Menuju konten utama

Bongkar Kecurangan Distribusi BPNT, Buwas: Negara Rugi Rp5 Triliun

Penyaluran beras lewat skema BPNT dianggap merugikan negara sebesar Rp5 triliun. Buwas menyebut banyak oknum mengambil untung dari subsidi pangan tersebut.

Bongkar Kecurangan Distribusi BPNT, Buwas: Negara Rugi Rp5 Triliun
Kepala Bulog Budi Waseso menyampaikan keterangan usai rapat tertutup dengan Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (24/1/2019). ANTARA FOTO/Puspa Perwitasari

tirto.id -

Direktur Utama Perum Bulog Budi Waseso (Buwas) menyebut, skema penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) merugikan negara sebesar Rp5 triliun.

Dari total pagu anggaran program BNPT Kementerian Sosial sebesar Rp20,4 triliun, kata Buwas, sekitar Rp5 triliun dipermainkan para oknum yang menjadi mitra penyalur bantuan pangan untuk masyarakat miskin.

"Padahal Presiden ini serius anggarkan Rp17-20 triliun untuk BPNT. Prediksi kami tapi ini akan buktikan oleh satgas dan Polri ada uang negara yang dipakai bancakan [diselewengkan] itu Rp5 triliun lebih," jelas dia di Lobby Gedung Perum Bulog, Gatot Soebroto, Kuningan Jakarta Selatan (23/9/2019).

Ia menyebut, skema dari penyaluran BPNT yang selama ini diserahkan pada swasta oleh Kementerian Sosial perlu diperbaiki. Bulog, kata Buwas, siap membantu skema penyaluran ke masyarakat dengan tepat.

Pasalnya Presiden Joko Widodo (Jokowi) ke depan berencana menambah anggaran untuk BPNT sampai Rp60 triliun. Ia mengatakan anggaran tersebut perlu dijaga dan dioptimalkan penggunaannya.

"Jadi hampir sepertiganya dipermainkan, apalagi program ini akan ditambah sampai Rp60 triliun. Ini nanti akan semakin banyak uang yang dikorupsi. Kita tidak boleh biarkan hal itu," terang dia.

Buwas mengaku menemukan kerugian negara akibat kuota dan kualitas BPNT tidak didistribusikan sesuai standar kepada masyarakat miskin.

Ia menyebut, misalnya, kuota beras yang seharusnya diberikan ke masyarakat sebanyak 10 kilogram, menjadi hanya lima sampai tujuh kilogram per bulan.

Buwas juga tak pernah menemukan kualitas beras premium yang dibagikan kepada masyarakat.

Hanya ada kualitas beras kelas medium yang harganya lebih murah dari premium. Berdasarkan temuan-temuan tersebut, Buwas berasumsi ada kecurangan dan permainan dari penyaluran beras ke masyarakat miskin.

"Saudara kita dipaksa untuk menerima beras jelek. Saya akan kerjasama dengan kekuatan pemerintah termasuk penelusuran dana ini akan kita buktikan. Termasuk bukti yang sekarang dibawa, ini karung-karung beras cap Bulog dan Cap Pandan Wangi karung ini banyak dijual online," tegasnya.

"Ini pemalsuan ini kejahatan yang berkolaborasi dengan sindikat jadi harus segera kita tangani," terang mantan kepala BNN tersebut.

Karung-karung beras BPNT, kata Buwas, merupakan bukti adanya penyelewengan kualitas yang dilakukan para oknum saat menyalurkan beras ke masyarakat miskin.

Indikasinya beras dengan kualitas medium dimasukkan ke karung-karung bertuliskan beras premium. Ia bahkan sudah menelusuri, harga karung yang dijual online tersebut dijual secara bebas dan murah yaitu Rp1.000/pic.

Lantaran itu, Bulog ingin mengambil alih penyaluran beras BPNT agar total bantuan Rp110.000/kepala keluarga tersebut tidak dipotong oleh oknum-oknum penyalur yang disebut Buwas sebagai mafia pangan.

Kerugian negara tersebut dihitung Buwas dari kecurangan kualitas dan kota. Ia memprediksi, oknum bisa mendapat keuntungan sekitar Rp30.000/paket dari total Rp110.000 bantuan yang disalurkan melalui beras dan telur.

"Bahkan yang penyalur beras itu awalnya hanya tukang tambal ban. Baru kemudian ketika ada penyaluran beras dia berubah jadi penjual beras. Mereka itu warung siluman, kios enggak jelas. Berasnya entah dari mana, suplainya udah ada kerjasama," kata dia.

Baca juga artikel terkait BPNT atau tulisan lainnya dari Selfie Miftahul Jannah

tirto.id - Ekonomi
Reporter: Selfie Miftahul Jannah
Penulis: Selfie Miftahul Jannah
Editor: Hendra Friana