Menuju konten utama

Bawaslu RI Pantau Hasil Pengawasan Acara Munajat 212

Bawaslu RI melakukan pemantauan dari hasil pengawasan Bawaslu DKI terkait Acara Munajat 212 yang dilakukan Kamis (21/2/2019) malam.

Bawaslu RI Pantau Hasil Pengawasan Acara Munajat 212
Jemaah Munajat 212 melaksanakan Salat Magrib di Monas, Jakarta, Kamis (21/2/2019). ANTARA FOTO/Rivan Awal Lingga/foc.

tirto.id - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI telah memerintahkan Bawaslu DKI Jakarta untuk melakukan pengawasan terhadap acara Munajat 212 yang digelar di Monas, Jakarta Pusat, Kamis (21/2/2019) malam kemarin.

"Mereka [Bawaslu DKI] kan yang melakukan pengawasan pada hari itu sesuai dengan perintah kami ya," ujar Anggota Bawaslu RI Rahmat Bagja kepada reporter Tirto, Jumat (22/2/2019).

Bagja menjelaskan, Bawaslu RI tetap akan mengawasi kinerja Bawaslu DKI dalam melakukan pengawasan dan kajian terhadap acara tersebut. Bagja meyakini akan ada banyak poin-poin hasil pengawasan yang telah dilakukan Bawaslu DKI.

Termasuk salah satunya memantau siapa saja tokoh yang berada di panggung dan apa saja yang disampaikannya kepada masyarakat yang hadir dalam acara itu. Ia juga belum mengetahui siapa saja yang akan dipanggil untuk dimintai keterangannya dalam acara itu.

"Sepertinya poin-poinnya banyak, terutama pengawasan di panggung," jelas Bagja.

Dalam acara tersebut diketahui dihadiri sejumlah tokoh politik di antaranya Wakil Ketua DPR yang juga Waketum Gerindra Fadli Zon, Ketua MPR yang juga Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan dan Wakil Ketua MPR sekaligus Wakil Ketua Majelis Syuro PKS Hidayar Nur Wahid.

Dalam kesempatan itu, yang menjadi sorotan adalah orasi Zulkifli Hasan yang memancing massa untuk meneriakkan "nomor dua."

Awalnya, Zulkifli berbicara soal pemilu damai yang diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Jika demikian, maka dia percaya bahwa kedamaian bagi masyarakat akan tercipta.

"Betul apa betul? Jadi damai akan kita dapat jika perintah konstitusi ini dilaksanakan oleh para penyelenggara Pemilu, KPU, Bawaslu, aparat penegak hukum dan lain-lain. Kalau penyelenggara pemilunya KPU Bawaslu kemudian aparat penegak hukum kalau pemilu dilaksanakan secara langsung, umum bebas, rahasia, jujur, dan adil maka damai baru bisa kita dapat," kata Zulkifli.

Zulkifli lantas mengharapkan agar masyarakat yang hadir tidak terpengaruh oleh politik transaksional. Dia tidak mau rakyat memilih hanya karena diimingi dengan sejumlah kebutuhan pokok.

"Jangan sampai ditukar atau dipengaruhi oleh yang disebut political transaksional, dipengaruhi oleh sembako, dipengaruhi oleh nasi kotak dipengaruhi oleh transport. Persatuan nomor satu, soal presiden? Persatuan nomor satu, soal presiden? Persatuan nomor satu, soal presiden?" tanya Zulkifli.

Pertanyaan ini langsung disahut oleh massa berkali-kali dengan teriakan, "nomor dua."

Baca juga artikel terkait MUNAJAT 212 atau tulisan lainnya dari Bayu Septianto

tirto.id - Politik
Reporter: Bayu Septianto
Penulis: Bayu Septianto
Editor: Dewi Adhitya S. Koesno