Menuju konten utama

Beda Informasi BRIN & BMKG, DPR: Perlu Berlakukan Satu Pintu

Pemerintah perlu berlakukan satu pintu diseminasi informasi terukur tentang cuaca ekstrem, yaitu melalui BMKG agar tak timbulkan keresahan di masyarakat.

Beda Informasi BRIN & BMKG, DPR: Perlu Berlakukan Satu Pintu
Petugas Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) memantau monitor citra satelit cuaca di gedung BMKG, Jakarta, Jumat (10/1/2020). ANTARA FOTO/Rivan Awal Lingga/wsj.

tirto.id - Anggota Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS) Suryadi Jaya Purnama menegaskan bahwa pemerintah perlu memberlakukan satu pintu untuk penyebaran informasi terkait cuaca ekstrem kepada masyarakat.

Hal ini merespons adanya perbedaan informasi antara Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) dan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) soal prakiraan potensi badai dahsyat di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek) pada hari ini, Rabu, 28 Desember 2022.

Sebelumnya, Peneliti Klimatologi Pusat Riset Iklim dan Atmosfer BRIN Erma Yulihastin memprediksi hari ini Jabodetabek akan dilanda banjir akibat hujan ekstrem dan badai dahsyat. Sedangkan Deputi Bidang Meteorologi BMKG Guswanto mengatakan fenomena tersebut tidak akan terjadi hari ini, hal ini merujuk berbagai parameter.

Guswanto menuturkan, prakiraan cuaca BMKG pada hari ini umumnya adalah hujan dengan intensitas sedang hingga lebat, namun bukan badai dahsyat. Akan tetapi, Guswanto juga tetap mengimbau masyarakat agar mewaspadai dengan segala potensi bencana hidrometeorologi di penghujung tahun 2022.

“Sehubungan dengan hal tersebut, pemerintah perlu untuk memberlakukan satu pintu bagi diseminasi informasi yang terukur tentang cuaca ekstrem, yaitu melalui BMKG sesuai UU (Undang-Undang) No. 31 Tahun 2009 tentang Meteorologi Klimatologi dan Geofisika. Jangan sampai karena perbedaan informasi menimbulkan keresahan di tengah masyarakat,” ujar Suryadi lewat keterangan tertulis, Rabu (28/12/2022).

Akan tetapi, Suryadi mengapresiasi pemerintah karena telah melakukan berbagai antisipasi terhadap cuaca ekstrem ini pada masa Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2023, yang telah disampaikan saat rapat kerja dengan Komisi V DPR RI pada tanggal 13 Desember 2022 lalu.

Menurut Suryadi, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Republik Indonesia juga telah menyelesaikan Bendungan Ciawi dan Bendungan Sukamahi sebagai bendungan kering, yang berfungsi sebagai pengendali banjir.

Selain itu, kata Suryadi, Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (BNPP) atau Basarnas juga melaksanakan siaga SAR (search and rescue) khusus Nataru 2023 dengan menempatkan personel dan alat utama di lokasi-lokasi strategis yang rawan kecelakaan atau bencana, yakni di pelabuhan, ruas jalan tol, bandara, terminal bus, dan tempat wisata. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) juga berencana bakal menerapkan teknologi modifikasi cuaca (TMC) untuk mengurangi potensi banjir akibat hujan ekstrem.

“Dengan berbagai persiapan pemerintah untuk mengantisipasi hujan ekstrem saat Nataru yang sudah baik, kita juga minta diseminasi informasi terkait cuaca oleh pemerintah lebih baik lagi. Masyarakat tidak perlu menjadi resah sehingga terganggu aktivitas perekonomiannya. Para pemudik Nataru juga tidak perlu kebingungan dalam membuat rencana perjalanannya,” tutur Suryadi.

Baca juga artikel terkait CUACA EKSTREM atau tulisan lainnya dari Farid Nurhakim

tirto.id - Sosial budaya
Reporter: Farid Nurhakim
Penulis: Farid Nurhakim
Editor: Restu Diantina Putri