tirto.id - Provinsi Bali menjadi daerah dengan tingkat maladministrasi paling rendah pada 2017 dari 11 provinsi yang disurvei Ombudsman Republik Indonesia (ORI).
Sebaran persepsi maladministrasi tertinggi di Bali hanya tercatat 5,40 persen, sementara tingkat tidak adanya maladministrasi sebesar 36,30 persen. Lokus daerah yang dipilih adalah Karangasem dan Denpasar.
"Bali daerah yang langsung hijau. Memperlihatkan Pemda sebagai pelayanan yang baik," kata Adrianus F Meilela kepada Tirto di Kantor Ombudsman RI, Selasa (27/3/2018).
Sebelas provinsi yan disurvei ORI adalah Jawa Timur, Riau, Sumatra Barat, Sumatera Selatan, Lampung, Jawa Tengah, Bali, Kalimantan Selatan, Bangka Belitung, Bengkulu dan Kalimantan Tengah.
Dari 11 provinsi yang disurvei, semuanya menunjukkan kurva tengah. Artinya tidak ada yang sangat bobrok atau sangat baik.
"Ada impact positif dalam memperbaiki layanan publik. Meskipun tidak semata-mata langsung hijau [bersih]," kata Adrianus lagi.
Ombudsman melibatkan 3.080 responden yang terdiri dari ibu rumah tangga, pelajar/mahasiswa, wiraswasta, swasta dan PNS/TNI/Polri.
Survei berfokus pada layanan masyarakat yang diakses secara masif dan utama seperti bidang pendidikan, kesehatan, administrasi kependudukan dan perizinan.
Dalam waktu dekat, hasil survei yang lebih lengkap akan dirilis dan dapat dilihat di website resmi Ombudsman RI.
Pembuatan Indeks Persepsi Maladministrasi merupakan tahap lanjutan dari Penelitian Kepatutan Terhadap Standar Pelayanan Publik yang telah dilakukan ORI sejak tahun 2015.
Penulis: Tony Firman
Editor: Dipna Videlia Putsanra
