Bansos Sembako COVID 2021 Resmi Disalurkan Tunai ke Penerima

Oleh: Andrian Pratama Taher - 4 Januari 2021
Dibaca Normal 1 menit
Presiden Joko Widodo mengubah kebijakan bansos sembako yang sempat dikorupsi dari barang jadi tunai.
tirto.id - Presiden Joko Widodo meluncurkan bantuan tunai se-Indonesia, Senin (4/1/2021). Bantuan sosial bukan lagi berbentuk barang, melainkan tunai yakni untuk tiga bentuk bansos program keluarga harapan (PKH), program sembako dan bantuan sosial tunai (BST).

"Kita harapkan bantuan ini dapat meringankan keluarga-keluarga yang terdampak pandemi COVID. Kemudian Kita harapkan juga bisa menjadi pemicu untuk menggerakkan ekonomi nasional kita. Mengungkit ekonomi nasional kita, memperkuat daya beli masyarakat, sehingga kita harapkan pertumbuhan ekonomi nasional menjadi meningkat dan lebih baik," kata Jokowi saat memberikan sambutan di Istana Negara, Jakarta, Senin.

Jokowi mengatakan, pemberian bantuan akan melewati beberapa tahapan. Bantuan PKH diberikan dalam empat tahap lewat bank milik negara (Himbara). Untuk program sembako, pemerintah akan memberikan Rp200 ribu per bulan per kepala keluarga (KK) selama 2021.

"Kemudian bantuan sosial tunai (BST) diberikan selama empat bulan, Januari februari, maret April dan nilainya Rp300 ribu per bulan per KK. Ini sudah jelas semuanya," ujarnya.

Penyaluran bansos sembako tunai berbeda dengan tahun lalu. Bansos sembako untuk wilayah Jabodetabek justru dikorupsi oleh Menteri Sosial kala itu, Juliari Peter Batubara, politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP).

Jokowi pun berpesan agar bantuan tersebut diberikan sesuai kebutuhan. Ia meminta agar penerima bantuan tidak digunakan untuk membeli rokok.

"Hati-hati nih yang bapak-bapak terutama. Jangan dipakai untuk beli rokok, belikan sembako, sehingga bisa mengurangi beban keluarga di saat masa pandemi ini," pesan orang nomor satu di Indonesia.

Mantan Wali Kota Solo itu pun menegaskan kalau bantuan yang diterima tidak ada potongan. Ia menegaskan, bantuan dikirim langsung kepada para penerima baik lewat bank maupun lewat PT Pos.

Oleh karena itu, ia memerintahkan agar para kepala daerah dan para menteri untuk mengawasi pelaksanaan pengiriman uang kepada para penerima.

"Saya perintahkan kepada para menteri, kepada para gubernur agar mengawal proses penyaluran ini agar cepat, bisa tepat sasaran. Dan tadi diawasi tidak ada potongan-potongan apapun, sehingga dampak ekonominya segera bisa muncul dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi kita dan tentu saja rakyat tidak menunggu terlalu lama," ungkapnya.


Baca juga artikel terkait BANTUAN SOSIAL atau tulisan menarik lainnya Andrian Pratama Taher
(tirto.id - Sosial Budaya)

Reporter: Andrian Pratama Taher
Penulis: Andrian Pratama Taher
Editor: Zakki Amali
DarkLight