Bagaimana Widjojo Nitisastro Merancang Ekonomi Orde Baru?

Widjojo Nitisastro. FOTO/Nationaal Archief
Oleh: Faisal Irfani - 28 Oktober 2019
Dibaca Normal 5 menit
Kunci utama perbaikan ekonomi Widjojo Nitisastro: modernisasi.
tirto.id - Perekonomian Indonesia di bawah Orde Baru dikenal stabil dan melesat tinggi. Pencapaian tersebut membuat Indonesia sempat disebut sebagai “Macan Asia”, bersanding dengan negara-negara seperti Jepang, Taiwan, sampai Korea Selatan.

Menyebut “keberhasilan” Orde Baru dalam membangun perekonomiannya tentu tak bisa dilepaskan dari tangan Widjojo Nitisastro. Ia dianggap sebagai arsitek perekonomian rezim Soeharto. Kontribusinya bahkan sampai membuat majalah Newsweek mengeluarkan pujian.

“Orang yang tak diragukan lagi memiliki dampak terbesar dalam perekonomian Indonesia,” demikian tulisnya.


Dari Jakarta ke Berkeley


Widjojo lahir di Malang pada 1927 dan tumbuh besar di Surabaya. Pada 1945, ketika Revolusi meletus, Widjojo bergabung dengan Tentara Republik Indonesia Pelajar (TRIP). Dalam Revolusi, ia hampir mati di suatu tempat yang terletak di antara Ngaglik dan Gunung Sari.

Pasca-kemerdekaan, Widjojo kuliah di Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia (FE UI) dan lulus dengan predikat cum laude. Semasa kuliah, Widjojo dikenal cerdas dan punya kemampuan memimpin yang mumpuni. Prestasi terkenalnya adalah saat ia mempublikasikan hasil penelitian—digarap bersama akademisi dari Harvard, Nathan Keyfitz—berjudul Soal Penduduk dan Pembangunan Indonesia (On Population and Development in Indonesia).

Oleh Soemitro Djojohadikusumo yang saat itu menjabat Dekan FE UI, Widjojo diangkat menjadi Direktur LPEM (Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat) UI selepas ia jadi sarjana

Tak lama setelahnya, Widjojo memperoleh kesempatan melanjutkan studi doktoral di University of California, Berkeley. Ia menggarap disertasi berjudul “Migration, Population Growth, and Economic Development: A Study of the Economic Consequences of Alternative Patterns of Inter Island Migration.”

Di sana Widjojo tak sendirian. Ada Mohammad Sadli, Subroto, Ali Wardhana, dan Emil Salim yang sama-sama sedang melanjutkan studi. Menurut pengakuan Emil kepada Tempo (2009), mereka kerap melakukan diskusi dengan Widjojo sebagai pemantiknya.

Mereka inilah yang kelak disebut David Ransom dalam artikel berjudul “The Berkeley Mafia and the Indonesia Massacre” (1970), sebagai “Mafia Berkeley”—sekumpulan teknokrat yang dianggap menanamkan paham ekonomi neo-liberalisme demi kepentingan AS di Indonesia.

Ketika studi di Berkeley sudah rampung, Widjojo kembali ke Indonesia. Pada Agustus 1966, ia bersama koleganya bertemu Soeharto di sebuah acara seminar militer. Seperti ditulis dalam Celebrating Indonesia: 50 Years with the Ford Foundation (2003), sang jenderal bertanya kepada Widjojo dan yang lainnya: “Apa yang Anda lakukan jika memiliki kesempatan untuk mengubah ekonomi [Indonesia]?”

Di momen tersebutlah Widjojo berhasil meyakinkan Soeharto: ia bisa menjadikan ekonomi Indonesia maju.

Pada 1971, Widjojo diangkat menjadi Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), jabatan yang diembannya hingga awal 1980-an. Semasa menjabat, Widjojo dikenal punya etos kerja yang tinggi dan berani ambil keputusan berisiko.

Contoh terbaiknya adalah tatkala ia bermanuver untuk menggeser Ibnu Sutowo, Direktur Pertamina, yang dinilainya telah menjerumuskan perusahaan minyak tersebut ke dalam jerat utang.


Repelita dan Widjojonomics


Era Demokrasi Terpimpin yang dicetuskan Sukarno rupanya tak meninggalkan jejak baik bagi perekonomian Indonesia. Di awal 1960-an, atau beberapa tahun sebelum kudeta berdarah terjadi, kondisi ekonomi Indonesia begitu buruk: pertumbuhan melambat, PDB (Pendapatan Domestik Bruto) kena kontraksi, dan inflasi begitu tinggi—mencapai 1000 persen pada 1965.

