Menuju konten utama

BPN Laporkan Dugaan Kecurangan Pemilu yang Libatkan ASN ke Bawaslu

BPN mendatangi Bawaslu untuk melaporkan berbagai kecurangan indikasi kecurangan pemilu yang dilakukan dengan mengerahkan ASN.

BPN Laporkan Dugaan Kecurangan Pemilu yang Libatkan ASN ke Bawaslu
Kelompok masyarakat yang mengatasnamakan Petisi Rakyat Tolak Pemilu Curang dan Komando Barisan Rakyat Lawan Pemilu Curang menggelar aksi unjukrasa di depan Gedung Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI, Rabu (24/4/2019). tirto.id/Bayu Septianto

tirto.id - Ketua Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Djoko Santoso mendatangi Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI. Kedatangannya untuk melaporkan dugaan kecurangan Pemilu 2019 yang melibatkan Aparatur Sipil Negara (ASN).

Djoko Santoso hadir didampingi Direktur Advokasi dan Hukum BPN Prabowo-Sandiaga Sufmi Dasco Ahmad dan Sekretaris BPN Prabowo-Sandiaga Hanafi Rais.

Usai melapor, Hanafi mengklaim laporan kecurangan Pemilu ke Bawaslu kali ini merupakan yang pertama kalinya bersifat terstruktur, sistematis dan masif (TSM).

"Ini adalah laporan pertama kami terkait dengan dugaan pelanggaran yang sifatnya terstruktur, sistematis dan masif," jelas Hanafi di Kantor Bawaslu, Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat, Jumat (10/5/2019).

Putra Amien Rais itu mengatakan, tak hanya hari ini saja, nantinya BPN juga akan kembali melaporkan berbagai kecurangan. Terkait laporannya kali ini, BPN melihat banyaknya indikasi kecurangan pemilu yang dilakukan dengan mengerahkan ASN.

BPN, kata Hanafi, menemukan ada keterlibatan ASN di 23 provinsi selama pemilu berlangsung. Bahkan menurutnya keterlibatan itu dikendarai oleh salah satu menteri Jokowi yang tak ia sebutkan namanya.

"Pelanggaran TSM yang dilakukan oleh, baik terutama kepala daerah maupun ASN itu ditemukan ada di 23 provinsi dari 34 provinsi. itu artinya berarti lebih dari 50 persen. Sehingga tentu kita ingin Bawaslu untuk bertindak secara objektif jujur dan adil," kata Hanafi.

Tak hanya menteri, BPN juga melihat keterlibatan kepala daerah dalam mengerahkan ASN untuk mendukung pasangan capres-cawapres Jokowi-Ma'ruf.

"Mau gubernur, ada yang kepala daerah yang lain ya jadi semua tingkatan kepala daerah terlibat. Itu yang kita laporkan," ucapnya.

Hanafi berharap, Bawaslu segera menyelidiki persoalan tersebut secara adil demi mewujudkan pemilu yang jujur dan adil.

"Kita harap Bawaslu sebagai lembaga penyelenggara pemilu ini betul-betul bisa bertindak secara jurdil jujur dan adil karena itu semua adalah harapan masyarakat Indonesia, selama ada keadilan Insyaallah ada perdamaian," pungkasnya.

Baca juga artikel terkait PEMILU 2019 atau tulisan lainnya dari Bayu Septianto

tirto.id - Politik
Reporter: Bayu Septianto
Penulis: Bayu Septianto
Editor: Dewi Adhitya S. Koesno