembersihan rata-rata adalah polisi dengan pangkat rendah di kota-kota kecil di Jawa Tengah dan Jawa Timur yang diduga kerap mendukung PKI.

Brigadir Jenderal Sawarno Tjokrodiningrat ditahan. Sementara panglima kepolisian di Jawa Tengah diganti dalam rangka peng-Orde Baru-an. Meski demikian, imbuh Harold Crouch, “Angkatan Kepolisian tidak benar-benar menyerah kepada tekanan Angkatan Darat untuk mengadakan pembersihan terhadap para perwira yang terang-terangan Sukarnois sampai bulan-bulan terakhir 1967.”

Sejak 1966, saat Angkatan Kepolisian mulai ditekan Orde Baru, Jenderal Soetjipto mulai mempekerjakan Komisaris Jenderal Hoegeng Imam Santoso, mantan Menteri Iuran Negara yang kabinetnya dibubarkan setelah Supersemar keluar. Hoegeng yang menjadi musuh bagi para penyelundup di Medan, pernah menjadi Kepala Jawatan Imigrasi dari 19 Januari 1961 hingga Juni 1965. Hoegeng adalah perwira yang dicap sebagai anggota Partai Sosialis Indonesia.

Meski dicap sebagai anggota PSI dan partai tersebut telah dibubarkan, namun Hoegeng adalah orang kepercayaan Sukarno. Setelah Sukarno melemah dan kabinet 100 menteri bubar, Hoegeng pernah menjadi Sekretaris Kabinet dari Maret hingga Juni 1966.

Pada Juni 1966, Hoegeng ditelepon oleh Menpangak Soetjipto yang mengajaknya kembali ke kepolisian. Hoegeng bersedia jika Presiden Sukarno dan Ketua Presidium Kabinet Jenderal Soeharto merestui. Setelah kedua orang itu setuju, maka sejak 3 Agustus 1966 Hoegeng menjadi Deputi Menteri Muda Panglima Kepolisian Urusan Operasi.


Infografik Cara Soeharto Menguasai Kepolisian
Infografik Cara Soeharto Menguasai Kepolisian. tirto.id/Fuad


Di sisi lain, tekanan terhadap Soetjipto makin tinggi hingga ia kesulitan dalam menjalankan pekerjaannnya, hingga akhirnya memutuskan untuk mengundurkan diri pada 1968. Sebelum berhenti, Soetjipto mengusulkan Hoegeng sebagai penggantinya.

Kala itu, Soeharto sudah menjadi pejabat Presiden Republik Indonesia. Hoegeng pun akhirnya dipercaya Orde Baru menjadi Kapolri. Hoegeng merasa sedikit aneh. Selama bertahun-tahun, ia tidak bertugas di kepolisian dan ini jadi salah satu kelemahannya. Selain itu, Hoegeng rentan dianggap bukan sebagai Angkatan 45 karena tak ikut gerilya setelah 19 Desember 1948. Meski demikian, Hoegeng sejak awal mendukung Republik Indonesia dan pernah bergabung dengan Polisi Tentara Laut.

Hoegeng bukan jenderal yang mengakar di angkatannya. Ia merasa dirinya netral dan tidak ikut serta dalam perpolitikan antara mereka yang pro dan kontra terhadap Soetjipto.

“Saya bukanlah orang politikus. Paling tidak dalam pengertian politik praktis,” kata Hoegeng dalam autobiografinya Hoegeng: Polisi Idaman dan Kenyataan (1993:278).

Bagi Soeharto, Hoegeng bukan orang yang berbahaya. Namun, Hoegeng adalah sosok yang kerap membongkar kasus penyelundupan. Di masa Orde Baru, kepolisian berhasil membongkar kasus penyelundupan yang dilakukan Robby Tjahyadi.

Hoegeng menjadi Kapolri dari Mei 1968 hingga Oktober 1971. Penggantinya adalah Mohamad Hasan. Setelah jabatan itu, Hoegeng yang menolak jadi duta besar menjalani hidupnya sebagai musikus dan akhirnya jadi oposan karena terlibat dalam Petisi 50.

Baca juga artikel terkait SOEHARTO atau tulisan menarik lainnya Petrik Matanasi
(tirto.id - Politik)

Penulis: Petrik Matanasi
Editor: Irfan Teguh
DarkLight