Menuju konten utama

Berpotensi Digugat Lagi ke WTO, Jokowi Tetap Larang Ekspor Ore

Jokowi tidak masalah Indonesia akan digugat lagi ketika menerapkan kebijakan larangan ekspor bauksit maupun tembaga ke WTO.

Berpotensi Digugat Lagi ke WTO, Jokowi Tetap Larang Ekspor Ore
Presiden Joko Widodo memberikan arahan saat groundbreaking proyek hilirisasi batu bara menjadi Dimetil Eter (DME) di Kawasan Industri Tanjung Enim, Tanjung Lalang, Tanjung Agung, Muara Enim, Sumatera Selatan, Senin (24/1/2022). ANTARA FOTO/Nova Wahyudi/hp.

tirto.id - Presiden Joko Widodo memastikan Indonesia di bawah kepemimpinannya akan menghentikan ekspor bahan mentah atau ore meski berujung digugat ke World Trade Organization (WTO). Ia tidak masalah Indonesia akan digugat lagi ketika menerapkan kebijakan larangan ekspor bauksit maupun tembaga setelah digugat Uni Eropa ke WTO soal larangan ekspor nikel.

“Nggak apa-apa digugatin terus, belum tentu kita kalah, tapi belum tentu juga kita menang," kata Jokowi saat memberikan arahan saat Dies Natalis Universitas Negeri 11 Maret, Solo, Jawa Tengah, Jumat (11/3/2022).

“Tapi keberanian itu harus kita lakukan. Kalau kita nggak pernah mencoba, kita nggak akan tahu kita menang atau kalah, kita benar atau nggak benar, tapi yang ini benar. Setop [ekspor ore mentah] itu benar. Kita tahu karena dari Rp15 triliun melompat menjadi Rp300 triliun,” kata Jokowi.

Angka Rp15 triliun menjadi Rp300 triliun yang dimaksud Jokowi adalah gap penerimaan Indonesia saat masih hanya mengekspor bahan mentah daripada bahan setengah jadi atau jadi.

Berdasarkan catatan Jokowi sebelum 2020 atau sebelum kebijakan larangan ekspor nikel, Indonesia hanya memperoleh 1,5 miliar dolar AS atau sekitar Rp15-20 triliun. Akan tetapi, per 2021 begitu kebijakan larangan ekspor mentah diberlakukan, Indonesia memperoleh 20,8 miliar dolar AS atau sekitar Rp300 triliun.

Menurut Jokowi, angka pendapatan besar tersebut baru diperoleh dari satu komoditas, yakni nikel. Angka pendapatan Indonesia bisa lebih besar lagi jika pemerintah menghentikan ekspor bahan mentah komoditas bauksit, tembaga, timah, emas, dan komoditas-komoditas perkebunan dan pertanian.

Selain itu, pemerintah lebih mudah dalam memungut pajak hingga penerimaan negara bukan pajak. Jokowi menuturkan, keberanian untuk menghentikan ekspor barang mentah akan memicu pembukaan lapangan kerja.

“Apa yang terjadi kalau ini kita setop semuanya? Investasi di dalam negeri akan naik tinggi sekali. Yang dari luar masuk juga, ada capital inflow yang itu juga memunculkan nilai tambah yang luar biasa dan barang-barang seperti litium baterai, IV baterai, kendaraan listrik, nanti sodium ion, semikonduktor semuanya akan diproduksi di dalam negeri karena bahan bakunya kita stop," kata Jokowi.

Jokowi mengakui bahwa kebijakan larangan ekspor nikel telah membawa Indonesia digugat di WTO. Namun ia menegaskan Indonesia bukan menutup diri, tetapi meminta negara-negara pembeli bahan mentah untuk membawa industri mereka ke Indonesia, entah dalam bentuk kerja sama dengan BUMN, pihak swasta atau mandiri masuk Indonesia. Ia ingin Indonesia tidak kehilangan nilai tambah dengan hanya mengekspor bahan mentah seperti yang dilakukan sejak zaman VOC.

“Enak banget kita setorin mereka bahan bakunya, nilai tambahnya bisa 14 kali sampai 20 kali lipat dari kalau kita hanya setor material. Enak banget. Pajak mereka yang dapat, pembukaan lapangan kerja mereka yang dapat, terus kita dapat apa?" kata Jokowi.

Oleh karena itu, Jokowi mengaku siap menghadapi gugatan dari negara-negara dunia ke WTO daripada sekadar menghadapi teror. “Ya tadi ditakut-takuti terus. Tak gugat di WTO, tak gugat di WTO, (silahkan) gugatlah," tegas Jokowi.

Baca juga artikel terkait LARANGAN EKSPOR atau tulisan lainnya dari Andrian Pratama Taher

tirto.id - Ekonomi
Reporter: Andrian Pratama Taher
Penulis: Andrian Pratama Taher
Editor: Abdul Aziz