Benarkah PNS Digaji Pemerintah Seperti Kata Rudiantara?

tirto.id - Tagar "Yang Gaji Kamu Siapa" jadi topik yang paling banyak dibicarakan di Twitter hingga Jumat (1/2/2019) siang. Pangkalnya berasal dari pernyataan Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara kepada salah satu PNS dalam acara Kominfo Next di Hall Basket Senayan, Jakarta, Kamis (31/1).

Mulanya Rudiantara meminta PNS Kominfo untuk memilih stiker sosialisasi pemilu yang akan ditempel di kompleks kementerian. Ada dua pilihan stiker. Salah seorang perempuan PNS kemudian memilih nomor 2. Ia lalu diminta maju oleh Rudi.

Alih-alih menjelaskan kenapa dia memilih stiker nomor dua, yang dikatakan PNS itu malah menjurus ke soal pilpres. "Mungkin terkait keyakinan saja, pak. Keyakinan atas visi-misi yang disampaikan oleh nomor dua," kata dia.

Mendengar jawaban itu, Rudiantara meminta PNS tersebut kembali duduk. Tapi sebelum sampai ke tempat duduknya, Rudiantara kembali memanggil dan berkata dengan nada meninggi:

"Bu! Bu! Yang bayar gaji ibu siapa sekarang? Pemerintah atau siapa? Hah?".

Mendapat jawaban dari si PNS, Rudiantara langsung menyahut.

"Bukan yang keyakinan ibu? (nomor 02) Ya sudah makasih," kata Rudiantara.

Video adegan itu kemudian menyebar di media sosial Twitter dan mendapat banyak tanggapan. Ketua Divisi Hukum dan Advokasi Partai Demokrat Ferdinand Hutahaean mengkritik pernyataan Rudiantara. Sebagai kader partai oposisi bersama Gerindra, PKS, dan PAN, Ferdinand menilai Rudiantara telah melakukan pidana pemilu dan pemaksaan kehendak. Dia melihat Rudiantara telah memaksa PNS untuk memilih Jokowi-Ma'ruf.

"Rudiantara harusnya tahu bahwa gaji PSN dan juga gaji presiden serta gaji menteri bersumber dari APBN, dari uang rakyat, bukan uang pemerintah apalagi dianggap uang Jokowi. Ini kesalahan fatal," ujar Ferdinand kepada reporter Tirto, Jumat (1/2/2019).

Rudiantara tahu bahwa pernyataannya jadi peluru untuk menyerang Jokowi. Oleh karena itu Plt Kepala Biro Humas Kominfo Ferdinandus Setu memberikan klarifikasi.

"Atas pernyataan 'yang menggaji pemerintah', dalam hal ini bukanlah dimaksudkan untuk menunjuk pilihan ASN tersebut, melainkan merujuk kepada sikap ketidaknetralan yang disampaikan kepada publik yang mencederai rasa keadilan rakyat yang telah menggaji ASN," kata Ferdinandus, seperti dikutip dari Antara.

Bukan Cuma Dari Rakyat

Baik Ferdinandus dan Ferdinand sebetulnya punya kesamaan: mereka menganggap bahwa yang menggaji PNS adalah rakyat lewat pajak mereka (sebetulnya PNS juga bayar pajak). Tapi persoalannya tidak sesederhana itu.

Betul bahwa gaji PNS dari APBN. Tapi APBN sendiri tak cuma bersumber dari pajak. Ada pendapatan-pendapatan lain di luar itu.

Dalam Pasal 11 ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan negara, disebutkan kalau pendapatan negara berasal dari tiga hal: pajak, bukan pajak, hibah, baik dari dalam atau luar negeri.

Pajak ada bermacam-macam, dan di sini kontribusi masyarakat. Beberapa jenis pajak yang paling populer adalah: pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, dan pajak bumi dan bangunan. Pajak-pajak inilah yang keluar dari dompet-dompet kita.

Sementara pendapatan non pajak salah satunya berasal dari BUMN.

Terakhir adalah hibah atau pemberian sukarela. Ini bisa berasal dari luar atau dalam negeri; bisa dalam bentuk pinjaman program atau proyek. Seluruh penerimaan ini dikumpulkan jadi satu dan dialokasikan dalam belanja negara, termasuk untuk gaji dan tunjangan PNS yang pada 2017 lalu terealisasi Rp86,93 miliar.

Memang, faktanya proyeksi pendapatan negara terbesar adalah dari pajak (baca: uang rakyat), tapi itu tetap tak menutup fakta bahwa ada pendapatan dari sumber lain. Mengutip situs Kemenkeu, penerimaan dari pajak diproyeksikan Rp1.618,1 triliun, penerimaan bukan pajak Rp275,4 triliun, dan hibah Rp1,2 triliun.

Pada awal Januari lalu realisasi penerimaan negara dalam APBN itu malah mencapai 102 persen dari target awal. Hingga tutup tahun, realisasi pendapatan negara mencapai Rp1.942,3 triliun atau lebih tinggi dari target Rp1.894,7 triliun.

Pengamat Kebijakan Publik dari Universitas Indonesia (UI) Defny Holidin menilai pernyataan Rudiantara (juga Ferdinand) salah karena faktanya bukan cuma rakyat atau bahkan pemerintah yang menggaji para PNS.

Dalam perspektif administrasi publik, katanya, negara dan pemerintah itu dua entitas yang berbeda. Pemerintah adalah bagian yang menggerakkan negara, di samping entitas-entitas lain seperti masyarakat. Mengatakan PNS digaji pemerintah tidak benar karena itu sama saja menyamakan antara pemerintah dan negara.

Yang benar adalah PNS digaji dari uang negara, yang berasal dari sumber-sumber yang tadi telah disebutkan.

"Pernyataan Rudiantara salah. Siapa pun penguasa/pemerintahnya, ya harus dijalankan alokasi dananya untuk gaji PNS. Gaji tetap ada karena tak ada pengaruh antara negara dengan siapa pemerintah yang berkuasa," kata Defny kepada reporter Tirto.