tirto.id - Tiga anggota TNI gugur akibat baku tembak dengan anggota kelompok bersenjata di Nduga, Papua, Kamis lalu (7/3/2019). Polri yang juga tergabung sebagai anggota satgas berupaya mengantisipasi kejadian serupa.
“Kami tetap mengamankan dan mengantisipasi segala bentuk ancaman dari kelompok tersebut, khususnya dalam rangka pengamanan pemilu di wilayah sana,” kata Karopenmas Mabes Polri Brigjen Pol Dedi Prasetyo di Mabes Polri, Selasa (12/3/2019).
Ia menyatakan saat ini ada tiga Satuan Setingkat Kompi (SSK) yang memburu kelompok bersenjata. Papua, lanjut Dedi, menjadi salah satu prioritas pengamanan lantaran memiliki potensi kerawanan tinggi.
“Berdasarkan peringkat kerawanan, dari 10 kabupaten di Indonesia, delapan di antaranya berada di Papua. Termasuk wilayah Puncak Jaya yang di dalamnya ada wilayah Nduga,” jelas Dedi.
Hasil analisis Polri, kabupaten yang rawan konflik dalam Pemilu 2019 meliputi Halmahera Utara, Boven Digoel, Anambas, Nduga, Puncak Jaya, Nabire, Waropen, Namoramo Tengah, Sarmi dan Jayawijaya.
Pada tingkat kepolisian daerah, wilayah yang rawan gangguan yakni DKI Jakarta, Papua, Papua Barat, Nusa Tenggara Timur, Gorontalo, Maluku, Maluku Utara, Sulawesi Tengah, Aceh dan Kepulauan Riau.
Sementara itu, kota yang memiliki kerawanan tinggi yakni Gorontalo, Jakarta Pusat, Jakarta Selatan, Depok, Ternate, Langsa, Kepulauan Tidore, Banjar, Bengkulu, dan Yogyakarta.
Kapolda Papua Irjen Pol Martuani Sormin Siregar menyebut ada 15 kabupaten dari 29 kabupaten/kota di Provinsi Papua yang rawan konflik bersenjata pada saat pemilu.
"Ada 15 kabupaten [rawan konflik bersenjata saat Pemilu], di antaranya Kabupaten Puncak, Puncak Jaya, Mimika, Intan Jaya, Nduga dan Jayawijaya," kata dia di Rektorat Universitas Cenderawasih Kota Jayapura, Selasa (12/2/2019).
Lima belas kabupaten itu di antaranya belum mempunyai polres, seperti di Kabupaten Nduga, hanya ada pos polisi dan baru belakangan ini ditingkatkan menjadi polsek dengan kekuatan 15 personel.
Penulis: Adi Briantika
Editor: Maya Saputri
