tirto.id - Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) menyoroti pengadaan barang dan jasa pemerintah yang kerap menumpuk di akhir tahun.
Menteri PPN/Kepala Bappenas, Bambang Brodjonegoro mengatakan kebiasaan yang masih berjalan sampai sekarang tersebut mengganggu kinerja penyerapan anggaran pemerintah.
Dia menjelaskan salah satu penyebab pengadaan barang pemerintah menumpuk di akhir tahun ialah karena pelaksanannya tidak dilakukan sejak awal tahun.
"Pengadaan tidak dilakukan di awal. Pengadaan jadi sering terlambat. Masuk bulan tiga atau enam," kata Bambang kepada wartawan di Gedung Bappenas pada Jumat (25/1/2019).
Dia menyatakan hal itu setelah melantik sejumlah Pejabat Pimpinan Tinggi Utama Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Bappenas.
Menurut Bambang, kebiasaan menunda proses pengadaan barang harus diakhiri. Sebab, dia menduga penundaan proses pengadaan barang terjadi karena unsur kesengajaan.
Bambang menjelaskan, pada sebagian kasus, proses pengadaan barang terindikasi sengaja ditunda oleh pejabat pelaksananya agar mepet di akhir tahun. Kemudian, dengan alasan keterbatasan waktu, proses pengadaan pun tidak dijalankan melalui lelang melainkan penunjukan langsung.
"Dibawa mepet akhir tahun. Jadi ada permasalahan waktu. Jadi pengadaan [lalu] pakai penunjukan langsung," ujar dia.
Padahal, kata Bambang, pengadaan barang dengan metode penunjukan langsung rentan menjadi ajang korupsi.
Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Abdul Manap juga sudah mengingatkan bahwa penundaan belanja kementerian atau lembaga membuat penyerapan anggaran pemerintah tidak produktif.
Menurut Manap, belanja anggaran secara produktif penting dilakukan oleh pemerintah agar beban keuangan negara bisa lebih ringan.
"Duit negara mengendap di perbankan jadi tidak produktif [belanjanya]. Padahal sebagian dari uang yang masuk ke daerah berasal dari utang," kata Manap pada Kamis kemarin.
Penulis: Vincent Fabian Thomas
Editor: Addi M Idhom
