Jay Akbar
Wartawan Tirto.id

Bisakah Ma'ruf Amin Mengungguli Sandal Jepit & Kucing dalam Karung?

25 Januari 2019
Dibaca Normal 4 menit
Ma’ruf Amin. Sengaja saya menanggalkan gelar kiai di depan namanya untuk memberi alarm kepada pembaca bahwa ulasan tentang sosok Ma’ruf dalam tulisan ini berpijak pada kapasitasnya sebagai politikus yang sedang berkampanye sebagai calon wakil presiden.

Dunia politik bagi Ma’ruf jelas bukan hal baru. Persenyawaannya dengan politik sudah dimulai sejak era Orde Baru. Ma’ruf tercatat pernah menjadi anggota DPRD DKI Jakarta dari Utusan Golongan (1971-1973). Anggota DPRD RI dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP) (1973-1977). Ketua Fraksi PPP dan Pimpinan Komisi A DPRD DKI Jakarta (1977-1982).

Dari PPP Ma’ruf kemudian menyeberang ke Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Ia tercatat pernah menjadi anggota DPR RI dari PKB (1999-2004). Ketua Komisi VI DPR RI dari Fraksi PKB. Sampai selanjutnya ia ditunjuk menjadi ketua dewan syuro PKB (1998) dan mustasyar atau dewan penasihat PKB (2002-2007).

Di luar dunia politik praktis, Ma’ruf menempati posisi strategis sebagai Ketua Umum MUI dan mustasyar PBNU.


Rekam jejak Ma’ruf di dunia politik dan ketokohannya sebagai ulama menjadi catatan pertimbangan Jokowi saat memilih cucu Syaikh Nawawi Al-Bantani ini sebagai cawapres. Tapi, pilihan ini bukan tanpa kontroversi. Ma’ruf adalah kompromi politik Jokowi dengan sejumlah partai politik pendukungnya dan PBNU yang menolak menjadikan Mahfud MD sebagai cawapres di detik-detik terakhir yang menentukan pada sore 9 Agustus 2018.

“Penganiayaan” politik istana terhadap Mahfud sempat memantik sorotan publik. Warganet pun spontan meramaikan tagar #golfud—akronim dari "golongan Mahfud"—di Twitter, tanda simpati mereka atas kegagalan Mahfud menjadi cawapres di detik-detik terakhir.

Tapi, situasi ini bisa segera diredam dengan lewat safari politik yang dilakukan Ma’ruf ke sejumlah partai politik pendukung Jokowi. Oleh para politikus partai pendukung pemerintah, Ma’ruf dipuji sebagai pelengkap Jokowi yang dicitrakan merepresentasikan kelompok nasionalis. Kombinasi Ma’ruf-Jokowi disimpulkan sebagai persenyawaan antara Islam dan nasionalis: dua kelompok pemilih terbesar di Indonesia.

Menggaet Suara Pemilih Muslim

Diakui atau tidak, pemilih Muslim memang menjadi penentu penting bagi siapa saja yang ingin memenangi politik elektoral setingkat pilpres, tak terkecuali Jokowi. Berbagai upaya dilakukan, mulai dari mencetuskan Hari Santri Nasional, menggelar peringatan maulid dan Isra Mi’raj di Istana, hingga memilih Ma’ruf yang bergelar kiai dan ulama sebagai cawapres.

Tantangan merebut dukungan Muslim tak lepas dari beragam serangan yang dilontarkan lawan-lawan politik Jokowi sejak masa kampanye 2014 lalu. Ia, misalnya, dituduh sebagai keturunan Cina, non-Muslim, hingga kader PKI. Intensitas tuduhan-tuduhan itu makin memuncak lewat demo berjilid-jilid anti gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) di muka Istana Negara pada Pilgub DKI Jakarta lalu.

Demo berjilid-jilid itu tak hanya menuntut pemenjaraan Ahok tapi juga melambungkan kritik kepada pemerintahan Jokowi. Para pendemo menuduh Jokowi “pelindung penista agama”, bahkan sosok “anti-Islam” yang getol “mengkriminalisasi ulama”. Dalam propaganda semacam itu, akurasi informasi adalah urusan kesekian, karena yang terpenting adalah memnghembuskan informasi tertentu (betapapun palsunya) ke publik hingga dianggap sebagai kebenaran. Jurnalis investigasi Amerika Serikat Allan Nairn bahkan sempat menuding demo anti-Ahok sekadar dalih untuk menjatuhkan Jokowi dari kursi kekuasaannya.

