Banjir dan Longsor di Bengkulu karena Pertambangan dan Perkebunan?

Oleh: Andrian Pratama Taher - 29 April 2019
Dibaca Normal 1 menit
Para aktivis lingkungan menuding banjir dan longsor di Bengkulu karena aktivitas pertambangan dan perkebunan. Namun pemprov tak mau langsung menyimpulkan.
tirto.id - Para aktivis lingkungan menilai banjir dan longsor yang terjadi di Bengkulu disebabkan karena aktivitas pertambangan dan perkebunan skala besar, termasuk sawit dan batu bara. Hujan yang turun sejak Jumat sore hingga Sabtu (26-27/4/2019) jadi tak bisa diserap maksimal.

"Tidak jarang juga kawasan-kawasan itu adalah hutan yang berubah bentuk menjadi perkebunan dan pertambangan," Kata Direktur Genesis Bengkulu, Uli Artha Siagian, dalam keterangan tertulis yang diterima Tirto, Minggu (28/4/2019).

Uli mengatakan, alam dan aktivitas manusia memiliki hukum kausalitas (sebab-akibat). Jika eksploitasi terus terjadi, niscaya muncul bencana ekologis.

"Korbannya seluruh masyarakat Bengkulu tanpa terkecuali," tambahnya Uli.

Berdasarkan informasi dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Bengkulu, hingga Senin (29/4/2019) pukul tujuh pagi banjir dan longsor menyebabkan 29 orang meninggal. 13 orang masih hilang.

Kerugian lain per Minggu pukul 19.00: 184 rumah, tujuh fasilitas pendidikan, dan 40 sarana-prasarana lain (jalan, jembatan, gorong-gorong). Ratusan ternak juga mati. Ini tersebar di sembilan kabupaten/kota.

Total, 13 ribu orang terkena dampak, 12 ribu di antaranya terpaksa mengungsi.

Uli mendesak Pemprov Bengkulu untuk melakukan penataan ulang wilayah. Selain tidak menerbitkan izin-izin baru di kawasan penting di sepanjang bentang alam Bukit Barisan, Genesis juga mendesak pemprov mengevaluasi izin perusahaan.


Kritik serupa disampaikan Direktur Yayasan Kanopi, Ali Akbar. Ia mengatakan kawasan Daerah Aliran Sungai (DAS) Bengkulu di Kabupaten Bengkulu Tengah telah habis dikapling. Ia menyebut ada delapan perusahaan batu bara yang beraktivitas di hulu sungai: PT BBE, PT KRU, PT BMQ, PT IBP, PT DMH, PT RSM, PT GPP, dan PT CBS. Mereka menguasai wilayah mencapai 19 ribu hektare.

Ada pula satu perusahaan sawit milik PT A.

"Ada akar masalah yang harus diungkap, yaitu tambang batu bara di hulu Sungai Bengkulu," kata Ali, mengutip Antara.

Akibat fungsi ekologisnya hilang, Sungai Bengkulu--dan anak-anak sungainya--tak bisa lagi menahan debit air. Air pun menggenang di sejumlah desa di Bengkulu Tengah dan Kota Bengkulu. Dari mulai Desa Talang Empat, Genting, Bang Haji, Rawa Makmur, Tanjung Jaya, Tanjung Agung, hingga Bentiring.

Kritik juga disampaikan Manajer Kampanye Industri Ekstraktif Walhi Bengkulu, Dede Frastien. Ia mengatakan pemerintah terlalu sembrono dalam menata kawasan dan menihilkan dampak ekologis yang pasti muncul.

"Jangan jadikan hanya syarat di atas kertas, karena saat bencana datang seluruh masyarakat yang akan menanggung akibatnya," katanya.


Pemprov: "Tak Boleh Menuding Tanpa Bukti dan Data"


Sekretaris Daerah Provinsi Bengkulu Novian Andusti tak mau langsung ambil kesimpulan. Ia belum yakin penyebab bencana adalah tambang dan kebun.

"Perlu kajian yang objektif dan valid. Kita tidak boleh asal menuding tanpa bukti dan data serta kajian yang komprehensif," Kata Novian kepada reporter Tirto.

Ketimbang menuduh, kata Novian, sebaiknya semua pihak ikut berpartisipasi untuk memulihkan kondisi seperti semula.

"Yang penting sekarang bagaimana kita bersama-sama mengatasi bencana ini tanpa saling menyalahkan, dan masyarakat yang terpapar cepat pulih paska bencana. Kita harus menghasilkan solusi yang produktif dan mari kita sama bergandengan tangan untuk mengatasi bencana ini," pungkasnya.

Baca juga artikel terkait BANJIR BENGKULU atau tulisan menarik lainnya Andrian Pratama Taher
(tirto.id - Bisnis)

Reporter: Andrian Pratama Taher
Penulis: Andrian Pratama Taher
Editor: Rio Apinino
DarkLight