Cara Israel Persenjatai Internet & Startup Guna Awasi Palestina

Oleh: Ahmad Zaenudin - 31 Mei 2021
Dibaca Normal 4 menit
Israel Security Agency memimpin segala tindakan yang diperlukan untuk melindungi negara di ranah maya. Termasuk memata-matai warga Palestina.
tirto.id - Awal Januari 2001, Google tidak memiliki layanan pemetaan apapun. Berselang enam bulan kemudian, sebagaimana dikisahkan Bill Kilday dalam memoirnya berjudul Never Lost Again: The Google Mapping Revolution That Sparked New Industries and Augmented Our Reality (2018), Google meluncurkan layanan Google Maps dan Google Earth. Hanya beberapa jam setelah diluncurkan, tulis Kilday, "jutaan orang di seluruh penjuru dunia menggunakan Maps dan Earth, entah untuk mencari petunjuk jalan atau sebatas memuaskan keingintahuan terkait lokasi mereka dalam peta dunia."

Sebagai perusahaan yang populer dengan layanan mesin pencari nomor wahid, Google dianggap sebagai gerbang pengetahuan. Karenanya, Maps dan Earth yang baru diluncurkan tersebut, tulis Kilday, "dianggap pula mengandung informasi geografis yang benar." Google, melalui Maps dan Earth, dipandang sukses mempersatukan dunia fisik dan dunia virtual.

Sayangnya, bak mengabaikan petuah Paman Ben pada Peter Parker, Google tak berhati-hati dengan kekuatan super barunya itu. Pada Jumat ketika Maps dan Earth diluncurkan, kantor Google yang berlokasi di Mountain View, California, digeruduk pendemo. Mereka membawa spanduk dan poster berisi logo Maps dan Earth yang dicoret.

"Taiwan adalah negara merdeka"; "Taiwan bukanlah bagian Cina"; "Google Maps dan Google Earth guoblok!"


Maps dan Earth dipandang lalai melihat kenyataan bahwa garis batas negara tak selalu memisahkan negara A dengan B dengan tegas, tetapi ada pula "garis abu-abu" yang tidak dapat memisahkan kedua negara secara gablang. Dengan kata lain: sengketa perbatasan akibat urusan politik.

Nahas, kekeliruan Google melabeli Taiwan sebagai bagian dari Cina di Maps dan Earth tak cukup membuat Sundar Pichai dan kawan-kawan sadar bahwa dunia nyata memang berbeda dengan dunia virtual (dalam kasus peta semata). Beberapa tahun kemudian, kembali merujuk memoir Kilday, Google salah menarik garis perbatasan milik Costa Rica jauh ke wilayah teritori Nikaragua. Akibatnya, karena Google terlanjur dianggap gerbang pengetahuan, militer Costa Rica merangsek ke teritori Nicaraguan "sebagaimana yang tertera di Google". Nikaragua pun menuduh militer Costa Rica telah melakukan aneksasi.

Kekeliruan Maps dan Earth pada Taiwan serta Costa Rica dan Nicaragua merambat pula ke tanah suci tiga agama dunia. Palestina, negara yang telah diakui kemerdekaannya oleh Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) dan 135 negara anggotanya, tidak muncul di Google Maps dan Google Earth. Keputusan ini diambil Google karena, menurut laporan Nayeli Lomeli untuk USA Today, "belum ada konsensus internasional di mana batas wilayah Palestina berada."

Bagi rakyat Palestina, ketiadaan label "Palestina" di Maps dan Earth jelas merugikan. Pasalnya, sebagaimana digaungkan dalam petisi di Change.org, "pengakuan Palestina oleh Google memiliki status kedudukan yang sama pentingnya dengan pengakuan PBB."

Selain "tidak diakui" oleh Google Maps dan Google Earth, perlakuan buruk terhadap Palestina juga dilakukan banyak perusahaan teknologi lain. Facebook, misalnya, telah lama dinilai bias terhadap isu-isu Palestina sampai-sampai kecaman seperti tagar #FBCensorsPalestine pun muncul. Selain itu, sebagai layanan transaksi keuangan virtual, meskipun telah beroperasi di 202 negara, PayPal tidak merilis layanannya di Palestina. Walhasil, sebagaimana dilaporkan Ylenia Gostoli untuk Al Jazeera, hal ini menyulitkan orang-orang di Palestina ketika harus bekerja secara virtual untuk klien mereka di berbagai penjuru dunia.

Namun, di luar ketidakberpihakan perusahaan teknologi Silicon Valley terhadap Palestina, tak bisa dipungkiri, Israel merupakan musuh terberat Palestina di ranah maya.

'Kubah Besi' Digital

Israel, tulis Lior Tabansky dalam bukunya berjudul Cybersecurity in Israel (2015), adalah "negara dengan lingkungan keamanan nasional yang sangat tidak stabil." Pasalnya, sejak kelahirannya pada 1948, ia menduduki tanah milik dunia Arab. Walhasil, perseteruan dengan negara-negara tetangga sudah jadi hal rutin.

