Bakamla Klaim Usir 50 Kapal Ikan & 2 Coast Guard China di Natuna

Bakamla RI mengklaim telah menindak 50 kapal ikan dan 2 kapal penjaga laut milik Tiongkok.

Reporter: Andrian Pratama Taher

Terbit 6 Jan 2020 16:20 WIB,

Waktu baca ±3 menit

Kepala Badan Keamanan Laut (Bakamla) Laksamana Madya TNI Achmad Taufiqoerrochman mengikuti rapat dengar pendapat dengan Komisi I DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (4/9/2019). ANTARA FOTO/Dhemas Reviyanto/hp.

tirto.id -

Kepala Badan Keamanan Laut (Bakalma) RI, Laksdya A. Taufiq, mengklaim lembaganya telah menindak 50 kapal ikan dan 2 kapal penjaga laut milik Tiongkok.

Hal itu disampaikan Taufiq saat memimpin apel besar seluruh personel Bakamla RI wilayah Jakarta, di Aula Mabes Bakamla RI, Jl. Proklamasi No. 56, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (6/1/2020).

"Sesuai dengan instruksi presiden terkait situasi di Natuna dikatakan tidak ada kompromi dengan China tetapi melakukan tindakan terukur. Adapun tindakan Bakamla RI saat ini terhadap 50 kapal ikan China dan 2 China Coast guard, tegas saya perintahkan usir mereka karena tegas klaim kita bahwa perairan Natuna ini punya kita," Kata Taufiq dalam keterangan tertulis yang diterima reporter Tirto, Senin (6/1/2020).

Taufiq mengatakan, klaim kedaulatan China terhadap perairan Natuna merupakan kesalahan besar. Ia beralasan, kedaulatan itu hanya dari teritorial ke dalam. "Artinya kita berdaulat penuh dan hukum nasional dapat diberlakukan," tegas Taufiq.

Taufiq meminta para prjabat Bakamla memahami kemampuan individu dan karakter Tiongkok sebelum menindak.

Menurut mantan Panglima Armada Barat (kini Panglima Armada I) ini, Tiongkok punya sejumlah alasan untuk mengambil sumber daya di Perairan Natuna.

Pertama, China turun ke laut China Selatan karena mereka butuh sumber daya alam. Kedua adalah masalah keamanan lantaran. China adalah negara yang tidak pernah ekspansi tapi difensif. Ketiga adalah masalah geopolitik.

Menurutnya, negeri tirai bambu ingin mendominasi laut China Selatan karena laut Natuna adalah akses ke Samudera Hindia, oleh karena itu China mau mendominasi jalur pelayaran tersebut secara niaga dan militer.

"Untuk mengamakan tersebut, makanya mereka membuat pangkalan-pangkalan di laut China Selatan dipulau buatan," kata Taufiq.

Di samping itu, mereka juga memiliki kepentingan internal, yaitu nine dash line atau hak atas teritorial berdasarkan historisnya.

"Sehingga apa pun yg kita kerjakan disana, China tidak akan mundur. Bakamla RI saat ini berada didepan karena area tersebut adalah area berdaulat yaitu lebih kepada penegakan hukum jadi biarlah Bakamla RI sebagai Indonesian Coast Guard menghadapi China Coast Guard tidak secara militer," imbuhnya.

Tindakan yang dilakukan China, kata Taufiq akan diimbangi dengan strategi yaitu dengan abaikan peraturan perikanan. Ia mengaku kapal ikan akan bergerak ke Perairan Natuna dengan pengawalan Bakamla.

"Kirim semua kapal besar ikan di Pantura ke Natuna dan Bakamla RI akan kawal sambil kita gaungkan bahwa China telah melanggar hukum internasional," tutur mantan Wakasal itu.

Mantan Asrena Kasal ini mengatakan, penanganan perairan Natuna harus cerdas. Ia mengubah pola operasi bersifat continue menjadi dengan mengedepankan data intelejen preparation battle dan analisa dari Puskodal kita sehingga sampai akhir tahun kita masih mampu melaksanakan operasi.

Selain itu, Taufiq menerangkan, Bakamla RI bekerja di bawah komando Presiden. Oleh sebab itu, operasi Bakamla RI selalu terukur dan menghindari miscalculation supaya tidak meningkat eskalasi.

Ia mengingaykan semangat dari aturan pelibatan Bakamla RI adalah pertama mencegah terjadinya konflik dan menghindari konflik itu terjadi.

"Kedua adalah hukum internasional yaitu UNCLOS 1982 dan ketiga adalah kebijakan nasional. Itulah elemen kekuatan yang saya gunakan untuk melindungi satuan sendiri maupun satuan lain," pungkasnya.