Cara Ahok Minta Maaf Menggambarkan Nuansa Debat Terakhir

Basuki Tjahaja Purnama memaparkan saat Debat Publik Pilkada DKI Jakarta putaran kedua di Hotel Bidakara, Jakarta, Rabu (12/4). Tirto.id/Andrey Gromico
Oleh: Arman Dhani - 13 April 2017
Dibaca Normal 5 menit
Debat terakhir Pilkada DKI digunakan Ahok untuk, lagi-lagi, memperlihatkan apa yang sudah dan sedang dilakukan untuk Jakarta.
Dalam dua debat terakhir yang diselenggarakan oleh KPUD dan Metro TV, calon gubernur nomor urut dua, Basuki Tjahaja Purnama, tampil nyaris tanpa beban. Di penampilan bersama Mata Najwa, misalnya, Ahok lebih banyak berkelakar dan tertawa menghadapi pertanyaan baik dari Najwa Shihab maupun dari Anies. Hal ini terlihat lagi dalam debat terakhir yang diselenggarakan KPUD.

Debat terakhir yang diselenggarakan oleh KPUD berlangsung lebih datar. Sepanjang debat terakhir semalam, dua sesi awal banyak dikeluhkan membosankan oleh netizen. Alur yang lambat dan nyaris tanpa "konflik".

Dalam kesempatan itu Ahok memulai debat dengan pernyataan bahwa pengalaman dijegal oleh DPRD adalah hal yang biasa. Namun, ia menolak untuk menyalahkan semua anggota DPRD.

“Karena kami mengalami sendiri kejadian tahun 2015. Nah yang paling penting adalah bagaimana kita membuat transparansi, dari usulan masyarakat,” kata Ahok.

Ia mengakui ada anggota DPRD yang mungkin main anggaran, tapi tidak semua, “Hanya oknum tertentu saja yang ada kepentingan,” katanya. Ahok berulang kali menjelaskan ia tidak akan dan tetap menolak belanja barang yang tak punya nilai guna untuk masyarakat. ”Kita bisa ingat dulu APBD DKI menghabiskan banyak uang tapi masyarakat enggak pernah merasakan. Kita masih ingat dulu masyarakat kalau sakit, nggak berani berobat, karena hanya diganti 10%, 20%, 50%,” katanya.

Efisiensi itu, menurut Ahok, dapat digunakan untuk meningkatkan layanan pendidikan. Menurutnya, melalui program yang disusun DKI, setiap anak mendapatkan subsidi dari 600 ribu sehingga dalam setahun bisa mendapatkan 7,2 juta rupiah. Dari penelusuran tim riset Tirto, berdasarkan data yang ada di KJP.Jakarta.go.id, seorang anak sekolah swasta tingkat menengah atas memang bisa mendapatkan dana subsidi bulanan dan SPP mencapai lebih dari 600 ribu.

Dalam kesempatan itu Ahok juga menjelaskan bahwa dalam pemenuhan kebutuhan anggaran mesti ada jalan tengah. Misalnya jika tidak ada UU yang mengatur maka Gubernur bisa membuat Pergub. “Itu yang kami lakukan. Sehingga mulai dari peristiwa itu, muncullah kesepakatan. Sehingga pada 2016, muncullah Perda APBD. Itulah dinamika yang kami alami,” katanya. Ahok mengklaim bahwa hal ini punya dampak positif dalam pembangunan Jakarta.

Di segmen kedua Djarot menjelaskan tentang Program Ketuk Pintu Layani dengan Hati. Yaitu program pelayanan kesehatan yang menekankan kepada aspek preventif dan promotif. Pemerintah melalui Puskesmas mengirim petugas kesehatan mereka untuk datang ke rumah-rumah warga dan memeriksa kesehatan mereka. Dari situ dibangun sanitasi yang baik, misalnya melalui program bedah rumah.

“Dengan cara seperti itu akan memudahkan kami untuk melayani warga apabila terkena penyakit ataupun meningkatkan kualitas derajat kesehatan mereka. Ini kita lakukan terus menerus. Dan yang terakhir dengan membangun RPTRA (Ruang Terbuka Ramah Anak) di masing-masing wilayah, setiap RW nanti akan kita bangun RPTRA terutama yang padat penduduknya,” kata Djarot.

Tentang bantuan untuk para pengusaha kecil dan menengah Ahok menjelaskan bahwa selama dua tahun terakhir ia gencar memaksa semua pelaku usaha membuka rekening bank. Ini dilakukan sebagai usaha mempelajari arus kas usahanya. “Kadang-kadang UMKM minta kredit, dia tidak pernah mempunyai arus kas perbankan sehingga kita tidak tahu kebutuhannya berapa,” kata Ahok.