Demo berjilid-jilid di seberang Istana Negara jelas membuat Jokowi harus berhitung dan berpikir ulang tentang kekuatan konsolidasi lawan politiknya yang tak bisa dipandang remeh. Untuk urusan melawan Jokowi, mereka bukan lagi kelompok yang mudah dibelah hanya karena perbedaan penggunaan doa qunut dalam shalat subuh.

Dalam konteks itulah pilihan Jokowi menjadikan Ma’ruf sebagai cawapres bisa dipahami sebagai taktik politik yang sudah diperhitungkan secara matang. Ma’ruf ulama besar, punya rekam jejak politik, didukung PBNU, pernah bersinggungan langsung dengan kelompok-kelompok penentang Ahok dan para pengkritik Jokowi, serta relatif bisa diterima oleh mayoritas partai politik pendukungnya.

Tetapi, kalkulasi dan ekspektasi Jokowi terhadap Ma’ruf bukannya tanpa catatan. Usaha Jokowi agar Ma’ruf bisa merangkul kelompok Islam yang getol menggelar demo berjilid-jilid di depan istananya terbukti tidak membuahkan banyak hasil. Massa militan kelompok itu masih berdiri tegak di seberang istana saat reuni Akbar 212 berlangsung 2 Desember 2018 lalu.

Di sisi lain, pilihan Jokowi memilih Ma’ruf mendapat tentangan dari para pendukung Ahok. Sukar bagi mereka menerima orang yang punya kontribusi terhadap pemenjaraan Ahok. Terlebih lagi, Ma’ruf juga punya rekam jejak mengeluarkan sejumlah fatwa diskriminatif ketika menjabat ketua komisi fatwa MUI.

Sama seperti kelompok penentang Ahok, para pendukung Ahok juga bukan kelompok yang bisa dipandang sebelah mata. Militansi mereka telah diuji di dunia nyata dan maya. Kenyataan inilah yang agaknya mendorong Ma’ruf untuk mendekati Ahokers. Narasi Ma’ruf siap berkomunikasi dengan Ahok dan Ahokers pun didengungkan oleh Ma’ruf maupun politikus partai pendukungnya.

Tapi kita tahu, rencana Ma’ruf justru mendapat respons kurang positif dari Fifi Lety Tjahaja, adik sekaligus pengacara Ahok. Lety heran mengapa Ma’ruf mesti repot-repot mencari simpati pendukung Ahok jika pengangkatan Ma’ruf sebagai cawapres justru dimaksudkan untuk menggaet massa penentang Ahok dan para pengkritik pemerintah.


Pernyataan Fifi tentu melemahkan legitimasi Ma’ruf sebagai politikus yang bukan saja gagal merangkul sebagian besar oposan dari kelompok Islam, tapi pada saat yang sama juga tak mampu merangkul kelompok pendukung Ahok. Kalaupun ada pendukung Ahok yang mendukung Jokowi, hal itu nampaknya lebih menunjukkan pilihan politik yang sudah mereka tentukan sebelum kehadiran Ma’ruf.

Blunder Komunikasi

Sampai di sini tampak Ma’ruf sebagai cawapres belum mampu memainkan peran merangkul penentang Jokowi sekaligus pendukung Ahok. Harapan agar Ma’ruf memberi insentif elektoral bagi Jokowi kian diragukan seiring beragam pernyataannya yang dirasa merugikan.

Saat para politikus pendukung Jokowi membangkitkan ulang impian menjadikan Esemka sebagai mobil nasional dalam tataran konsep dan wacana, Ma’ruf justru berucap lebih jauh. Ia menjanjikan produksi massal Esemka pada Oktober 2018. Janji itu mengundang tanda tanya pers dan publik. Bagaimana mungkin Esemka akan diproduksi massal jika selama ini tidak pernah jelas di mana pabriknya, siapa investornya, dan strategi pemasarannya.

Saat janji itu tak terbukti, lawan politik Jokowi langsung mengolok-olok ucapan Maruf sebagai hoaks.

Kasus lain, Ma’ruf menyebut Jokowi sebagai santri dari Situbondo pada November 2018 lalu. Ucapan ini dipersoalkan karena Jokowi memang tidak pernah memiliki rekam jejak menempuh pendidikan pondok pesantren. Derajat ucapan Ma’ruf setara dengan pernyataan Presiden PKS Sohibul Iman yang menyebut Sandiaga Uno sebagai ”santri post-Islamisme"—sebuah klaim yang dipaksakan.


