tirto.id - Direktur RSUD Wonosari, Heru Sulistyawati, mengatakan tunggakan BPJS Kesehatan terhadap mereka mencapai Rp22 miliar. "Tunggakan... dari Mei hingga September dan sudah jatuh tempo... sebesar Rp22 miliar," katanya, Ahad (10/11/2019), dikutip dari Antara.
Ada beberapa layanan yang bisa dibayar kemudian, misalnya penyediaan oksigen. Hal ini dapat dilakukan karena rekanan sepakat pembayaran dilakukan setelah uang BPJS cair.
Ada pula yang ditutup menggunakan bantuan dari APBD Gunung Kidul sebesar Rp5,7 miliar, salah satunya cuci darah yang menurut Heru "satu bulan bisa Rp300 juta."
Karena itu mereka melakukan efisiensi. Salah satunya mengurangi diklat. "Sejak Oktober, kami kalau mengadakan rapat tidak menggunakan makanan ringan," tambahnya.
Upaya lainnya adalah "jasa perawat dokter, bidan," yang "baru dibayar separuhnya."
Sementara untuk belanja obat, kata Heru, tergantung apakah penyedia bersedia diutang atau tidak.
Ada beberapa yang tidak bisa diefisiensikan. Salah satunya makan dan minum pasien.
Ketua Komisi D DPRD Gunung Kidul Supriyadi menyimpulkan tingginya tunggakan BPJS Kesehatan di RSUD Wonosari memberatkan biaya operasional rumah sakit, juga Pemkab Gunung Kidul. Ini juga akan berdampak terhadap pasien.
"Kenapa BPJS tetap berlangsung kalau membebani APBD," katanya.
