BIG: Perlu Ada Sosialisasi Kebijakan Satu Peta ke Semua Instansi

Oleh: Fadiyah Alaidrus - 4 Mei 2019
Pemerintah dinilai perlu melakukan sosialisasi terkait kebijakan satu peta atau one map policy.
tirto.id - Guru Besar Manajemen Konstruksi UPH, Manlian Ronald A Simanjuntak, menyampaikan perlu ada sosialisasi dan koordinasi yang baik dari pusat ke daerah-daerah terkait kebijakan satu peta atau one map policy yang sudah diimplementasikan oleh Badan Informasi Geospasial (BIG).

"[Jika] peta dasar aja gak dipahami oleh daerah, gimana bisa digunakan oleh daerah-daerah," kata Manlian dalam diskusi di Jakarta Pusat, pada Sabtu (4/5/2019).

Manlian menyampaikan sosialiasi one map policy ini penting. Pasalnya, pengetahuan akses untuk peta dasar tersebut menjadi dasar untuk mengaplikasikan peta tematik lainnya, termasuk peta bencana.

"Peta dasar ini perlu diangkat," tegas Manlian.

"Sehingga para penyelenggara jasa konstruksi, mutlak, bagi saya untuk memiliki informasi kebencanaan perencanaan di daerah," tambahnya.

Fifik Syafrudin, Kepala Bidang Pemetaan Rupabumi Skala Kecil dan Menengah, Badan Informasi Geospasial (BIG), menyampaikan memang masih sedikit akses satu peta dari Pemerintah Daerah.

"Pemda kelihatannya masih terbatas ya karena belum semuanya tahu, yang masif itu [instansi skala] nasional," kata Fifik.

Kepala Pusat Penelitian Promosi dan Kerja sama Badan Informasi Geospasial (BIG) Wiwin Ambarwulan menyampaikan pihak yang paling banyak menggunakan datanya adalah instansi pelat merah atau milik negara.

"Sebagian besar pelat merah, tapi juga tidak menutup dengan sektor swasta dan perguruan tinggi," kata Wiwin.

Hampir seluruh data atau peta yang dimiliki oleh BIG bisa diakses secara gratis oleh pihak manapun, tetapi memang ada beberapa yang masih berbayar.

"Permintaan rata-rata peta rupa bumi sebagai peta dasar untuk pembuatan peta di antaranya adalah rencana tata ruang," kata Wiwin.

Namun, di sisi Wiwin, dengan permintaan saya yang terus meningkat, BIG masih belum bisa menyediakan seluruhnya.

"BIG belum bisa memenuhi data-data itu semua," kata Wiwin.

Pasalnya, kata Wiwin, peta yang tersedia baru ada dengan skala 1:50.000, sedangkan yang dibutuhkan hingga 1:5.000, termasuk untuk rencana tata ruang dan wilayah.


Baca juga artikel terkait KEBIJAKAN SATU PETA atau tulisan menarik lainnya Fadiyah Alaidrus
(tirto.id - Sosial Budaya)

Reporter: Fadiyah Alaidrus
Penulis: Fadiyah Alaidrus
Editor: Maya Saputri
DarkLight