tirto.id - Badan Pusat Statistik (BPS) merilis indeks demokrasi Indonesia tahun 2018 yang masih berada di level "sedang" dengan mengantongi nilai 72,39 (sedang = 60-80). Angka ini naik tipis dibanding indeks demokrasi tahun 2017 yang sebesar 71,11.
"Berarti tahun 2018 indeks demokrasi Indonesia mengalami perbaikan meskipun naiknya hanya sebesar 0,28 poin tapi di sana menunjukkan ada peningkatan," kata Kepala BPS Suhariyanto di kantornya pada Senin (29/7/2019).
Dia menjelaskan, pergerakan indeks demokrasi dipengaruhi oleh penurunan aspek kebebasan sipil yang turun 0,29 poin dari 78,75 menjadi 78,46. Selain itu, aspek hak-hak politik juga turun 0,84 poin dari 66,63 menjadi 65,79.
Di sisi lain, terjadi peningkatan yang cukup signifikan di aspek lembaga demokrasi sebesar 2,76 poin dari 72,49 menjadi 75,25.
"Kenaikan pada aspek lembaga demokrasi cukup tajam 2,76 sehingga ini bisa mengompensasi penurunan pada kebebasan sipil dan hak politik," ujar Suhariyanto.
Jika dilihat lebih dalam dari tiga aspek itu, ada empat variabel yang mengalami penurunan nilai, dua yang terbesar adalah partisipasi politik dalam pengambilan keputusan dan pengawasan yang turun 1,88 poin. Selanjutnya, ada variabel kebebasan berkeyakinan yang turun 1,42 poin.
Di sisi lain, ada enam variabel yang mengalami peningkatan, tiga yang meningkat paling besar antara lain peran partai politik yang meningkat 10,46 poin; variabel peran peradilan yang independen meningkat 4,41 poin; dan variabel kebebasan berkumpul dan berserikat yang meningkat 3,19 poin.
Kendati begitu, Suharyanto menandaskan, indeks demokrasi Indonesia menunjukkan tren positif dalam 5 tahun terakhir. Pada tahun 2009 hingga 2013 indeks demokrasi Indonesia masih berada di bawah angka 60, sementara sejak 2014 hingga 2018 konsisten di atas angka 70.
"Jadi lima tahun pertama dan lima tahun terakhir sama-sama berkategori sedang tapi 5 tahun 2014 sampai dengan 2018 menunjukkan perbaikan," ujarnya.
Penulis: Mohammad Bernie
Editor: Maya Saputri
