tirto.id - Capres nomor urut 01 Joko Widodo dan Capres nomor urut 02 Prabowo Subianto memiliki pandangan yang berbeda soal cara pemberantasan korupsi dalam birokrasi dalam Debat Capres 2019 di Hotel Bidakara, Jakarta, Kamis (17/1/2018).
Imam Priyono selaku moderator Debat Capres 2019, mengajukan pertanyaan kepada paslon nomor urut 02 soal langkah-langkah untuk mewujudkan birokrasi bebas korupsi.
Menurut Prabowo, akar masalah korupsi di birokrasi karena kecilnya gaji pegawai negeri sipil.
"Penghasilan para birokrat itu kurang dan tidak realistis," ujar Prabowo.
Ia berjanji jika terpilih menjadi presiden Indonesia, ia bakal mensejahterakan para pegawai negeri sipil.
Guna mencapai tujuan itu, Prabowo berencana meningkatkan tax ratio yang menurutnya masih berada di bawah 10 persen.
"Dari tax ratio kita bisa dapat 60 miliar dolar AS. Saya akan perbaiki gaji birokrat dan semua gaji pegawai negeri," ujar Prabowo.
Menurut Prabowo, korupsi di birokrasi bisa diberantas dengan dengan tingkatkan gaji semua birokrat dan pegawai negeri, memperbaiki kualitas hidup serta menjamin semua kebutuhan dia.
"Kalau dia masih korupsi kita tindak sekeras-kerasnya.... Mungkin kita taruh di wilayah paling terpencil dan suruh tambang pasir terus menerus," ujar Prabowo.
Selain itu, Prabowo juga menyampaikan bakal menghadirkan KPK di setiap daerah guna memberantas korupsi di daerah.
"Kami tambah anggaran KPK dan KPK harus jadi penegak anti korupsi di Indonesia," kata Prabowo.
Cawapres nomor urut 02 Sandiaga menambahkan bahwa perlu membenahi pencatatan aset negara guna memberantas korupsi birokrasi.
Berbeda dengan paslon nomor urut 02, Jokowi lebih fokus dalam proses seleksi PNS ketimbang peningkatan gaji PNS dalam memberantas korupsi dalam birokrasi.
"Gaji PNS kita saat ini sudah cukup dengan tambahan tunjangan kinerja yang sudah besar. Yang penting bagi saya perampingan birokrasi," ujar Jokowi.
Menurut mantan gubernur DKI Jakarta, hal yang terpenting yakni rekrutmen PNS serta mutasi sesuai dengan kompetensi dan rekam jejak dan pengawasan internal.
"Harus ada pengawasan internal yang kuat, ini penting sekali. Juga pengawasan eksternal baik dari masyarakat maupun media. Ini baik bagi perbaikan untuk birokrasi yang bersih," ujar Jokowi.
Editor: Yantina Debora
