Benny Wenda dan OPM Ajukan Syarat sebelum Berdialog dengan Jokowi

Oleh: Adi Briantika - 8 Oktober 2019
Dibaca Normal 1 menit
ULMWP dan OPM bersedia berdialog dengan Jokowi asal dimediasi oleh pihak ketiga yang netral, seperti PBB atau negara lain yang disepakati.
tirto.id - Gerakan Persatuan Pembebasan Papua Barat (ULMWP) mempertimbangkan usulan untuk berdialog dengan Presiden Joko Widodo membahas berbagai persoalan di Papua. Hal itu disampaikan Ketua ULMWP Benny Wenda menanggapi kesediaan Jokowi bertemu dengan tokoh pro kemerdekaan Papua.

"Namun kami belum menerima surat resmi dari presiden terkait pertemuan. Saya harap, dia bersedia duduk bersama saya untuk membahas masa depan Papua Barat," kata Benny dalam keterangan tertulis kepada Tirto, Selasa (10/8/2019).

Benny menekankan Jokowi harus menunjukkan keseriusan dalam menanganu akar masalah di Papua. Ia mengajukan sejumlah syarat agar dialog dengan Jokowi bisa terlaksana:

1. Orang-orang Papua yang telah lama bertekad menuntut referendum, diikutsertakan dalam pertemuan;

2. Pertemuan dilakukan melalui mediasi pihak ketiga (Misalnya diselenggarakan oleh PBB atau negara pihak ketiga yang disepakati);

3. Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia diizinkan untuk mengunjungi Papua Barat sesuai dengan kesepakatan yang dilakukan oleh 18 negara Pasifik di Forum Kepulauan Pasifik ke-50 pada Agustus 2019;

4. 16 ribu personel militer dan polisi Indonesia yang dikerahkan sejak Agustus 2019 segera ditarik;

5. Semua tahanan politik Papua Barat dibebaskan, termasuk Buchtar Tabuni, Bazoka Logo, Steven Itlay, Surya Anta, Agus Kossay, dan semua siswa yang telah ditangkap selama kerusuhan;

6. Semua pembatasan masuk ke Papua Barat untuk media internasional dan LSM dicabut.

"Agar kami percaya bahwa ini telah berubah, Indonesia harus menunjukkan itikad baik dan setuju pra-kondisi kami. Keinginan kami untuk mencapai referendum yang demokratis, untuk menjunjung tinggi hak kami untuk mandiri," jelas Benny.

Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat-Organisasi Papua Merdeka (TPNPB-OPM) juga bersedia duduk di meja perundingan dengan melibatkan pihak ketiga yang netral, yakni PBB. Juru bicara TPNPB-OPM Sebby Sembom mengatakan organisasinya menolak dialog dengan TNI.

"Karena ini adalah masalah hak politik Penentuan Nasib sendiri bagi Bangsa Papua di bagian barat Pulau New Guinea of Paradise," kata Sebby kepada Tirto, Sabtu (31/9/2019).

Sebby menyampaikan hal itu satu bulan sebelum Jokowi menyatakan kesediannya bertemu dengan tokoh pro kemerdekaan Papua.

Jokowi mengatakan bersedia bertemu dengan tokoh pro kemerdekaan Papua seperti ULMWP, Komite Nasional Papua Barat (KNPB) dan OPM.

"Tidak ada masalah, bertemu saja kok," kata Jokowi di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Senin (30/9/2019).

"Dengan siapapun akan saya temui kalau memang ingin ketemu," imbuhnya.

Usulan agar Jokowi membuka ruang dialog dengan tokoh ULMWP, KNPB, dan OPM sebelumnya juga disampaikan Ketua DPRD Kabupaten Maybrat, Papua Barat, Ferdinando Solossa. Dia menyarankan dialog tersebut melibatkan pihak ketiga yang independen, netral, dan objektif dalam menyelesaikan akar persoalan di Bumi Cenderawasih.


Baca juga artikel terkait KONFLIK PAPUA atau tulisan menarik lainnya Adi Briantika
(tirto.id - Politik)

Reporter: Adi Briantika
Penulis: Adi Briantika
Editor: Gilang Ramadhan
DarkLight