Tahapan Pilkada 2020

Bapaslon Nekat Konvoi, Kemendagri Klaim Tegur 51 Kepala Daerah

Kemendagri telah menegur 51 kepala daerah dan wakil kepala daerah terkait bapaslon yang masih menggelar konvoi dan kerumunan di Pilkada 2020.

Reporter: Andrian Pratama Taher

Terbit 7 Sep 2020 14:56 WIB,

Waktu baca ±2 menit

Pasangan bakal calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Medan Akhyar Nasution (kedua kanan), Salman Alfarisi (ketiga kanan) mengendarai sepeda saat akan mendaftar ke KPU Medan, Sumatera Utara, Sabtu (5/9/2020). ANTARA FOTO/Irsan Mulyadi/Lmo/pras.

tirto.id - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) telah menegur 51 kepala daerah dan wakil kepala daerah terkait Pilkada 2020. Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Kemendagri, Benny Irwan mengatakan, ke-51 kepala daerah ditegur dengan berbagai pelanggaran per Senin (7/9/2020).

”Bentuk pelanggaran yang dilakukan kepala daerah dan wakil kepala daerah bermacam-macam, mulai dari melanggar kode etik, pelanggaran pembagian bansos. Termasuk pelanggaran yang menimbulkan kerumunan massa yang tidak memperhatikan protokol kesehatan Covid-19, saat melakukan deklarasi bakal pasangan calon kepala daerah," jelas Benny dalam keterangan tertulis, Senin (7/9/2020).

"Pelanggaran menimbulkan arak-arakan massa, baik dengan berjalan kaki maupun menggunakan kendaraan pada saat kegiatan pendaftaran bakal pasangan calon," tambahnya.

Benny menuturkan, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian sudah mengingatkan kepada para bakal pasangan calon (bapaslon) Pilkada 2020 di 9 provinsi, 224 kabupaten, dan 37 kota untuk tidak arak-arakan dan konvoi.

Tito pun sudah meminta para bapaslon untuk mematuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas PKPU Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Non Alam Covid-19.

Pasal 49 ayat 3 PKPU tersebut menyatakan, "KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota menyampaikan tata cara pendaftaran bakal pasangan calon, dengan ketentuan hanya dihadiri oleh: a. Ketua dan Sekretaris atau sebutan lain Partai Politik dan/atau gabungan Partai Politik pengusul dan bakal pasangan calon; dan/atau b. Bakal pasangan calon perseorangan". Namun, pihak paslon masih menggelar konvoi.

“Bapak Mendagri sudah berkali-kali mengimbau dan mengingatkan kepada para bapaslon dan tim suksesnya untuk tidak berkerumun dan arak-arakan/ konvoi pada saat deklarasi maupun pada saat pendaftaran bapaslon ke KPUD," kata Benni.

"Tapi pada kenyataannya masih banyak ditemui bapaslon dan para tim suksesnya membawa massa pendukung dalam jumlah besar secara berkerumun dan arak-arakan/konvoi,” tambahnya.

Benni mengatakan juga pihaknya memohon bantuan aparat keamanan dan aparat penegak hukum sebagaimana telah diatur dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan Pengendalian Covid-19, untuk diproses sesuai hukum.

Berikut daftar kepala daerah dan wakil kepala daerah yang telah mendapatkan teguran tertulis dari Mendagri sampai dengan hari Senin, 7 September 2020:

1. Bupati Klaten,

2. Bupati Muna Barat,

3. Bupati Muna,

4. Bupati Wakatobi,

5. Wakil Bupati Luwu Utara,

6. Plt. Bupati Cianjur,

7. Bupati Konawe Selatan,

8. Bupati Karawang,

9. Bupati Halmahera Utara dan Wakil Bupati Halmahera Utara,

10. Bupati Halmahera Barat dan Wakil Bupati Halmahera Barat

11. Walikota Tidore Kepulauan,

12. Bupati Belu dan Wakil Bupati Belu,