Bareskrim Periksa Pejabat BPJS Kesehatan soal Kebocoran Data

Penyidik Bareskrim memeriksa pejabat BPJS Kesehatan yang menangani operasional teknologi informasi.

Reporter: Adi Briantika

Terbit 24 May 2021 16:25 WIB,

Waktu baca ±2 menit

Warga mencari informasi tentang keaktifan keanggotaan BPJS Kesehatan melalui aplikasi Mobile JKN di Jakarta, Selasa (3/11/2020).AANTARA FOTO/Aprillio Akbar/foc.

tirto.id - Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri serta Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) masih menelusuri perkara kebocoran data penduduk Indonesia. Kebocoran data terjadi di Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan selaku lembaga negara.

“Hari ini, (penyidik) meminta klarifikasi dari pejabat BPJS Kesehatan. Dalam hal ini (yang diperiksa adalah pihak) menangani operasional teknologi informasi di BPJS Kesehatan,” kata Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Rusdi Hartono di Mabes Polri, Senin (24/5/2021).

Pemeriksaan ini bertujuan agar Polri mengetahui sistem informasi manajemen kepesertaan di BPJS Kesehatan, serta aplikasi apa saja yang digunakan. Rusdi enggan menyebutkan pihak terperiksa, namun ia dimintai keterangan sejak pukul 10.30.

“Mudah-mudahan dari klarifikasi ini Polri banyak mendapatkan informasi yang tentunya akan sangat berguna dalam menuntaskan kasus dugaan kebocoran data peserta BPJS Kesehatan," jelas Rusdi.

Sementara, Juru Bicara BSSN Anton Setiawan menyatakan pihaknya masih mengusut perkara kebocoran data penduduk Indonesia. Berdasarkan penelusuran sementara, terdapat aktor ancaman dalam kasus ini.

“Sampai dengan saat ini, indikasi terkuatnya adalah akses ilegal yang dilakukan oleh threat actor untuk mencuri data di dalam sistem elektronik. Indikasi (pelaku) dari luar negeri,” kata dia kepada Tirto, Senin.

Maka BSSN mendorong setiap penyelenggara sistem elektronik untuk memenuhi kewajiban standardisasi sesuai Peraturan BSSN Nomor 8 Tahun 2020 tentang Sistem Pengamanan dalam Penyelenggaraan Sistem Elektronik.

Data 270 juta penduduk Indonesia bocor. Akun Twitter @nuicemedia menginformasikan hal tersebut melalui unggahan pada 20 Mei 2021, pukul 11.19. Terduga peretas menyebutkan ada 1 juta data sampel gratis untuk diuji dan 20 juta data terdapat foto pribadi.

Bahkan akun itu memperlihatkan tangkapan layar diskusi jual-beli data, harga yang ditawarkan 0.15 bitcoin. “Source BPJS Kesehatan and they sell it for 0.15 BTC around 6K usd,” tulis akun tersebut.