tirto.id - Staf Khusus Kementerian BUMN, Arya Sinulingga, mengaku tak masalah dengan pilihan apa pun yang akan ditempuh oleh DPR RI untuk mengusut kasus dugaan korupsi PT Jiwasraya. Sejauh ini ada dua opsi: antara panitia khusus (pansus) atau panitia kerja (panja).
"Pansus atau panja, kita serahkan kepada DPR. Mana mekanisme terbaik, mana mekanisme yang dirasakan bisa mempercepat proses yang ada, " kata Arya saat diskusi di ruang Fraksi Nasdem, DPR RI, Jakarta, Rabu (15/1/2020) siang.
Menurutnya, mekanisme apa pun yang akan diambil DPR, fokus utamanya harus ke arah pengembalian dana nasabah.
"Kami harapkan betul DPR mendukung kami secara politik, DPR kami harapkan mendukung kami secara politik supaya kementerian BUMN dan Jiwasraya itu bisa mendapatkan uang tunai, supaya bisa mengembalikan dana nasabah," katanya.
Belum jelas jalur apa yang dipilih DPR. Namun sebagian pihak, misalnya Wakil Ketua MPR Arsul Sani, mengatakan yang lebih tepat adalah panja yang terdiri dari komisi terkait. Kerja panja, menurutnya, akan lebih cepat dan terfokus.
Dalam kesempatan itu Arya juga menyebut apa saja yang tengah diupayakan Menteri BUMN Erick Thohir. Salah satunya terkait pembentukan holding.
"Ada beberapa BUMN bersatu dengan asuransi Jiwasraya untuk membuat anak perusahaan Jiwasraya putra," katanya.
Kemudian, Jiwasraya juga disebut akan menjual portofolio saham.
"Nah, kami harapkan ada dana cash yang bisa dihasilkan dari hal ini," katanya.
Penulis: Haris Prabowo
Editor: Rio Apinino
