Betapa Konyol Mengangkat Si Pelanggar Aturan sebagai Duta

Oleh: Haris Prabowo - 15 Mei 2021
Dibaca Normal 2 menit
Kebiasaan mengangkat pelanggar jadi duta tak boleh diteruskan.
tirto.id - Usai menyelesaikan agenda bisnis, Roni bersama istrinya Septea singgah di Masjid Al-Amanah, Harapan Indah, Bekasi, 27 April lalu. Ia berniat menunaikan ibadah salat zuhur dengan tetap menjalankan protokol kesehatan: jaga jarak dan menggunakan masker.

Saat Roni merapalkan doa dan menunggu azan ashar, tiba-tiba ia didatangi dua pemuda. Satu orang dengan baju warna merah, satu lagi berwarna putih. Mereka berdua mempermasalahkan Roni yang mengenakan masker. Mereka meminta Roni mencopotnya.

Terjadilah perdebatan panjang. Si pemuda berbaju merah, yang belakangan diketahui bernama Nawir, semakin brutal memarahi Roni. Ia mempertanyakan apakah Roni percaya Al-Qur'an atau tidak. Kabarnya, Roni sampai mengalami kekerasan dan dilempar ke luar masjid. Video perdebatan tersebut viral di media sosial. Nawir dikecam banyak pihak dan Roni didukung oleh warganet.

Kepolisian ikut bergerak. Sebenarnya Nawir bisa diberikan sanksi karena melanggar protokol kesehatan maupun UU Kekarantinaan Kesehatan. Minimal ia mendapatkan sanksi sosial. Namun, alih-alih memberi sanksi, Nawir malah dijadikan duta masker. Hal tersebut terjadi karena ia dianggap telah berdamai dengan Roni.

Nawir hanya satu contoh individu yang melakukan kesalahan fatal tapi malah diangkat jadi duta.

Hal serupa terjadi kepada Putu Arimbawa. Beberapa waktu lalu ia terkenal karena mengejek para pengunjung Pakuwon Mall, Surabaya, yang menggunakan masker. Videonya juga beredar di media sosial. Setelah ramai, ia dijemput paksa oleh kepolisian setempat dan diminta untuk meminta maaf ke publik. Belakangan, Satgas Penanganan COVID-19 Surabaya menjadikannya sebagai duta protokol kesehatan.


Beberapa waktu lalu, seorang pria di Bintaro juga menjadi duta keselamatan lalu lintas setelah ketahuan pernah mengendarai sepeda motor dengan lepas tangan dan duduk bersila. Sematan duta tersebut langsung diberikan oleh Polres Tangerang Selatan.

Ditarik jauh ke belakang, kita tentu ingat bagaimana pada 2016 silam penyanyi Zaskia Gotik justru menjadi duta Pancasila setelah ia ramai-ramai dikritik warganet karena kelakarnya dianggap menghina Pancasila. Sematan duta Pancasila datang langsung dari DPR RI.

Di tahun yang sama, Sonya Depari menjadi duta anti narkoba. Ia adalah pemudi di Medan, Sumatera Utara, yang pernah membentak Polwan yang menilang dirinya dan mengaku bahwa dirinya adalah anak pejabat. Video Sonya beredar masif saat itu.

Satu tahun setelahnya, perusak tanaman edelweiss di Gunung Rinjani, Nusa Tenggara Barat, justru menjadi duta lingkungan, padahal sangat mungkin dijerat Pasal 33 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem. Sanksi untuknya hanya dilarang mendaki lewat semua pintu.

Paradoks

Dosen kebijakan publik dari Universitas Trisakti Trubus Rahadiansyah mengatakan bahwa orang-orang yang melanggar aturan, viral, tapi kemudian dijadikan duta adalah bentuk kesalahan besar. Pasalnya, mereka sebenarnya merugikan masyarakat.

"Dari perspektif kebijakan publik, ini sangat ironis dan paradoks. Di satu sisi harusnya orang yang melanggar diberi sanksi, tapi malah dihormati dan dijadikan duta," kata Trubus saat dihubungi wartawan Tirto, Jumat (7/5/2021) siang.

Di banyak kasus, penyematan duta kepada mereka yang melanggar aturan dilakukan oleh otoritas atau pejabat daerah. Hal tersebut menurutnya menunjukkan bahwa pemerintah pusat tak bisa mengontrol kinerja daerah secara baik. Menurut dia, jangan sampai muncul dalih otonomi daerah tapi pengawasan kinerja minim.


Ia menduga apa yang dilakukan banyak otoritas atau pejabat lokal dengan memberikan sematan duta karena mengejar hal-hal sensasional yang tak lain untuk "menarik dukungan politik di wilayahnya masing-masing." "Jadi ajang kepala daerah untuk eksis," kata dia.

Idealnya orang-orang bermasalah tersebut tak hanya dipidana, tapi juga dijatuhkan sanksi sosial. Masyarakat yang merasa dirugikan harusnya bisa menjauhi atau memarjinalkan. "Tapi yang ada malah dielu-elukan, mendewa-dewakan, penokohan," kata dia. "Masyarakat kita yang kadung permisif."

Fenomena penokohan tersebut, kata Trubus, bisa terjadi dan makin menguat juga karena ulah para petinggi negara yang melakukan hal serupa.

"Contohnya Presiden juga kerap mengedepankan tokoh; datang ke pernikahan tokoh di tengah pandemi. Itu tidak mempertimbangkan kesantunan publik. Aspek keteladanan pemimpin juga minim."

Baca juga artikel terkait KEBIJAKAN atau tulisan menarik lainnya Haris Prabowo
(tirto.id - Politik)

Reporter: Haris Prabowo & Mohammad Bernie
Penulis: Haris Prabowo
Editor: Rio Apinino
DarkLight