tirto.id - Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Grace Natalie mengatakan seluruh caleg yang mencalonkan diri dalam pemilu 2019 ini sudah menyekapati kontrak terkait kinerja bila terpilih.
Termasuk para caleg yang nantinya masuk sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).
Berdasarkan hasil hitung cepat dan rekapitulaai internalnya, PSI mengklaim akan mendapatkan jatah kursi di beberapa daerah. Di antaranya, DKI Jakarta, Surabaya, Semarang, Bandung, Bali dan beberapa daerah lainnya.
PSI, kata dia, tak menginginkan kadernya seperi seperti kader Partai keadilan Sejahterah (PKS) yang memecat Fahri Hamzah dan harus membayar uang sebesar Rp30 Miliar.
"Kalau nanti dia kinerjanya buruk, bisa dipecat oleh partai. Kami nggak mau kaya PKS. Ketika dia memecat Fahri nggak bisa, dan malah harus bayar 30 miliar [rupiah]," ujar dia, saat di kantor DPP PSI Tanah Abang, Jakarta Pusat, (29/4/2019).
Grace mengatakan, bila ada kader PSI yang memiliki kinerja buruk selama menjalankan jabatannya, PSI dapat memecat mereka sebagai anggota legislatif, bahkan sebagai kadernya.
Grace juga mengatakan, PSI tidak ingin gaduh, hanya karena masalah jabatan. Oleh karena itu, kata dia, PSI telah menciptakan sebuah sistem aplikasi solidaritas yang membuat para anggota dewannya harus merekam secara langsung seluruh aktivitasnya selama di DPRD.
"Nah kami ingin mereka mengikuti sistem, makanya kita ingin disurpsi. Kalau semua kami bisa melakukan ini, di saat orang lain tidak bisa melakukan sistem seperti itu," ujar dia.
Dengan aplikasi ini, kata dia, masyarakat bisa melihat dan memberikan nilai kinerja kepada kader PSI di parlemen. Hal ini, kata dia, membuat kader PSI tak bisa asal bekerja selama menjabat sebagai legislator.
Penulis: Riyan Setiawan
Editor: Zakki Amali
