tirto.id - Pada 30 April 1947, Presiden Sukarno mengeluarkan keputusan untuk memecahkan problem dualisme lembaga intelijen. Saat itu, ada Badan Rahasia Negara Indonesia (BRANI) yang dikepalai Zulkifli Lubis dan Bagian B pimpinan Soekardiman yang dikendalikan Amir Sjarifoeddin. Dua lembaga ini mempunyai kewenangan yang tumpang tindih dan kadang-kadang tidak lepas dari kepentingan politik orang-orang yang mengendalikannya.
Maka, Sukarno pun berkeputusan untuk menyatukannya. Terbentuklah Kementerian Pertahanan Bagian V, yang dikenal sebagai KP-V.
Dari namanya jelas organisasi ini berada di bawah Kementerian Pertahanan, yang dipimpin Perdana Menteri Amir Sjarifoeddin. Bagian V dikepalai mantan taruna Angkatan Laut Belanda di masa Perang Dunia II bernama Abdoelrachman.
Menurut Ken Conboy dalam Intel: Menguak Tabir Dunia Intelijen Indonesia (2007: 7), Abdoelrachman disebut “tidak memiliki latar belakang pendidikan formil di bidang intelijen […] simpati politiknya cenderung ke kiri, sama seperti Menteri Pertahanan.”
Bekas Kepala BRANI Zulkifli Lubis juga dilibatkan di organisasi ini.
“Saya jadi wakil Abdoelrahman. Di situ ikut orang-orang PKI, seperti Fatkur, Tjoegito. Jadi, saya mengalami beberapa kali pembubaran. Ada yang karena kebutuhan organisasi, tapi ada juga karena politis, karena orang tidak bisa menguasai saya,” aku Lubis dalam wawancaranya dengan majalah Tempo (29/7/1989).
"Arsip Kementerian Pertahanan RI nomor 374: Surat Keterangan Kementerian Pertahanan Bagian V No.B 1449/A VI tanggal 1 Agustus 1947" membuktikan Tjoegito diberi kedudukan sebagai Penasehat Istimewa. Menurut Lubis, Amir tentu mendapat apa yang dia mau dengan adanya badan intelijen di bawah kementeriannya.
“Bagian V ini tetaplah suatu unit yang kecil. Dengan anggota awal berjumlah 13 orang yang semuanya bertugas di kantor pusat (Yogyakarta), sebagian besar dari mereka dipusatkan untuk menangani masalah militer, politik dan ekonomi,” tulis Ken Conboy.
Di Bagian V bergabung juga mantan kepala jawatan kode dan radio di Kementerian Pertahanan Bagian B, Roebiono Kertopati (1914-1984). Ia masih mengurusi bidang yang sama.
Operasi Khusus
Jika BRANI punya Field Preparation, maka Bagian V punya Special Operation (SO). Meski dicap sebagai organisasi intelijen yang dianggap pro-kiri untuk urusan laporan, organisasi ini melibatkan perwira-perwira Angkatan Laut Republik Indonesia (ALRI). Bahkan SO dikepalai mantan perwira Angkatan Laut Belanda bernama Soebijakto, yang tinggal di Singapura dan ikut membantu ALRI membeli kapal di sana.
“Saudara diangkat menjadi Komandan Special Operation dengan pangkat Letnan Kolonel dengan gaji Rp 400 (ini berarti kenaikan gaji Rp 20 dari pangkat saudara sebermula),” tulis Abdoelrachman kepada Soebijakto, seperti tercatat dalam "Arsip Kementerian Pertahanan RI nomor 275: Telegram (kawat) dari Abdoel Rachman kepada Subiakto di Singapura tanggal 14 November 1948".
Menurut "Arsip Kementerian Pertahanan RI nomor 268: Surat Nomor B39/OIV dari Kepala Bagian V Kementerian Pertahanan Kepada Kementerian Pertahanan Pusat Pendidikan Ketentaraan tanggal 25 September 1947", sebagian anggota SO menjalankan usaha pelatihan personel di Sarang Garuda Complex, Sarangan, perbatasan Jawa Tengah-Jawa Timur pada akhir 1947.
Wakil Kepala SO, Letnan Kolonel Nasir Djajadiningrat, yang juga taruna Angkatan Laut Belanda, ditugasi mengurus pendidikan personel SO. Sebagai taruna laut, ia pernah mengikuti pelatihan di Kolombo, Ceylon (Sri Lanka). Nasir adalah putra dari mantan Bupati Betawi dan Dewan Rakyat era kolonial, Pangeran Aria Ahmad Djajadiningrat.
