tirto.id - Tahun 2014 merupakan masa silam bagi PT Merpati Nusantara Airlines (Persero). Sebagai maskapai perintis yang hadir sejak 1962 untuk menghubungkan wilayah-wilayah terpencil di Indonesia, Merpati Airlines terpaksa harus berhenti beroperasi. Utang yang menumpuk adalah salah satu pemicu terhentinya operasi Merpati Airlines.
Merpati memiliki utang yang mencapai Rp7,6 triliun hingga Januari 2014. Utang ini terbagi menjadi utang kepada Badan Usaha Milik Negara (BUMN), swasta, maupun pemerintah. Utang pada BUMN seperti Pertamina, Jasindo, AP II itu ditotal mencapai Rp3 triliun, sedangkan utang pada pemerintah mencapai Rp2 triliun, sisanya, utang kepada pihak lain, termasuk perbankan.
Utang yang menumpuk tersebut tak lepas dari kinerja Merpati yang merosot tajam. Data Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menunjukkan jika sepanjang 2009 hingga 30 September 2013, pendapatan yang dikantongi Merpati Airlines lebih kecil dari biaya yang dikeluarkan. Hal itu menyebabkan Merpati rugi besar.
Kerugian yang dialami Merpati pada 2010 tercatat mencapai Rp103,3 miliar. Pada 2011, kerugiannya mencapai Rp833,7 miliar. Setahun kemudian, kerugian semakin dalam menjadi Rp1,5 triliun. Sedangkan pada 2013, kerugian sebesar Rp658,6 miliar atau lebih kecil dari tahun sebelumnya.
Tak hanya itu, Merpati Airlines juga harus mengatasi sekitar 1.500 karyawannya. Sudah sejak Desember 2013, karyawan Merpati tak menerima upah. Kerugian dan meningkatnya utang perusahaan memaksa Merpati tak membayar upah karyawannya. Hantaman keras ini membuat Merpati menyerah.
Tepat tanggal 1 Februari 2014, maskapai perintis ini pun dinyatakan berhenti beroperasi. Berhenti beroperasinya Merpati ini membuat sebagian kalangan merasa pesimis jika Merpati akan bangkit kembali termasuk Kementerian Perhubungan yang memegang izin terbang Merpati.
Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kementerian Perhubungan, Santoso Edi Wibowo mengungkapkan memang ada semangat nasonalisme untuk menyelamatkan Merpati, namun utang maskapai ini, jika dioperasikan akan terus bertambah. Kementerian juga harus berkaca pada realitas yang ada di lapangan.
Sedangkan untuk kembali beroperasi, setidaknya Merpati Airlines harus mengantongi Rp15 triliun menurut Menteri BUMN yang saat itu dijabat oleh Dahlan Iskan. Jumlah tersebut digunakan untuk menutup pembayaran gaji karyawan, berbagai kehilangan yang diderita perusahaan serta untuk membayar utang pada pihak lainnya.
Para investor tentunya akan berpikir dua kali jika ingin membeli Merpati. Selain itu, pesawat milik Merpati banyak yang sudah tak bisa terbang lagi. Sehingga jika ada investor yang berminat pun, tentunya hanya akan membeli pesawat yang masih dalam kondisi yang baik.
Setelah berhenti beroperasi pada Februari 2014, Merpati pun berjanji akan kembali beroperasi pada Maret tahun itu. Namun, rencana tersebut gagal karena belum selesainya masalah keuangan Merpati. Kemudian, Merpati diberi tenggang waktu 1 tahun untuk menyelesaikan segala permasalahannya agar bisa terbang lagi. Itu artinya Merpati diberi batasan waktu hingga 2015. Dalam jangka waktu tersebut, Kementerian akan mengevaluasi apakah Izin Merpati dicabut atau tidak.
Tahun 2015 telah berlalu, masih belum ada tanda-tanda jika Merpati akan terbang lagi. Gaji karyawannya pun masih belum diselesaikan. Janji pemerintah untuk membayar gaji karyawan Merpati dengan menggunakan dana penyertaan modal negara (PMN) melalui PT Perusahaan Pengelola Aset (PPA) pun tak kunjung terwujud hingga penutupan tahun 2015.
Utang menumpuk, sementara investor yang diharapkan untuk bisa membantu memulihkan Merpati tak kunjung datang. Rencana terbang di tahun 2015 pun kandas.
Akan Kembali Beroperasi Tahun 2017?
Memasuki 2016, kabar Merpati akan beroperasi lagi sayup-sayup kembali terdengar. Setelah rencana sebelumnnya hanya tinggal rencana, kali ini pemerintah menargetkan Merpati untuk beroperasi secara penuh pada tahun 2017. Hal ini dijanjikan setelah adanya suntikan dana dalam bentuk PMN untuk menuntaskan restrukturisasi usaha sekitar Rp400 miliar.
Pemerintah juga sedang menggalang sinergi Garuda Indonesia dengan Merpati untuk melakukan kerja sama operasional antara Garuda Maintenance Facility (GMF) dan Merpati Maintenance Facility (MMF).
Kementerian BUMN selaku kuasa pemegang saham Merpati juga sedang mengajukan surat kepada Menko Perekonomian untuk meminta persetujuan privatisasi Merpati untuk selanjutnya meminta izin kepada DPR melanjutkan program privatisasi tersebut.
"Kami berharap 2017 sudah bisa terbang, dengan syarat dalam sisa waktu satu tahun ini sudah mendapat izin privatisasi dari Kementerian Keuangan dan mendapatkan investor yang bersedia masuk ke Merpati," kata Deputi Bidang Restrukturisasi dan Pengembangan Usaha, Kementerian BUMN Aloysius K. Ro, dikutip dari Kemenkeu.go.id.
Tapi sebelum menarik investor, pemerintah memang harus terlebih dahulu menghidupkan kembali izin-izin operasional yang ada di Kementerian Perhubungan untuk menarik minat investor.
"Investor dari mana saja, bisa perusahaan penerbangan atau perusahaan investasi, dari dalam maupun dari luar. Tapi, yang pasti calon investor harus mengikuti ketentuan bahwa sesuai dengan Undang Undang," tegas Aloysius, dikutp dari Antara.
Berkaca dari kegagalan terbang pada tahun sebelumnya, salah satu faktornya karena ketiadaan investor sebagai pemodal awal. Hingga triwulan akhir 2016, masih belum ada kejelasan tentang investor. Sebelumnya, pemerintah hanya menyebutkan jika beberapa waktu lalu sudah ada dua calon investor yang menyatakan minat masuk ke Merpati, yakni perusahaan asal Cina dan asal Eropa.
Namun. apakah investor tersebut sudah memberi lampu hujau masuk ke Merpati Airlines atau tidak? Masih belum ada kejelasan. Sehingga janji Merpati akan terbang lagi di tahun 2017 pun masih abu-abu.
Penulis: Yantina Debora
Editor: Nurul Qomariyah Pramisti
