Berharap Ekonomi Tak Salah Urus Saat Menteri Didominasi Politikus

tirto.id - Postur kabinet baru Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang terlalu gemuk dianggap mengecewakan kalangan pengusaha hingga pelaku pasar modal. Lantaran pos kementerian teknis bidang perekonomian didominasi oleh kader partai ketimbang kalangan profesional.

Kursi menteri perdagangan, misalnya, diduduki Agus Suparmanto yang berasal dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Sementara kementerian pertanian yang punya banyak pekerjaan rumah dalam pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat, diserahkan ke kader Partai Nasional Demokrat (Nasdem) Syahrul Yasin Limpo.

Parahnya, beberapa menteri yang berasal dari partai seperti Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah (PKB), Kepala Bappenas Suharso Monoarfa (PPP) dan Menteri Perindustrian Agus Gumiwang (Golkar) belum menunjukkan kapasitasnya di bidang ekonomi.

Ekonom Instute for Development of Economics and Finance (Indef) Bhima Yudistira mengatakan, postur kabinet yang dipenuhi politisi tersebut rawan disusupi konflik kepentingan. Terlebih membuat target pertumbuhan ekonomi 5,3 persen yang dicanangkan pemerintah dalam asumsi makro 2020 sulit terwujud.

Posisi menteri koordinator bidang perekonomian yang diisi oleh Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto, juga tak luput dari kritik.

Track record Airlangga selama menjabat Menteri Perindustrian di kabinet kerja jauh dari kata mentereng. Kontribusi manufaktur terhadap Produk Domestik Bruto cenderung stagnan bahkan menyusut.

"Industri pengolahan ketika diurus sama Pak Airlangga itu justru mengalami pelemahan kontribusi. Deindustrialisasi prematur. Kemudian dari sisi industri pengolahannya juga rendah. Ketika dia diangkat jadi Menko, kan jadi pertanyaan bagi investor dan pelaku usaha,” ujarnya kepada Tirto, Senin (28/10/2019).

Kekecewaan serupa, lanjut Bhima, juga mencuat terhadap posisi kementerian teknis di bawah Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan.

Menteri Kelautan dan Perikanan yang diserahkan Edhy Prabowo, misalnya, dianggap kemunduran lantaran politisi Gerindra tersebut tak mengerti seluk beluk bisnis perikanan. Rekam jejak Edhy bertolak belakang dengan menteri sebelumnya, Susi Pudjiastuti, yang berasal dari kalangan pengusaha dan paham peta permasalahan di KKP.

Pendapat serupa juga diutarakan Direktur Riset Center of Reform on Economics (Core) Piter Abdullah. Menurutnya, langkah yang diambil Jokowi menunjukkan besarnya belenggu politik yang harus dipikul Jokowi dalam lima tahun ke depan.

“Dengan ketidakjelasan arah dan strategi pembangunan sebagaimana tercermin di pilihan menteri dan wamen, sulit mengharapkan target ekonomi berupa pertumbuhan yang tinggi bisa tercapai,” ucapnya kepada reporter Tirto.

Jajaran menteri profesional yang masih mendapat kesempatan masuk kabinet hanya Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono serta Menteri BUMN Erick Thohir juga Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/BPN yang diisi Sofyan Djalil.

Sementara Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif, yang merupakan mantan dirut petrokimia, dinilai belum cukup mumpuni.

Harus Siap Dipecat

Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Perindustrian Johnny Darmawan menilai, komposisi kementerian teknis bidang ekonomi memang belum sesuai harapan pengusaha. Karena itu, ia berharap Jokowi berani mencopot menteri yang tak sejalan dengan visi pemerintah—seperti yang diucapkan saat memperkenalkan jajran menteri kabinet Indonesia maju Kamis pekan lalu.

Apalagi tantangan yang dihadapi Jokowi tak kalah berat dari tahun 2014. Lima tahun lalu, tantangan ekonomi berkisar pada melambatnya pertumbuhan ekonomi akibat boom komoditas yang mulai menghilang.

Sementara di periode kedua ini, Jokowi dihadapkan dengan tantangan perlambatan ekonomi global yang serta perang dagang Cina dan Amerika Serikat masih belum usai.

"Kan mereka diberi KPI sama presiden, kalau tidak tercapai ya harus siap dicopot," terangnya.

Menurut Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mardani Ali Sera, orang-orang kabinet baru ini perlu diberi kepercayaan terlebih dahulu untuk menjalankan amanatnya. Sembari diberikan acuan penilaian kinerja yang jelas dan mudah diawasi masyarakat umum.