Sebelumnya pada 29 April 2016 Djarot menjelaskan bahwa pada 2016 Bank DKI mengalokasikan dana untuk hal itu. Pada kenyataannya pemberian kredit pada pengusaha kecil menengah dalam koridor Kredit Monas, seperti yang dilansir dari situs resmi pemerintah Jakarta Timur, plafon kreditnya maksimal mencapai Rp 10 juta dan minimal Rp 5 juta dengan jangka masa pengembalian antara enam bulan sampai 1 tahun.

Di segmen ketiga, berbeda dengan debat sebelumnya, ada pertanyaan yang diberikan oleh perwakilan masyarakat. Salah satunya adalah Daryono dari masyarakat transportasi. Ia bertanya apakah mungkin transportasi di Jakarta digratiskan untuk masyarakat miskin.

Ahok menjawab bahwa sejak dua tahun terakhir ia memaksa masyarakat Jakarta untuk menggunakan E-Ticket, selain lebih murah, fasilitas ini dipercaya juga lebih mudah. Sistem tiket pada halte Transjakarta sejak 2013 menggunakan kartu elektronik (e-ticketing), sebagai pengganti uang tunai.

“Nah perlu saya sampaikan kepada pak Daryono dan teman-teman, kami sebenarnya sudah menggratiskan, Pak. Sejak tahun yang lalu naik bus. Nah, kalau bapak dan ibu punya gaji UMP, tinggal lapor ke bank DKI penerimaan gajinya, maka otomatis bank DKI memberikan gratis,” katanya.

Selain terobosan itu Ahok juga menyebut bahwa para marbot dan warga yang tinggal di rumah susun, dan anak-anak sekolah semuanya gratis. Ini bagian dari usaha untuk menopang supaya biaya hidup mereka, terutama dari komponen transportasi, bisa lebih murah.

Menariknya, dari penelusuran Tirto pada Desember lalu, tidak semua orang yang tinggal di rumah susun mendapatkan kartu akses gratis Transjakarta. Satu keluarga hanya satu pemegang, yaitu kepala keluarga, bukan per anggota keluarga. Jika mereka punya banyak anggota keluarga, mereka mesti bergantian atau membayar sendiri.

Ahok juga membahas Transjakarta Care, layanan transportasi untuk manula dan penyandang disabilitas. Saat ini Pemprov Jakarta memiliki 26 unit. Mereka yang tak punya uang dan hendak ke rumah sakit bisa menggunakan fasilitas ini gratis. Layanan ini jadi penting karena secara langsung membantu orang-orang dengan disabilitas untuk beraktifitas dan mengakses layanan kesehatan dasar.

Ahok juga menolak jika kebijakannya ini disebut tidak bottom up. Misalnya untuk penyusunan rute transjakarta ia menggunakan pola rute yang digunakan pelanggan.

”Kami tahu persis Anda sampai ke mana. Misal dulu Kampung Rambutan ke Blok M tiga kali naik bus, kenapa kami tahu banyak penumpang pengen Kampung Rambutan langsung Blok M? Karena dia (nge-)tap (tiket). Jadi ini satu juta lebih penumpang ini, belasan juta, tentu butuh data,” katanya.

Pertanyaan berikutnya berasal dari Sukarto, yang tinggal di rumah susun Jatinegar. Ia mengeluhkan rumah susun yang dianggapnya tidak layak karena bocor dan kurang baik. Ahok mengakui bahwa beberapa rumah susun yang dibangun beberapa kontraktor yang kurang baik, yang disebutnya maling, sehingga memiliki kualitas buruk. Ahok juga menjelaskan bahwa sebenarnya masyarakat yang tinggal di rusun tidak membayar sewa tapi berkontribusi untuk pemeliharaan lingkungan.

“Itu pun kami subsidi 80 persen. Nah beberapa yang tidak mampu bayar, beberapa sudah kami bayarkan lewat Bazis, juga lewat (dana) operasional saya sebetulnya,” kata Ahok.

Menariknya, untuk pertama kali Ahok mengakui bahwa saat memindahkan warga dari lokasi penggusuran ke rumah susun ada hal yang tidak dipikirkan.

”Harus kita akui waktu kami memindahkan itu, ada unsur sosial yang tidak kami perhatikan waktu itu. Contoh, tadinya bisa pinjam cabe, pinjam minyak goreng, waktu pindah tetangganya berubah. Sekarang untuk yang tinggal baru dia boleh sama-sama tinggal untuk di satu lantai,” katanya.

“Inilah yang harus kami akui ada kesalahan desain di masa lalu yang terus kami perbaiki sekarang. Saya mohon maaf dan saya harap bapak ibu bisa bersabar,” kata Ahok.

