tirto.id - Koordinator Juru Bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga, Dahnil Anzar Simanjuntak, membantah konsep chief of law enforcement yang diusung Prabowo Subianto saat nanti menjabat sebagai Presiden bertentangan dengan konsep trias politika yang dianut Indonesia.
Menurut Dahnil, konsep chief of law enforcement tak serta merta menghilangkan konsep trias politika yang sudah berjalan. Trias politika mensyaratkan adanya tiga pilar dalam pemerintahan yakni eksekutif, legislatif dan yudikatif.
"Chief of law enforcement artinya memastikan proses, kerja hukum, itu di relnya, kalau kemudian dengan proses dan kerja hukum di luar dari relnya, makanya pemimpin harus memastikan dia kembali ke relnya," katanya saat ditemui pasca Debat Capres 2019 di Hotel Bidakara, Kamis (17/1/2018).
Dahnil mencontohkan, kasus Novel Baswedan belum tuntas hingga saat ini. Ia menyebut penyelesaian kasus Novel Baswedan sudah keluar dari relnya.
"Sudah keluar dari relnya, bahkan Komnas HAM menyebutkan proseduralnya salah. Kan rekomendasinya yang tak ada, maladministrasi, dan sebagainya. Nah, ini sudah keluar rel. Untuk mengembalikan ke relnya kita butuh komitmen dari kepala negara," katanya.
"Pemimpin harus kontrol semuanya. Memastikan semua kebijakan kembali kepada prosedur hukum yang benar. Jika prosedur hukum yang salah, itu tugas presiden mengkoreksi," lanjutnya.
Penulis: Haris Prabowo
Editor: Zakki Amali