Namun, sebagaimana dituturkan Michael Raska dalam studinya berjudul "Confronting Cybersecurity Challenges: Israel's Evolving Cyber Defence Strategy" (Nanyang Technologucal University Policy Report 2015), sejak Perang Yon Kippur berakhir pada 1973, ancaman keamanan Israel berkembang menjadi ancaman "supra" dan "sub-konvensional" alias lebih kompleks. Ini mengharuskan Israel tak hanya mempersiapkan militer yang tangguh, tapi juga membangun kekuatan melawan segala ancaman di dunia maya. Bagi Israel sendiri, secara tradisional, terdapat dua jenis ancaman, yakni "keamanan dasar atau fundamental" (bitachon yisodi) dan "keamanan saat ini" (bitachon shotef). Kemunculan ancaman maya (serangan siber) membaurkan dua ancaman tradisional ini.

Infografk Impunitas Israel
Infografk Impunitas Israel


Maka, sejak Perang Dingin berakhir pada awal dekade 1990-an, Ehud Barak, yang kala itu menjabat Kepala Staf Umum Israel Defense Forces (IDF), mengampanyekan agar Israel berbenah menghadapi era ancaman baru. Ia menilai dunia maya sebagai "medan tempur masa depan". Politik, sosial-ekonomi, dan militer memang saling bertautan di dunia maya--dan sialnya tanpa garis pemisah.


Pada 1995, Israel mensahkan Undang-Undang Komputer yang memudahkan militer masuk ke dunia digital warga sipil untuk menghabisi konten-konten yang dianggap membahayakan keamanan negara. Lalu, pada 1998, muncul Undang-Undang Jaminan Keamanan Lembaga Publik, yang menjadi dasar perlindungan data dan sistem komputer lembaga-lembaga pemerintah dan swasta tertentu, seperti infrastruktur telekomunikasi, listrik, hingga maskapai penerbangan. Terakhir, Israel Security Agency diperintahkan memimpin segala tindakan yang diperlukan untuk melindungi negara--di ranah maya.

Merujuk studi berjudul "The Israel Odysses Toward Its National Cyber Security Strategy" (The Washington Quarterly 2017) yang ditulis Dmitry Adamsky, Israel membentuk Tehila Unit pada 1997. Unit di bawah perdana menteri ini bertugas mengkoordinasikan keamanan untuk menangkal serangan siber, termasuk mengendus isu-isu berbahaya di ranah maya yang mungkin akan berdampak di ranah fisik. Badan ini dibentuk karena Israel merasa kecolongan atas pembunuhan Yitzhak Rabin pada 1995 gara-gara blunder informasi yang diperoleh pihak intelijen. Tak ketinggalan, pada 2002, Israel meloloskan Special Resolution B/84 guna mendukung keamanan siber, yang lantas diterjemahkan dengan pembentukan pasukan siber bernama National Cyber Initiative di bawah kendali Benjamin Netanyahu. Terakhir, pada 2011, Israel membentuk Israel National Cyber Bureau (INCB) yang bertugas bukan di ranah keamanan siber, tapi untuk memastikan Israel memiliki kemampuan mumpuni di jagat teknologi, wabilkhusus di kalangan sipil.

Kembali merujuk studi yang ditulis Raska, melalui IDF, Israel Security Agency, dan National Cyber Initiative, Israel lolos dari serangan denial of service attacks (DDoS) dan Domain Network System (DNS) yang menyerang infrastruktur telekomunikasi sipil pada 2014. Dan melalui lembaga-lembaga ini, Israel sanggup membuat Teheran kalang kabut gara-gara Stuxnet.

Merujuk studi Nadim Nashif dalam "Surveillance of Palestinians and the Fight for Digital Rights" (The Palestinian Policy Network 2017), lembaga-lembaga tersebut juga diduga keras berada di balik aksi mata-mata terhadap ribuan akun Facebook milik rakyat Palestina, terutama dilakukan pada 2015. Bahkan, Unit 8200, divisi elite yang berada dalam lingkup IDF, ditengarai mempersulit kehidupan warga Palestina yang dinilainya memiliki cacat personal atau sosial berdasarkan data-data Facebook yang diperoleh.

Di sisi lain, melalui dukungan Israel National Cyber Bureau, lahirlah startup-startup teknologi di Israel. Bahkan, kembali merujuk studi yang dilakukan Adamsky, Israel merupakan negara dengan konsentrasi per kapita startup teknologi terbesar di dunia, yakni dari setiap 100.000 penduduk, terdapat 0,33 startup. Sementara itu, AS hanya memiliki 0,04 startup di setiap 100.000 penduduknya. Yang menarik, pendiri-pendiri startup di Israel memiliki hubungan dengan Unit 8200, yang menjadikan startup yang mereka dirikan berhubungan dengan teknologi keamaman. Tak heran, Pegasus Spyware, produk yang berguna untuk meretas akun WhatsApp, lahir dari startup asal Israel bernama NSO Group.

Dengan kekuatan negara plus sipil (startup) ini, Israel memang ancaman mengerikan bagi Palestina.

Baca juga artikel terkait ISRAEL atau tulisan menarik lainnya Ahmad Zaenudin
(tirto.id - Teknologi)

Penulis: Ahmad Zaenudin
Editor: Windu Jusuf
DarkLight