tirto.id -
Menurutnya, proyek MRT rute Kalideres-Ujung Menteng sepanjang 31,7 km itu tak bisa lagi mengandalkan skema goverment to goverment (G to G) seperti yang dilakukan pada pembangunan MRT fase II dan II bersama Japan International Cooperation Agency (JICA).
"Skema pembiayaan koridor Timur-Barat tidak bisa menggunakan strategi pinjaman antar pemerintah (G to G) seperti koridor utara-selatan fase I dan II," kata dia dalam keterangan tertulisnya, Jumat (28/2/2020).
Dirinya menyarankan Pemprov DKI Jakarta untuk menggandeng Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Perbankan DKI dari segi pendanaan atau pihak ketiga alias skema business to government (B to G).
Zainuddin mengaku siap jika Pemprov DKI melibatkan pihaknya dalam skema pembiayaan tersebut. Pasalnya, MRT merupalan proyek besar yang juga membutuhkan dana tak sedikit.
Sesuai dengan keinginan PT MRT Jakarta yang ingin memprioritaskan rute dalam kota, Zainuddin menerangkan, pihaknya telah menyusun perencanaan untuk membangun MRT fase III ini menjadi dua tahap.
Pertama stage I Kalideres-Cempaka Baru sepanjang 20,1 km dan stage II Cempaka Baru-Ujung Menteng sepanjang 11,6 km.
Selain ingin mendukung program yang dijalankan Pemprov DKI, Zainuddin mengatakan, pembiayaan ini merupakan bentuk sinergitas antar BUMD DKI.
"MRT yang akan dibangun jalur Ujung Menteng ke Kalideres itu kita juga akan ahak Bank Pembangunan Daerah lain untuk ikut serta melalui sindikasi," pungkasnya.
Penulis: Riyan Setiawan
Editor: Hendra Friana
