Menuju konten utama

BPN Tantang Polri Usut Peretasan Akun Pendukung Prabowo

“Saya tantang Mabes Polri. Ini pertanggungjawaban institusi sebelum tanggal 17 April buktikan dan ungkap," kata Indra.

BPN Tantang Polri Usut Peretasan Akun Pendukung Prabowo
Ketua tim Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga, Djoko Santoso berfoto bersama dengan tim BPN usai menggelar rapat konsolidasi di Bambu Apus, Jakarta, Jumat (28/9/2018). ANTARA FOTO/Galih Pradipta

tirto.id - Anggota Direktorat Advokasi dan Hukum Badan Pemenagnan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi, Indra menantang Polri untuk segera mengungkap pelaku dan motif dibalik peretasan akun pendukungnya.

Indra mengatakan sebagai lembaga yang memiliki infrastruktur dan anggaran yang besar, Polri sudah seharusnya mampu mengerjakan tugas ini.

Indra mengkhawatirkan bila hal ini terus dibiarkan maka BPN Prabowo-Sandi akan jelas dirugikan. Sebaliknya, Indra juga menuding saat itu juga ada pihak “sebelah” yang menurutnya diuntungkan atas peretasan itu.

“Saya tantang Mabes Polri. Ini pertanggungjawaban institusi sebelum tanggal 17 April buktikan dan ungkap. Ini kalau tidak bisa mengungkap, jangan salah publik jadi curiga,” ucap Indra dalam diskusi bertajuk 'Musim Retas Jelang Pemilu' di d’Consulate Jakarta, Sabtu (6/4/2019).

Jika peretasan akun tidak diungkap maka akan ada pihak yang menurut Indra akan mendapatkan keuntungan dari kasus ini.

“Kalau enggak diungkap ada yang diuntungkan pihak sebelah. Siapa yang mendapat benefit? Ya pihak sebelah,” lanjut Indra merujuk pada pihak lain yang ia enggan ungkapkan namanya.

Ungkapan Indra ini muncul ketika ia menjawab tudingan Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi Ma’ruf bahwa BPN seolah memosisikan diri sebagai korban untuk menarik simpati masyarakat.

Sebaliknya, ia menegaskan bahwa BPN tak akan melakukan hal semacam itu, justru pihaknya menjadi yang dirugikan dari peretasan ini. “Kalau ada yang bikin narasi itu saya bilang picik,” ucap Indra.

Dalam hal ini, Indra merujuk pada kasus yang menimpa akun media sosial dan surel milik Ketua Divisi Advokasi dan Bantuan Hukum Partai Demokrat, Ferdinand Hutahaean. Lalu kasus serupa juga yang dialami oleh WhatsApp Ketua Divisi Komunikasi Publik Partai Demokrat, Imelda Sari.

Indra pun menegaskan bahwa peretasan ini tidak dibuat-buat oleh BPN. Ia menduga ada orang yang berkepentingan dan meminta polisi mengusutnya.

“Kami duga ini ada orang-orang yang berkepentingan. Follow the money bisa lah. Tolong polisi,” ucap Indra.

Baca juga artikel terkait PILPRES 2019 atau tulisan lainnya dari Vincent Fabian Thomas

tirto.id - Politik
Reporter: Vincent Fabian Thomas
Penulis: Vincent Fabian Thomas
Editor: Irwan Syambudi