Mayor Martadinata, seperti tercatat dalam "Arsip Kementerian Pertahanan RI nomor 269: Surat Kementerian Pertahanan bagian V Special Operation tanggal 23 dan 27 Oktober 1947", termasuk salah satu pengajar dan pernah merekomendasikan untuk melibatkan anggota ALRI sebagai siswa di sana.
Armada ALRI kala itu sangat terbatas, kapal perang tak bisa diharapkan. ALRI pun melakukan tugas intelijen ke luar Jawa.
ALRI mengirimkan orang untuk menggali informasi keadaan di luar Jawa dan sebisa mungkin menggalang kekuatan pro-Republik di sana. Usaha ini yang kemungkinan besar ingin ditiru SO, karena tentara darat Republik hanya eksis di Jawa dan Sumatra. Di pulau lain, tentara darat sangat kesulitan merekrut pasukan.
Di sekitar Kalimantan Selatan, ALRI Divisi IV setidaknya berusaha menggalang kekuatan pemuda Kalimantan. Salah satu pemuda yang direkrut melawan Belanda di Kalimantan Selatan adalah Ibnu Hadjar, yang belakangan memberontak dan bersekutu dengan DI/TII Kartosuwiryo.
Ditunggangi Kepentingan Amir
Seperti lembaga intelijen terdahulu, usia Bagian V juga singkat saja. Organisasi ini berakhir setelah kabinet Amir jatuh, tak lama sesudah Amir meneken perjanjian dengan Belanda di Kapal USS Renville di Teluk Jakarta. Isi Perundingan Renville—yang membuat wilayah Republik kian menyempit—itulah biang kerok kejatuhannya.
Bagian V tentu saja jadi sasaran. Bagian V dituduh “menyimpang dari syarat mutlak” sebagai badan intelijen, yaitu sikap objektif. Amir dituduh pula berlaku nepotis dengan menempatkan orang-orangnya.
Menurut "Arsip Kementerian Pertahanan RI nomor 883: Laporan dari Kementerian Pertahanan tanggal 5 Maret 1948", hasil pemeriksaan pada arsip Bagian V menunjukkan laporan lembaga itu hanya mengenai beberapa golongan dan partai-partai politik yang tidak termasuk dalam golongan partai Amir Sjarifoeddin. Abdoelrachman juga dianggap mengekor kepada Amir semata.
Rupanya, masih menurut laporan tersebut, di tubuh Bagian V sendiri terjadi perpecahan antara “golongan sayap kiri dengan yang lainnya.” Tuduhan lainnya adalah Bagian V tidak bisa bekerjasama dengan kementerian lain. Mengenai kemana saja laporan Bagian V terbaca, rupanya kepada kolega politik Amir. Padahal laporan intelijen dianggap rahasia negara.
“Dari beberapa laporan-laporan yang tertentu di bagian V, yang turunannya hanya dikirimkan kepada klik—nya sendiri, tidak hanya di jawatan resmi, akan tetapi juga di badan yang tidak resmi, tidak hanya kepada Kementerian Pertahanan, Kementerian Pertahanan Bagian C (ALRI), Markas besar Polisi Tentera Laut (MBPTL), Biro Perjuangan Djokosujono, akan tetapi juga kepada pucuk pimpinan Pesindo, Politibiro Partai Sosialis, Markas Besar PKI,” catat arsip bernomor 883 itu.
Dokumen bertanggal 5 Maret 1948 itu diakhiri dengan usulan pembubaran Bagian V.
Yang terjadi, terjadilah. Bagian V akhirnya bubar juga. Setelah Amir, Wakil Presiden Hatta pun merangkap sebagai perdana menteri.
Amir kemudian terlibat dalam petualangan kaum kiri di Peristiwa Madiun. Amir pun jadi musuh pemerintah. Ia akhirnya ditangkap dan dieksekusi.
Mantan Kepala Bagian V tak jelas nasibnya. Sementara wakilnya, yang setengah hati dan setengah mati di Bagian V, akhirnya memimpin intelijen di Staf Umum Angkatan Darat dalam SUAD-I dan juga di Markas Besar Komando Djawa dalam MBKD-I.
Karier Soebijakto yang mantan Kepala SO Bagian V semakin cerah. Setelah memimpin Komisi Reorganisasi Angkatan Laut (KRAL), ia diangkat menjadi Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL). Meski banyak yang sulit menerima karena Soebijakto baru bergabung di ALRI pada akhir 1947 dan sebelumnya dia masih perwira AL Belanda. Belakangan Soebijakto kawin dengan saudari istri Hatta.
==========
Sepanjang Oktober-November, Tirto menayangkan edisi khusus bertajuk "Seri Intelijen Revolusi". Serial ini hadir setiap Jumat.
Editor: Ivan Aulia Ahsan
