Beda Pandangan Anies dan Ahok Soal Keterlibatan Swasta

Oleh: Aqwam Fiazmi Hanifan - 15 Mei 2017
Dibaca Normal 2 menit
Anies Baswedan masih gamang meneruskan pola pembangunan infrastruktur dengan mengandalkan swasta seperti yang dilakukan Ahok
tirto.id - Proyek simpang susun Semanggi kini sudah memasuki tahap akhir. Proses finishing seperti memasang on/off ramp kedua jalan layang, barrier tepi (paravet), pelapisan hotmix dilengkapi marka atau rambu, pencahayaan bangunan jembatan, dan pengembalian kondisi jalan atau taman existing sudah mulai dikerjakan.

Pada pertengahan Juli mendatang, Simpang Susun ini diharapkan dapat diuji coba open traffic, kemudian pada Hari Uang Tahun Indonesia pada tangal 17 Agustus, Simpang Susun Semanggi bisa diresmikan.

Gubernur DKI Jakarta nonaktif Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok begitu membanggakan proyek infrastuktur ini. Ahok begitu bangga karena simpang susun Semanggi ini merupakan eksperimennya "memaksa" pihak swasta terlibat langsung dalam pembangunan infrastuktur secara langsung. “Ini pola yang baik, swasta yang kerjakan lebih murah dan lebih cepat,” ujar Ahok di Balai Agung, Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (26/4/2017).

Proyek ini dilakukan oleh PT Wijaya Karya sebagai kontraktor pelaksana. Pembangunannya sudah dimulai pada bulan April 2016 dengan anggaran proyek mencapai Rp360 miliar. Keseluruhan dana itu tidak berasal dari APBD DKI Jakarta melainkan dari PT Mitra Panca Persada, anak perusahaan asal Jepang, Mori Building Company. Pada masa jabatannya, Ahok membarter proyek ini dengan nilai kompensasi berupa Koefisien Lantai Bangunan (KLB) yang diberikan kepada PT Mitra Panca Persada.

Apa yang dilakukan Ahok ini menuai kritik banyak pihak. Ketua Komisi B Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta, Tubagus Arif, menilai segala sesuatu yang diambil dari pihak swasta tidak bisa langsung digunakan tetapi harus masuk kas daerah yang kemudian dianggarkan di APBD dan diketuk oleh DPRD.

“Ini kan kalau kita lihat pada hari ini enggak jelas mana yang CSR yang bantuan dari pihak swasta KLB, denda-denda yang mereka bangun tapi tidak sesuai dengan peruntukannya atau melebihi. Kalau denda-denda KLB kan denda dia harus masuk ke dalam cash daerah karena itu pendapatan dari KLB. Terus kalau yang CSR pihak swasta mengisi kelebihan dan harus sesuai dengan aturan yang berlaku,” ungkap dia kepada Tirto.

Politisi dari PKS ini menilai Pemprov DKI,dalam ini Ahok, telah membuat aturannya sendiri. Ia menyayangkan selama ini Pemprov DKI bekerja secara sepihak sehingga pihak DPRD tidak bisa mengontrol.

Sementara itu, pengamat Budgeting Metropolitan Watch (BMW), Amir Hamzah menilai keterlibatan swasta dalam proyek pembanguan infrastruktur sebetulnya sah-sah saja. Ia mencontohkan patung kuda di depan Kementerian Pariwisata yang dibangun oleh pihak swasta pada zaman Gubernur Sutiyoso.

Calon Gubernur DKI Jakarta yang akan dilantik bulan Oktober nanti, Anies Baswedan mengaku akan mempelajari terlebih dahulu perihal penggunaan dana dari swasta untuk pelaksanaan program di DKI Jakarta. Ia mengaku ingin menggunakan semua sumber daya yang bisa dimanfaatkan untuk DKI Jakarta.

"Kami akan pelajari dulu dengan seksama. Masih ada waktu dan kami enggak mau buru-buru. Intinya adalah bagaimana semua sumber daya di Jakarta bisa dimanfaatkan dengan baik. Baik dengan dana pemerintah maupun dana swasta. Mekanismenya nanti kami atur, saat ini kami pelajari dulu," kata Anies kepada Tirto baru-baru ini.

