Belanja Subsidi Maret 2019 Turun 13,7%, Bansos Meningkat 106,6%

Oleh: Hendra Friana - 23 April 2019
Dibaca Normal 1 menit
Kemenkeu mencatat realisasi subsidi Maret 2019 menurun 13,7 persen menjadi Rp21,83 triliun dibandingkan periode yang sama 2018 sebesar Rp25,3 triliun.
tirto.id - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat realisasi subsidi hingga bulan Maret menurun 13,7 persen menjadi Rp21,83 triliun dibandingkan periode yang sama 2018 sebesar Rp25,3 triliun.

Hal ini disebabkan rendahnya realisasi subsidi energi yang hanya sebesar Rp20,1 triliun atau turun 20,3 persen dibandingkan Maret tahun sebelumnya yang tercatat Rp25,3 triliun.

Data Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat, penurunan terjadi pada subsidi BBM dan LPG sebesar 22,7 persen menjadi Rp 12,1 triliun, serta subsidi listrik sebesar 16,6 persen menjadi Rp 8 triliun.

"Subsidi energi lebih kecil disebabkan pada 2018 itu kita sudah melunasi kekurangan pelunasan subsidi hasil audit di tahun-tahun sebelumnya baik PLN maupun Pertamina. Sampai April sudah dilunasi sebagian," ujar Direktur Jenderal Anggaran Askolani dalam konferensi pers APBN KiTa, Senin (22/4/2019).

Tak hanya itu, pemerintah juga masih memiliki kewajiban untuk melunasi utang subsidi pada kepada PLN dan Pertamina yang harus dibayarkan pada tahun ini.

Pada triwulan kedua tahun ini, kata Askolani, rencananya pemerintah akan melunasi kekurangan pembayaran atas subsidi yang dikeluarkan pada 2016-2017.

"Di 2019 ini kita belum ada pelunasan untuk kegiatan kurang bayar itu. Jadi masih betul-betul baseline kegiatan subsidi sampai Maret," imbuhnya.

Belanja subsidi yang rendah ini berkebalikan dengan tingginya belanja bantuan sosial (bansos) pemerintah di triwulan I 2019. Per 31 Maret lalu, belanja bansos pemerintah sudah mencapai Rp36,97 triliun atau 38,09 persen dari pagu APBN.

Realisasi belanja bansos juga meningkat 106,62 persen dibandingkan periode yang sama di tahun sebelumnya yang tercatat Rp17,9 triliun.

Askolani menyampaikan, realisasi bansos yang lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya itu ditengarai oleh bertambahnya anggaran untuk penerima manfaat program keluarga harapan (PKH).

"Jadi volumenya memang meningkat. Kedua kita juga mempercepat pelunasan kesehatan ke BPJS sesuai PMK. Untuk BPNT juga kita percepat eksekusinya. Memang sudah dilaksanakan sejak Januari jadi bisa lebih baik kalo kita lebih cepat," pungkas Askolani.



Baca juga artikel terkait BANSOS atau tulisan menarik lainnya Hendra Friana
(tirto.id - Ekonomi)

Reporter: Hendra Friana
Penulis: Hendra Friana
Editor: Maya Saputri