Menuju konten utama

Bela Menkes dari Somasi, 17 Organisasi Nakes: STR Memang Mahal

17 organisasi nakes mengklaim memiliki bukti bahwa pengurusan STR dam SIP dokter memang mahal sebagaimana yang diklaim Menkes Budi Gunadi.

Bela Menkes dari Somasi, 17 Organisasi Nakes: STR Memang Mahal
Sebanyak 17 Organisasi Tenaga Kesehatan menyatakan siap membela dan mendukung Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin, yang mendapatkan somasi. (Tirto.id/M Fajar Nur)

tirto.id - Sebanyak 17 Organisasi Tenaga Kesehatan menyatakan siap membela dan mendukung Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin, yang mendapatkan somasi dari forum dokter. Mereka mengamini pernyataan Menkes soal mahalnya biaya pengurusan Surat Tanda Registrasi (STR) dan Surat Izin Praktik (STR) dokter

Sebelumnya, Forum Dokter Peduli Ketahanan Kesehatan Bangsa (FDPKKB) melayangkan tiga somasi kepada Menkes Budi, mempersoalkan ucapannya soal biaya pengurusan Surat Tanda Registrasi (STR) dan Surat Izin Praktik (STR) dokter tersebut.

Merespons hal tersebut, 17 organisasi tenaga kesehatan bersepakat membela dan mendukung penuh Budi dari tuntutan somasi.

“Bahwa kami 17 organisasi tenaga kesehatan mendukung Menkes. Dan kami bersama Menkes dengan koalisi kami menghadapi somasi,” kata Wakil Ketua Umum Perkumpulan Dokter Seluruh Indonesia (PDSI) Deby Vinski, di Kementerian Kesehatan RI, Jakarta Selatan, Kamis (17/4/2023).

Sebanyak 17 organisasi tenaga kesehatan ini mengklaim punya bukti-bukti yang menunjukkan bahwa pengurusan STR/SIP dokter memang berbiaya mahal.

“Apapun yang dibutuhkan oleh Pak Menteri akan kami berikan termasuk data biaya pengurusan STR dan SIP yang sangat mahal. (Bahkan) sebanarnya lebih mahal dari yang Pak Menteri sebutkan,” ujar Deby.

Deby menyatakan, bahwa organisasi-organisasi tenaga kesehatan tersebut juga sepakat untuk mendorong pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Kesehatan dan menolak monopoli organisasi profesi kedokteran.

“(mendukung) pengesahan RUU omnibus law sesuai praktik global yang memberlakukan STR seumur hidup, dan menghapus rekomendasi izin praktek oleh organisasi profesi, penguasaan kolegium, dan lain sebagainya,” tambah Debby.

Debby mengklaim bahwa misi mereka adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pelayanan para dokter, dan mendorong agar organisasi tenaga kesehatan tidak tunggal sehingga tenaga kesehatan dapat memilih organisasi terbaik demi tercapainya pelayanan dan kesehatan masyarakat

“Deklarasi ini kami buat berdasarkan prinsip membela NKRI serta meningkatkan peran Indonesia untuk dunia,” ucap Debby.

Sementara itu, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin tak ambil pusing terkait somasi yang dilayangkan untuknya.

“Disomasi buat saya biasa saja,” kata Budi dalam kesempatan yang sama.

Menurut Budi, masih banyak hal yang harus dibenahi terkait kondisi kesehatan di Indonesia. Masih banyak persoalan seperti kematian ibu dan anak yang masih tinggi, yang menurut Budi lebi penting untuk diurusi.

“Cuma intinya lebih baik urusan itu. Aku enggak terlalu mikirin somasi,” ujar Budi.

Budi berharap jika ada polemik di bidang kesehatan, bisa dilakukan perdebatan dan diskusi yang sehat sehingga hasilnya juga bisa bermanfaat untuk masyarakat.

“Yuk duduk bareng, manfaatkan buat yang lebih manfaat buat masyarakat. Daripada debat-debat somasi,” sambung Budi.

Baca juga artikel terkait SURAT IZIN PRAKTIK atau tulisan lainnya dari Mochammad Fajar Nur

tirto.id - Kesehatan
Reporter: Mochammad Fajar Nur
Penulis: Mochammad Fajar Nur
Editor: Restu Diantina Putri