Menteri BUMN Erick Thohir berencana menjual Mal Cilandak Town Square atau Citos yang merupakan aset milik Jiwasraya kepada pihak swasta jika telah mendapatkan persetujuan dari Panitia Kerja DPR RI.

Hasil penjualan tersebut rencananya akan dijadikan tambahan untuk menambal gagal bayar polis nasabah JS Saving Plan.

"Kalau Mal Citos di Jakarta mungkin akan kami jual ke pihak swasta atau pihak lainnya yang berminat," ujar Staf Khusus Kementerian BUMN Arya Sinulingga di Jakarta, Senin (9/3/2020) seperti dikutip Antara.

Arya mengatakan bahwa aset mal Citos ini cukup bagus dan sudah mulai ditawarkan. Banyak pihak yang sudah melirik dan berminat untuk membeli mal tersebut.

Staf Khusus Kementerian BUMN tersebut menyampaikan bahwa mal Citos tersebut juga cukup besar nilainya. "Kemungkinan nilai aset Citos sendiri saat ini sekitar Rp2 triliun sampai dengan Rp3 triliun," kata Arya.

Di luar penjualan mal Citos, Kementerian BUMN juga menjual aset yang dijual Jiwasraya ke perusahaan pelat merah lainnya yang nantinya tergabung dalam subholding Asuransi.

"Ada juga rencana pembelian-pembelian aset. Aset-aset Jiwasraya bisa dibeli oleh subholding asuransi sehingga didapatkan dana tunai secara langsung, karena kalau tidak nanti menunggu lama terkait penjualan aset di mana saat ini untuk penjualan bangunan setahun atau dua tahun baru laku," ujarnya.

Selain penjualan aset, Kementerian BUMN mengungkapkan sumber dana pembayaran nasabah PT Asuransi Jiwasraya (Persero) tahap pertama akan berasal dari efisiensi perusahaan pelat merah tersebut.

Beberapa di antaranya adalah efisiensi bisnis seperti menghentikan kantor-kantor Jiwasraya yang tidak maksimal bekerja karena tidak lagi operasional. "Operasional mereka seperti biaya listrik, sewa kantor dan sebagainya itu bisa diefisienkan," katanya.

Menurut Arya, pada intinya sumber dana untuk tahap pertama pembayaran nasabah Jiwasraya mencukupi.

Terkait apakah Kementerian BUMN akan bertemu dengan nasabah Jiwasraya, Arya mengatakan pihaknya akan menggelar pertemuan tersebut setelah bertemu Panja Jiwasraya DPR.