Djarot juga menekankan bahwa pihaknya telah turun ke rusun Jatinegara dan mengungkapkan bahwa memang ada prasarana yang tidak memadai. Namun ia bersikeras jauh lebih baik daripada kondisi mereka sebelumnya di Kampung Pulo. Masyarakat di rusun Jatinegara mendapatkan fasilitas mulai dari KJP, KJS, permodalan, dan bus Transjakarta gratis. ”Oleh sebab itu kami mohon maaf dengan sangat, kami tidak bisa memuaskan semua orang,” kata Djarot.

Reklamasi juga turut dibahas dalam debat tersebut. Ahok menyebut bahwa ia berkomitmen pada nelayan, salah satunya dengan pembangunan kanal dan rumah untuk nelayan. “Pantai Mutiara mengajukan untuk izin memperluas untuk perumahan merah, kami tolak. Kami memperluas justru di sini. Dapat tanah 10 hektar. Untuk apa? Supaya nelayan ada tempat sandar, termasuk ada tempat penyimpanan ikan, termasuk pengelolaan ikan,” kata Ahok.

Ahok menjelaskan bahwa diperlukan banyak tanggul. “Jakarta ini 1,5 meter di bawah muka laut. Kita lagi meninggikan 3,8 meter tanggul. Nah, tanggul ini sedang dikerjakan,” katanya.

Tim Riset Tirto menemukan bahwa wilayah provinsi DKI Jakarta merupakan dataran rendah dengan ketinggian rata-rata tujuh meter di atas permukaan laut. Namun, sekitar 40 persen wilayah Jakarta berupa dataran yang permukaan tanahnya berada 1-1,5 meter di bawah muka laut pasang.

Ahok juga desain pengembangan terpadu Muara Angke sudah selesai dan menegaskan bahwa para nelayan berhak tinggal di tanah reklamasi. “Karena 50% tanah itu punya DKI,” katanya.

Dikutip dari Antara, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah DKI Jakarta Tuty Kusumawati mengatakan 50 persen lahan hasil reklamasi harus dipakai untuk kepentingan umum. Angka itu datang dari alokasi 20 persen untuk ruang terbuka hijau, 5 persen untuk ruang terbuka biru, area pantai publik 5 persen, 15 persen untuk kontribusi tambahan kepada pemda DKI Jakarta, hingga fasilitas jalan dan sarana umum lainnya. Sehingga lahan bersih yang bisa dikomersialkan pengembang sekitar 50 persen dari total lahan reklamasi, atau sekitar 775.000 meter persegi untuk Pulau G.



Perdebatan tentang Reklamasi ini juga terjadi di segmen terakhir. Ahok menyebut bahwa ia masih belum bisa menemukan solusi dari retorika DP Nol persen untuk kepemilikan rumah. Ini yang kemudian mendorong Ahok untuk memaksakan pelaksanaan reklamasi. “Itu yang 41% tadi (tidak punya rumah) itu kenapa membuat kami ngotot. Di pulau reklamasi 20-30 tahun mendatang di Pulau Reklamasi penduduk bertambah. Akan tinggal dimana. Rumah begitu mahal. makanya kami mau setengahnya punya DKI,” kata Ahok.

Pada segmen terakhir, saat diminta menyampaikan permintaan maaf, Ahok melakukannya dengan datar, dan relatif tidak berbasa-basi. Ada sedikit nada pembelaan diri, namun ia tak mengimbuhinya dengan serangan kepada lawan seperti yang dilakukan Anies sebelum menyampaikan permintaan maaf.

"Saya sampaikan (permohonan maaf) kepada Pak Agus dan Ibu Silvi beserta keluarga, dan pasangan nomor tiga Anies-Sandi beserta keluarga. Kami sebagai petahana, kami sering mengeluarkan apa yang sudah kami kerjakan, seolah-olah menihilkan apa yang telah dilakukan pasangan 1 dan 3. Karena apa yang kami lakukan, apa yang sudah kami kerjakan, bukan meledek. Kebetulan kami petahana, kami bisa berbicara lebih banyak, ini yang sehari-hari kami lakukan."

Cara Ahok menutup debat terakhir memperlihatkan keseluruhan penampilannya yang lebih datar dan jauh dari kesan meledak-ledak. Hal ini dimungkinkan, salah satunya, karena pasangan Anies-Sandi pun tampil dengan nada yang lebih kalem dan tidak seagresif dalam debat-debat sebelumnya.

Dibandingkan tiga debat di putaran pertama, atau debat di program Mata Najwa, barangkali inilah perdebatan yang paling dingin dan minim manuver.

Baca juga artikel terkait DEBAT CAGUB DKI 2017 atau tulisan menarik lainnya Arman Dhani
(tirto.id - Politik)

Reporter: Arman Dhani
Penulis: Arman Dhani
Editor: Zen RS
DarkLight