Buruh & Mahasiswa akan Demo Tolak Kenaikan Harga BBM 6 September

Partai Buruh dan Serikat Buruh akan mengkonsolidasi massa untuk demonstrasi penolakan kenaikan harga BBM pada 6 September 2022.

Reporter: Fatimatuz Zahra

Terbit 4 Sep 2022 09:52 WIB,

Waktu baca ±3 menit

Buruh dari berbagai aliansi berunjuk rasa di depan Gedung DPR, Jakarta, Jumat (11/3/2022). ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso/wsj.

tirto.id -

Partai Buruh dan Serikat Buruh sedianya akan mengkonsolidasi massa untuk melakukan unjuk rasa penolakan kenaikan harga BBM pada 6 September 2022.

Presiden Partai Buruh, Said Iqbal menyebut aksi akan digelar di Gedung DPR RI untuk meminta Pimpinan DPR RI memanggil Menko Perekonomian, Menteri Keuangan, Menteri ESDM, dan para menteri yang terkait dengan kebijakan perekonomian.

"Pimpinan DPR, Komisi terkait ESDM DPR RI harus berani membentuk Pansus atau Panja BBM," kata Said Iqbal dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (3/9/2022).

Iqbal menyebut aksi unjuk rasa juga akan digelar serentak di 33 provinsi lainnya yang diorganisir oleh Partai Buruh dan Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI).

"Antara lain akan dilakukan di Bandung, Semarang, Surabaya, Jogjakarta, Banda Aceh, Medan, Batam, Padang, Pelanbaru. Bengkuku, Lampung, Banjarmasin, Samarinda, dan Pontianak," katanya.

Aksi juga akan dilakukan di Makassar, Gorontalo. Sulawesi Utara, serta dilakukan di Ambon, Ternate, Mataram, Kupang, Manokwari, dan Jayapura.

"Bilamana aksi 6 September tidak didengar pemerintah dan DPR, maka Partai Buruh dan KSPI akan mengorganisir aksi lanjut dengan mengusung isu; tolak kenaikan harga BBM, tolak omnibus law, dan naikkan upah tahun 2023 sebesar 10% sampai 13%," kata Said Iqbal.

Iqbal menyebut kenaikan BBM akan menurunkan daya beli yang sekarang ini sudah turun 30%, dengan BBM naik, maka daya beli akan turun lagi menjadi 50%.

"Penyebab turunnya daya beli adalah peningkatan angka inflansi menjadi 6,5% hingga - 8%, sehingga harga kebutuhan pokok akan meroket," kata Said Iqbal.

Di sisi lain, lanjutnya, upah buruh tidak naik dalam 3 tahun terakhir, bahkan Menteri Ketenagakerjaan sudah mengumumkan jika Pemerintah dalam menghitung kenaikan UMK 2023 kembali menggunakan PP 36/2021. "Dengan kata lain, diduga tahun depan upah buruh tidak akan naik lagi," tegasnya.

Alasan kedua buruh menolak kenaikan BBM, kata Said Iqbal, adalah karena dilakukan di tengah turunnya harga minyak dunia.

"Terkesan sekali, pemerintah hanya mencari untung di tengah kesulitan rakyat," katanya.

Terkait dengan bantuan subsidi upah sebesar Rp150 ribu selama 4 bulan kepada buruh, menurut Said Iqbal hal tersebut hanya "gula-gula saja" supaya buruh tidak protes.

Said Iqbal juga mengkhawatirkan, dengan naiknya BBM maka ongkos energi industri akan meningkat. Hal itu bisa memicu terjadinya ledakan PHK.

Mahasiswa akan Demo Kenaikan BBM

Selain Partai Buruh, ajakan untuk menggelar aksi protes juga dilayangkan oleh Pengurus Besar (PB) Serikat Mahasiswa Muslimin Indonesia (SEMMI).

"PB SEMMI kecewa pemerintah tidak mau mendengar suara rakyat. Hari Senin kita akan turun lagi, kita ajak rakyat ramai-ramai ke depan Istana," ujar Bintang Wahyu Saputra, Ketua Umum PB. SEMMI di Jakarta, Sabtu (3/9/2022).

Bintang menyebut, seharusnya yang dilakukan pemerintah bukan menaikkan harga BBM tapi mengganti direksi Pertamina karena tidak mampu mengelola sumber daya minyak Indonesia.

"Seharusnya yang dilakukan pemerintah mereformasi pengelolaan migas dari hulu sampai hilir agar bebas dari KKN seperti bukan menaikkan BBM bersubsidi. Evaluasi dan ganti semua direksi Pertamina agar performa dan pengelolaan minyak lebih optimal dan menguntungkan bagi Indonesia," tandas Bintang.