tirto.id - Juru Bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga Uno, Ferdinand Hutahaean menyinggung Presiden Joko Widodo yang dianggap sering bagi-bagi jabatan.
Jokowi disebut sering membagikan jabatan kepada pihak-pihak yang menguntungkan secara politik. Ferdinand juga mengaitkan tuduhannya itu dengan pelaksanaan Pemilu yang dilakukan KPU RI.
"Dengar2 nih, @jokowi sering menjanjikan jabatan kpd org2 yg diharapkannya bs mendukungnya saat diperlukan," cuit Ferdinand lewat akun @Ferdinand_Haean.
Dengar2 nih, @jokowi sering menjanjikan jabatan kpd org2 yg diharapkannya bs mendukungnya saat diperlukan.
— FERDINAND HUTAHAEAN (@Ferdinand_Haean) December 31, 2018
Apakah ketua @KPU_ID tlh termakan bujuk rayu jabatan hingga rela membatalkan paparan visi misi tgl 9/1?
Demokrasi rusak kalau seperti itu. @bawaslu_RI pun tak bergigi.
Ferdinand pun menyinggung KPU RI yang dinilai telah terkena bujuk rayu Jokowi karena membatalkan paparan visi-misi pada 9 Januari 2019 mendatang.
"Apakah ketua @KPU_ID tlh termakan bujuk rayu jabatan hingga rela membatalkan paparan visi misi tgl 9/1?" sebut Ferdinand.
Saat dikonfirmasi mengenai cuitannya, Ferdinand membenarkan pernyataan bagi-bagi jabatan tersebut. Ia mengaku mendapat informasi soal Jokowi yang sering membagikan jabatan bagi orang yang membantunya secara politik.
"Saya mendengar info-info seperti itu, bahwa Jokowi sering menjanjikan jabatan kepada pihak yang diharapkannya bisa membantunya bekerja dan menguntungkan secara politik. Tapi kebenaran info ini kan sulit dibuktikan secara materiel. Tapi kalau dilihat dari bagi-bagi jabatan yang dilakukan, tampaknya info ini ada benarnya," kata Ferdinand kepada reporter Tirto, Selasa (1/1/2019).
Ferdinand menyebut, orang-orang yang menerima keuntungan politik dan membantu Jokowi sering mendapat jabatan politis, tapi ia enggan membeberkan nama-nama pihak yang menerima "fasilitas" dari Jokowi itu.
Pria yang juga politikus Partai Demokrat ini mengklaim, Jokowi mengakomodir pendukung dengan memberikan jabatan di berbagai lini, baik BUMN, lembaga negara, bahkan bisa membuat badan baru seperti BPIP untuk memberi tempat duduk bagi para pendukungnya.
Namun, menurut Ferdinand, cara seperti itu ada yang berhasil, ada yang tidak. Ia mencontohkan Antasari Ashar.
"Dulu sempat beredar ramai info bahwa Antasari katanya dijanjiksn jadi jaksa agung. Entah benar entah tidak, tapi kemudian Antasari kan terlihat memuji betul Jokowi dan beraksi saat pilkada Jakarta," sebut Ferdinand.
Ferdinand mengaku tidak mempunyai bukti konkret. Namun, ia berharap insiden bagi-bagi jabatan tidak terjadi dalam Pilpres 2019.
"Kami sampaikan berkaca pada kebiasaan bagi-bagi jabatan yang dilakukan Jokowi selama ini. Agar tidak ada oknum yang punya kewenangan dalam demokrasi ini dijanjikan posisi ke depannya dengan harapan bahwa oknum tersebut akan membantu pencalonan Jokowi sebagai petahana. Kami ingin demokrasi yang bersih," kata Ferdinand.
Pernyataan Ferdinand dibantah Wakil Sekretaris Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Maruf Amin Raja Juli Antoni. Ia menyayangkan sikap Ferdinand yang menuduh Jokowi dan KPU.
"Ini tuduhan berbahaya, dapat mendegradasi kualitas demokrasi kita. Presiden dituduh melakukan transaksi dengan ketua KPU sebagai institusi penting," kata Toni kepada reporter Tirto, Selasa.
Toni berpendapat, Ferdinand seharusnya membangun situasi politik Indonesia yang konstruktif dan produktif. Ia menyayangkan sikap Ferdinand yang menyudutkan Jokowi maupun KPU. Padahal, sepengetahuan Toni, KPU sudah profesional dan berintegritas dalam menjalankan tahapan pemilu.
Pria yang juga Sekjen Partai Solidaritas Indonesia (PSI) ini pun menegaskan TKN tidak mau mengurusi tuduhan bagi-bagi jabatan. Selama ini, kata Toni, Jokowi tidak pernah bagi-bagi jabatan. Ia pun menyilakan pihak yang menuduh memeriksa partai pendukung Jokowi.
"Sampai hari ini boleh dicek ke seluruh partai pendukung Pak Jokowi. Tidak ada pembicaraan soal bagi-bagi jabatan dan posisi," sebut Toni.
Penulis: Andrian Pratama Taher
Editor: Dipna Videlia Putsanra
