BI Siapkan Integrasi Pembayaran Nontunai Antar-Moda Transportasi

Oleh: Damianus Andreas - 27 Oktober 2017
Dibaca Normal 1 menit
Bank Indonesia mengkaji rencana pemberlakuan mekanisme pembayaran semua jenis angkutan umum dengan memakai satu kartu.
tirto.id - Bank Indonesia (BI) kini sedang mengkaji rencana penerapan sistem integrasi pembayaran nontunai antar-moda transportasi. Rencana ini akan menjadi kelanjutan dari penerapan transaksi nontunai secara penuh di jalan tol pada 31 Oktober 2017.

Menurut Direktur Elektronifikasi Departemen Kebijakan dan Pengawasan Sistem Pembayaran BI Pungky Wibowo, sistem integrasi tersebut bakal menjawab kebutuhan efisiensi dalam layanan transportasi umum.

“Untuk (naik) LRT (kereta ringan/light rail transit), KRL (kereta rel listrik), MRT (moda raya terpadu/mass rapid transit), PPD (Pengangkutan Penumpang Djakarta), dan Damri, insya Allah akan satu kartu,” kata Pungky di kawasan jalan Sudirman, Jakarta pada Jumat (27/10/2017).

Rencana pengintegrasian tersebut memang belum masuk tahap pembahasan secara detail. Tapi, dia menegaskan sistem integrasi itu didesain dalam rangka menyukseskan Gerakan Nasional Non Tunai (GNNT) dan memenuhi target strategi keuangan inklusif yang dicanangkan Presiden Joko Widodo pada 2016 lalu.

“Itu bertujuan supaya masyarakat terhubung dengan perbankan dan lembaga keuangan formal. (Perkiraan) Targetnya sebesar 75 persen (terwujud) di 2019,” kata Pungky.

Ke depan, BI berencana menjalin kerja sama dengan seluruh pemerintah daerah dan juga semua kementerian/lembaga untuk merealisasikan sistem layanan angkutan umum baru ini. Dia menilai target capaian untuk sistem integrasi perlu disesuaikan dengan perencanaan pemerintah pusat.

“Ini sudah didukung oleh peraturan-peraturan menteri, salah satunya Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mendorong cash management system, transaksi nontunai di seluruh pemerintah daerah di 2017 dan harus diimplementasikan di 2018,” kata Pungky.

Menurut dia, kawasan Jabodetabek akan menjadi pionir untuk pemberlakuan sistem integrasi pembayaran non-tunai antar-moda transportasi itu. Alasannya tak lain karena moda transportasi di Jabodetabek sudah bervariasi dan relatif lebih modern.

Meskipun demikian, Pungky menegaskan GNNT, yang telah dicanangkan sejak 2014 lalu, tidak akan menggeser fungsi dan peran uang kertas maupun logam.

“Pasti kebutuhan uang nggak mungkin semua terpenuhi dari kebutuhan uang nontunai,” ucap Pungky.

Pembagian antara penggunaan uang tunai dan nontunai akan terjadi mengikuti dinamika perkembangan ekonomi.

“Menggantikan tidak, tapi sebagai komplementer iya,” kata Pungky.

Pada 6 September 2017 lalu, BI dan Kemenhub menyepakati pengembangan integrasi sistem pembayaran elektronik bidang transportasi. Sistem itu akan mengintegrasikan moda transportasi darat, laut, udara dan perkeretaapian, hingga perparkiran dan jalan tol.

Dengan integrasi tersebut, uang elektronik akan bisa dipakai dalam pembayaran berbagai moda transportasi. Rencananya, integrasi pembayaran tersebut akan dimulai dari wilayah Jabodetabek, bekerja sama dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Dalam siaran persnya usai peresmian kesepakatan itu, BI mencatat inisiatif nontunai moda transportasi di Jakarta telah dirintis sejak tahun 2013 oleh PT KAI Commuter Jabodetabek (KCJ). Selanjutnya, Bus Transjakarta sejak 14 Februari 2015 telah seluruhnya menerima pembayaran uang elektronik dari 6 bank. Pada kedua moda tersebut, uang elektronik sekaligus berfungsi sebagai tiket transportasi (e-ticket).

Baca juga artikel terkait TRANSAKSI NONTUNAI atau tulisan menarik lainnya Damianus Andreas
(tirto.id - )

Reporter: Damianus Andreas
Penulis: Damianus Andreas
Editor: Addi M Idhom
DarkLight