BPN Sebut Pengarahan Dukung Jokowi Tak Hanya Terjadi di Arab Saudi

tirto.id - Wakil Ketua BPN Prabowo-Sandiaga, Ahmad Muzani merespons isu mengenai pengarahan dukungan ke Jokowi-Ma'ruf oleh Kementerian Luar Negeri yang dituding oleh Habib Rizieq Shihab (HRS) yang dikatakan lewat videonya.

Kendati Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) di Jeddah, Arab Saudi telah membantah pernyataan HRS, namun Muzani masih menganggap KJRI sulit dipercaya.

"Kalau KJRI [KJRI Jeddah], KJRI setahu saya kadang-kadang agak begitu sih memang. Sama seperti yang dikatakan Habib Rizieq. KJRI apa begitu. Saya ngerasain. Saya dapat laporan juga, bukan hanya Habib Rizieq yang dapat laporan," kata Muzani saat ditemui di Gedung Nusantara III, DPR RI, Jakarta, Selasa (2/4/2019).

Muzani mengaku, mendapat laporan mengenai pengarahan dukungan ke salah satu paslon tak hanya di Arab Saudi, tapi juga di Malaysia.

"Dapat. Dapat laporan. Di Malaysia sama juga. Samalah kira-kira begitu. Bau-baunya begitu [ada pengarahan dukungan ke Jokowi]," katanya.

Muzani melihat ada beberapa permasalahan terkait pencoblosan Pilpres 2019 yang terjadi di luar negeri. Salah satu contohnya adalah pelaksanaan hari pencoblosan.

"Kayak di Saudi itu hari Minggu, pemilu di sini hari Rabu. Di Hongkong, di Taiwan, di Malaysia, hari Minggu, disini hari Rabu. Kertas suara dimasukin kotak suara. Kotak suara baru mau dibuka hari Rabu. Berapa hari tuh [jedanya]. Jadi nanti kotak suara dibawa dari daerah-daerah terpencil yang jauh-jauh, yang disebutkan Habib Rizieq, itu dibawa dulu ke Konsulat Jenderal," jelasnya.

"Ada yang dibawa ke KBRI, jaraknya ratusan meter. Semua di Konsulat Jenderal atau di KBRI disimpan di situ, kotak suara, bukanya sekian hari kemudian. Kalau di sini kan langsung gitu soalnya. Yang pokoknya prosedurnya begitulah, memang begitu, simpulkan sendiri [berpotensi kecurangan atau tidak]," lanjutnya lagi.

Muzani mengaku, pihaknya tak akan menindaklanjuti dugaan-dugaan seperti itu karena ada lembaga khusus yang melakukan pengawasan yang ada di daerah sana.

"Pokok begini, jangan sampai kepercayaan rakyat yang tinggi terhadap pemilihan umum kepada demokrasi disalahgunakan,"

Jika nanti kepercayaan itu menjadi besar karena percaya proses demokrasi, lanjutnya, akan berjalan dengan baik walaupun proses ini merasakan ada hal-hal lainnya.

"Kan cerita tentang berbagai macam pengerahan, mulai BUMN kan juga terjadi. Banyak tuh yang cerita. Jadi kita mencium ada hal-hal, karena itu kita memberi peringatan dini," pungkasnya.