Bantah Pencairan Dana Bansos Politis, TKN: Tahun Depan Naik Lagi

Oleh: Felix Nathaniel - 21 Februari 2019
Dibaca Normal 1 menit
TKN Jokowi-Ma'ruf menilai lonjakan pencairan dana bansos pada Januari 2019 dibanding awal 2018 adalah hal yang wajar dan tidak politis.
tirto.id - Pencairan dana bantuan sosial (bansos) oleh pemerintah pusat mencapai Rp15,1 triliun, pada Januari 2019. Angka itu mencapai tiga kali lipat dari pencairan dana bansos pada Januari 2018: Rp5,3 triliun.

Sebagian kalangan menilai realisasi dana bansos pada Januari 2019 itu tidak lazim dan diduga terkait dengan Pilpres 2019.

Namun, Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf, Eriko Sotarduga membantah pencairan dana bansos itu memuat kepentingan politik jelang Pilpres 2019.

Dia mengklaim angka pencairan dana bansos periode Januari 2019 yang melonjak dibandingkan bulan yang sama pada 2018, merupakan hal yang wajar. Eriko menilai semakin besar kenaikannya tentu akan lebih baik lagi.

"Itu kan persepsi masing-masing [dugaan politis]. Sah-sah saja kalau mau dianggap seperti itu," kata Eriko di kawasan Menteng, Jakarta, Kamis (21/2/2019).


Menurut Eriko, jika pemerintahan Jokowi berlanjut ke periode kedua, anggaran dana bansos yang turun juga akan lebih besar daripada tahun ini.

"Ya [dana Bansos] tahun depan akan meningkat lagi lebih daripada tahun ini," kata Eriko.

"Lagipula memang ada ketimpangan dana pusat dan daerah. Itu yang harus diatasi," dia menambahkan.

Menteri Keuangan Sri Mulyani sudah menjelaskan penyebab kenaikan angka pencairan dana bansos pada Januari 2019 yang jauh lebih besar dari realisasi awal tahun lalu.

Sri Mulyani berdalih hal itu terjadi karena pencairan bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) tahap I dipercepat. Selain itu, indeks bantuan pada komponen kesehatan dan pendidikan meningkat hingga 100 persen atau dua kali lebih besar dibanding 2018.

Sri Mulyani menambahkan pencairan bansos pada Januari 2019 tinggi karena alokasi anggaran untuk PKH juga naik pada tahun ini. Pada 2019, alokasi anggaran PKH ialah Rp34,4 triliun, sedangkan tahun lalu hanya Rp17 triliun.

"PKH mengalami kenaikan dua kali lipat sehingga realisasinya juga mengalami kenaikan yang cukup tinggi. Juga untuk program BPNT (Bantuan Pangan Non Tunai) atau rastra (Beras Sejahtera) yang juga mengalami kenaikan," ujar Sri Mulyani pada Rabu kemarin (20/2/2019).


Baca juga artikel terkait DANA BANSOS atau tulisan menarik lainnya Felix Nathaniel
(tirto.id - Politik)

Reporter: Felix Nathaniel
Penulis: Felix Nathaniel
Editor: Addi M Idhom
DarkLight