tirto.id - Wakil Direktur Relawan Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga, Yahdil Abdi Harahap menilai konflik bersenjata di Papua dipicu oleh persoalan kesejahteraan yang minim di daerah itu.
Menurut Yahdil, pembangunan di Papua selama era pemerintahan Jokowi hanya bersifat simbolis dan tidak berdampak langsung ke pemerataan kesejahteraan.
Dia menyampaikan hal itu dalam diskusi di BPN Media Center membahas persiapan debat pilpres tahap pertama yang akan membahas isu hukum, HAM, korupsi, dan terorisme.
"Makanya tidak hanya melalui pembangunan yang sifat simbolis, tapi harus ada pembangunan yang substantif memberikan kesejahteraan,” kata Yahdil di Jakarta, pada Selasa (8/1/2019) sore.
Dia mencontohkan pembangunan yang bisa berdampak langsung pada pemerataan kesejahteraan di Papua ialah perbaikan kualitas pendidikan. Selain itu, kata Yahdil, pelaksanaan otonomi khusus dan pemberian konsesi bagi masyarakat Papua di sekitar lokasi tambang perlu diawasi ketat.
"Permasalahannya ada di situ, banyak sekali anggaran di sana tapi tidak digunakan secara efektif. Ini yang harus dicermati sehingga masyarakat bisa merasakan pembangunan dan kesejahteraan," kata dia.
Yahdil menambahkan program untuk mengatasi gangguan keamanan di Papua juga merupakan salah satu isu yang menjadi fokus Prabowo-Sandiaga di debat Pilpres tahap pertama.
"Semua masih digodok, diformulasi. Itu masalah kesejahteraan, kalau anda tanya di BNPT itu salah satu faktor munculnya terorisme adalah kesejahteraan," kata dia.
Penulis: Haris Prabowo
Editor: Addi M Idhom