Banyak kritik muncul bahwa apa yang dilakukan Ahok dengan membuka sepenuhnya swasta dalam pembangunan infrastuktur sarat dengan kepentingan politis dan memudahkan pemerintah dikontrol pengusaha. Anies menampik tudingan ini. "Bukan ketergantungan. Tapi, baik dana swasta maupun dana pemerintah diatur supaya bermanfaat," katanya.

Mengenai penggunaan dana swasta tersebut, Anies mengaku akan melakukannya dengan terlebih dahulu melakukan musyawarah dengan warga DKI Jakarta. "Kami berdua itu selalu melibatkan publik, gotong royong, musyawarah," katanya.

Selain itu, Anies mengklaim pihak swasta yang akan dilibatkan untuk pendanaan bukan hanya perusahaan besar saja, melainkan juga perusahaan kecil. "Kami tidak akan bekerjasama dengan perusahaan besar saja," kata Anies.

Sebelumnya, Anies mengatakan bila dana APBD DKI Jakarta cukup untuk digunakan merealisasikan seluruh janji kerjanya. "Insyaallah cukup. Ini masalah pengelolaannya. Bahkan selama beberapa waktu ini kan sisanya cukup besar. Apalagi kalau kita bisa optimalkan," katanya lagi.

Anies-Sandiaga sendiri memiliki 23 janji kerja dalam kampanyenya. Di antaranya adalah program OK OCE dan rumah DP 0% yang menjadi program unggulannya.

Selanjutnya, Anies pun mengatakan bila Jakarta adalah provinsi dengan perusahaan yang banyak. Sehingga, menurutnya, program pemerintah DKI Jakarta bisa menggunakan dana CSR dari perusahaan-perusahaan tersebut. "Tidak ada kota yang punya perusahaan swasta sebanyak Jakarta. Bayangkan kalau kita punya badan untuk konsorsium CSR, maka CSR-nya pun bisa berfungsi untuk berbagai macam kegiatan," katanya.

"Insyaallah untuk Jakarta secara sumber daya mencukupi. Dari sisi APBD ini masalah perencanaan yang baik, eksekusi yang baik. Sehingga semua bisa didanai," sambungnya.

Pemerintah DKI Jakarta di bawah kepemimpinan Basuki Tjahaja Purnama sebelumnya telah memanfaatkan dana CSR untuk menjalankan programnya. Selain pembangunan proyek besar seperti susun Semanggi, program kecil seperti bedah rumah yang dijalankan 17 April lalu merupakan bantuan dari swasta.

Program tersebut pun sempat dinilai Anies tidak melalui perencanaan yang baik karena menggunakan dana swasta.
"Kalau belum dipikirkan dimasukkan RAPBN juga susah. Mau diambil dari mana, wong direncanakan aja enggak kok," kata Anies di MNC Tower, Kebon Sirih, Jakarta Pusat, 7 Mei lalu.

Sebaliknya, saat itu ia mengklaim bila dirinya menjadi gubernur DKI Jakarta nanti, program-program sejenis itu akan dilakukan dengan menggunakan perencanaan, sehingga, bisa menggunakan dimasukkan dalam RAPBN. "Kalau saya dimasukkan di RAPBN, karena sudah dipikirkan," kata Anies.

Anies berpandangan, dengan adanya perencanaan akan bisa menentukan pos pendanaan. Sehingga, tidak sampai menggunakan CSR. "Kalau Anda mau buat sesuatu harus ada posnya. Kalau ada posnya bisa dipakai. Kalau belum ada posnya, ya bingung," katanya.

Baca juga artikel terkait PILGUB DKI JAKARTA 2017 atau tulisan menarik lainnya Aqwam Fiazmi Hanifan
(tirto.id - Politik)

Reporter: Chusnul Chotimah & M. Ahsan Ridhoi
Penulis: Aqwam Fiazmi Hanifan
Editor: Nurul Qomariyah Pramisti