tirto.id - Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT), Kementerian PUPR mengklaim angka transaksi non-tunai atau penggunaan uang elektronik di jalan tol seluruh Indonesia sudah mencapai 91 persen per 24 Oktober 2017.
Karena itu, Kepala Bidang Pengawasan dan Pemantauan BPJT, Wahyudi Mandala Putra optimistis penggunaan uang elektronik di jalan tol bisa mencapai 100 persen pada 31 Oktober 2017.
"Untuk Jabodetabek, (transaksi non-tunai di jalan tol) sudah 94 persen," kata Wahyudi di Jakarta, pada Jumat (27/10/2017) seperti dikutip Antara.
Dia menambahkan, untuk transaksi nontunai di jalan tol kawasan Jawa non-Jabodetabek telah sampai di angak 86 persen. Adapun di Luar Jawa, pencapaian tingkat transaksi memakai e-Money baru 73 persen.
Menurut Wahyudi, tujuan dari kebijakan BPJT menerapkan transaksi nontunai di seluruh tol Indonesia adalah sebagai proses untuk menuju pembayaran tol tanpa henti "multi lane free flow" (MLFF) dalam program jangka panjang.
"Sasaran akhir kami di tol adalah menerapkan multi lane free flow. Ini harus dimulai dengan taping dan membiasakan pengguna jalan tol tidak memakai uang cash," kata dia.
Direktur Pengembangan Sistem Pembayaran Ritel dan Keuangan Inklusif Bank Indonesia (BI) Punky P. Wibowo juga mencatat sudah ada beberapa ruas tol menerapkan transaksi nontunai 100 persen. Oleh karena itu, dia optimistis capaian elektronifikasi 100 persen di seluruh jalan tol akan segera terealisasi.
"Posisi hari ini sebetuInya ada beberapa ruas yang juga sudah 100 persen, seperti di Denpasar dan Bogor Ring Road itu sudah 100 persen, sehingga dengan angka yang 91 persen hingga pekan ini, kami optimis bahwa pada tanggal 31 Oktober nanti akan mencapai 100 persen," kata Punky.
Untuk melayani transaksi non-tunai, perbankan telah menyediakan sebanyak 1,5 juta kartu uang eIektronik tambahan. JumIah kartu tersebut dibagi rata antara bank Mandiri, BRI, BNI dan BCA.
Bank Indonesia dan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) sudah sepakat akan memberlakukan transaksi nontunai di seluruh jalan tol secara penuh dimulai 31 Oktober 2017. Langkah ini akan disusul dengan penerapan Multi Lane Free Flow (MLFF) sehingga pengguna jalan tol tidak harus menghentikan kendaraan di gerbang tol untuk bertransaksi pada Desember 2018.
Belakangan, atas saran Ombudsman Republik Indonesia (ORI), pemerintah berencana tetap menyediakan gerbang tol hibrid. Tujuannya agar transaksi tunai tetap bisa dilayani. Fungsi gerbang tol hibrid ini sebagai sarana pembayaran khusus yang disiapkan untuk situasi darurat, misalnya akibat publik belum siap dengan transaksi non-tunai 100 persen di jalan tol atau karena ada kartu e-money yang rusak. BI, BPJT, dan Kementerian PUPR telah berkomitmen menyetujui rekomendasi Ombudsman itu.
Penulis: Addi M Idhom
Editor: Addi M Idhom