Saat kabar pembebasan Abu Bakar Ba’asyir mencuat lewat pernyataan Yusril Ihza Mahendra dan kemudian digaungkan oleh para politikus pendukung Jokowi, Ma’ruf terlihat tak ingin ketinggalan. Dengan nada optimistis, ia mengapresiasi keputusan Jokowi sebagai bentuk penghargaan terhadap kemanusiaan. Ia juga pasang badan saat pemerintah Australia mengkritik kebijakan itu. Ma’ruf bahkan mengklaim jika usul pembebasan Ba’asyir sudah ia ajukan sejak setahun silam.

Reaksi Ma’ruf itu menjadikannya anomali; posisinya berada di seberang pemerintah usai Menkopolhukam Wiranto mengatakan pembebasan Ba’asyir belum final.

Lemahnya komunikasi Ma’ruf juga tampak dari ketidakcakapannya dalam membangun diferensiasi dengan kontestan pilpres lainnya. Sebagai peraih gelar doctor honoris causa di bidang ekonomi Syariah kita belum mendengar argumen yang komprehensif dari seorang Ma’ruf tentang peran ekonomi Islam beserta solusi-solusi yang bisa ditawarkan Islam dalam menyelesaikan masalah bangsa ini.

Saat debat capres-cawapres pertama 17 Januari lalu juga tampak bagaimana ia terasa diberi porsi bicara yang jauh lebih sedikit ketimbang Jokowi. Alih-alih hendak bersikap tahu diri, porsi yang lebih sedikit itu terasa lebih dimaksudkan untuk meminimalisasi blunder.

Seberapa siginifikan blunder-blunder komunikasi ini terhadap elektabilitas Jokowi tentu masih bisa diperdebatkan. Namun yang jelas, rilis sejumlah lembaga survei seperti Indikator Politik, Median, Lingkaran Survei Indonesia Denny JA menunjukkan trend elektabilitas Jokowi justru menurun pasca Ma’ruf dijadikan cawapres.

Kucing dalam Karung dan Sandal Jepit

Seorang petahana umumnya memiliki optimisme yang lebih tinggi dibandingkan lawan politiknya saat hendak berkontestasi memperebutkan kursi kekuasaan. Mereka punya segala macam perangkat untuk menstimulus kemenangan dirinya. Seorang petahana lebih diuntungkan karena paling tidak mereka bisa menunjukkan hasil kinerjanya di hadapan publik. Hal inilah yang menjelaskan mengapa dalam sejumlah survei seorang petahana relatif memiliki elektabilitas yang relatif lebih tinggi dibanding penantangnya.

Kedigdayaan elektabilitas seorang petahana dalam survei itulah yang acapkali membuat kita teringat akan metafor beli kucing dalam karung saat hendak menentukan cawapres. Siapapun cawapres yang akan dipilih seorang petahana, ia pasti bakal menang. Sekalipun sang petahana dipasangkan dengan sandal jepit.

Optimisme inilah yang pernah ditunjukkan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menjelang Pilpres 2009. Lembaga-lembaga survei menyebut elektabilitas SBY di atas 60 persen. Beberapa yang lainnya bahkan mengklaim di atas 70 persen. Dengan modal itu, SBY mengabaikan segala macam teori politik tentang kriteria memilih cawapres.

Boediono, orang yang ditunjuk SBY sebagai cawapres, jelas bukan kader apalagi tokoh partai. Ia juga tidak merepresentasikan salah satu ormas di Tanah Air, ia juga tidak pernah tercatat sebagai salah satu dari 50 orang terkaya di Indonesia versi Forbes. Boediono juga menegasikan mitos bahwa seorang capres cawapres mestilah kombinasi orang Jawa dan luar Jawa. Hasilnya, SBY-Boediono memenangi Pilpres 2009.

Sayup-sayup kita sempat mendengar bagaimana optimisme yang nyaris serupa coba didengungkan oleh orang-orang pendukung Jokowi sebelum Ma’ruf Amin dipilih sebagai cawapres. Tak peduli siapa pasangannya, Jokowi akan terpilih karena rakyat puas dengan kinerjanya—kira-kira demikian bunyi optimisme tersebut. Apalagi, lembaga-lembaga survei menyebut elektabilitas Jokowi lebih tinggi ketimbang SBY jelang pilpres kedua.

Pertanyaan kita sekarang, sebagaimana halnya Boediono, mampukah seorang Ma’ruf lebih unggul dari seekor kucing dalam karung atau sandal jepit di pilpres kali ini? Kita tunggu 17 April nanti.

*) Opini kolumnis ini adalah tanggungjawab penulis seperti tertera, tidak menjadi bagian tanggungjawab redaksi tirto.id.