Upaya perbaikan langsung dilakukan Soeharto manakala ia naik ke tampuk kekuasaan. Salah satu indikatornya, menurut Sulfikar Amir dalam “The Engineers Versus the Economists: The Disunity of Technocracy in Indonesian Development” yang terbit di Bulletin of Science Technology Society (PDF, 2008), adalah banyaknya pengaruh para teknokrat dalam proses perumusan kebijakan pemerintah.

Munculnya elite profesional di masa Orde Baru merupakan respons atas kesulitan di bidang sosial maupun ekonomi saat transisi kekuasaan dari Sukarno ke Soeharto. Waktu itu, masyarakat Indonesia banyak yang hidup dalam gelembung kemiskinan serta ketidakpastian ekonomi. Rezim baru pun terpaksa mesti menemukan cara agar kebutuhan masyarakat terpenuhi.

Para teknokrat ini sebagian besar berasal dari lingkaran FE UI. Emil Salim, Ali Wardhana, J.B. Sumarlin, Saleh Afiff, Subroto, Muhamamad Sadli, dan, tentu saja, Widjojo Nitisastro. Setelah lulus sarjana, mereka sekolah ke luar negeri dengan bantuan pendanaan dari Ford Foundation.

Soeharto lantas memanggil mereka pulang usai menuntaskan kewajiban studi. Mereka masuk dalam gerbong birokrasi Orde Baru, dengan memegang peran dan posisi krusial di struktur ekonomi. Memakai pendekatan neo-Keynesian, para ekonom ini menyusun berbagai upaya perbaikan: menyeimbangkan anggaran negara, mengendalikan jumlah uang yang beredar, memantapkan lagi posisi lembaga keuangan, sampai membuka selebar mungkin pintu bagi investor asing.

Masuknya para teknokrat ke dalam struktur pemerintahan merupakan pemandangan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Hal tersebut di saat bersamaan menggeser sifat maupun orientasi pembuatan kebijakan publik yang berfokus di aspek ekonomi. Pendeknya, ekonomi harus menjadi domain yang netral dari ideologi dan politik.

Salah satu tujuan dari para ekonom ini adalah modernisasi ekonomi—dan cara untuk mewujudkannya yakni dengan mengandalkan birokrasi negara.

Saat memimpin Bappenas, Widjojo membikin perencanaan ekonomi yang tertuang dalam Repelita (Rencana Pembangunan Lima Tahun). Mudrajad Kuncoro, Guru Besar Ilmu Ekonomi FEB UGM, dalam kolomnya di Gatra (2012), menyebut fokus Repelita adalah ekonomi secara makro. Dalam Orde Baru, Bappenas menjadi lembaga yang krusial sebab memegang kunci pembangunan baik di tingkat pusat maupun daerah.

Sistem kerja Repelita sendiri berpegang pada perencanaan terpusat, baik itu secara arah kebijakan maupun pendanaan. Dengan alur seperti ini, pembangunan di daerah lebih menonjol karena perencanaan maupun implementasinya “bersifat sentralistik.”

Mulai dari Repelitada (Rencana Pembangunan Lima Tahun Daerah), Bimas, Inmas, sampai Inpres, tulis Kuncoro, adalah cerminan jelas dari implementasi tersebut. Program-program ini memiliki pendekatan sektoral yang amat kuat, dengan mekanisme dekonsentrasi. Pemerintah daerah hanya menjadi perpanjangan tangan Jakarta.

Demi memperbaiki perekonomian dalam negeri, Widjojo percaya bahwa sistem ekonomi yang mencakup pasar, fiskal, maupun utang luar negeri harus dimodernisasi. Tujuannya agar kelak perekonomian Indonesia bisa melahirkan trickle down effect: kebijakan yang ditujukan untuk memberi keuntungan bagi kelompok kaya akan menetes pula ke rakyat miskin melalui perluasan kesempatan kerja dan pasar sampai distribusi pendapatan.

Untuk merealisasikannya, terang Widjojo, Indonesia perlu memproduksi barang yang punya keunggulan komparatif ketimbang negara maju. Ada pun dasar dari keunggulan komparatif yaitu tenaga buruh murah serta sumber daya alam melimpah.

Agar berjalan sesuai rencana, negara harus punya keterlibatan lebih dalam industri manufaktur baik sebagai pemilik modal sampai pembuat kebijakan (development state).

Konsep tersebut kemudian diformulasikan ke dalam Repelita di era Orde Baru. Repelita, seperti ditulis Kuncoro, berfokus pada industri yang menghasilkan devisa dengan cara memproduksi barang subtitusi impor; industri yang memproses bahan mentah dalam skala yang besar; industri padat karya; dan perusahaan negara dengan tujuan strategis maupun politis.

Pemikiran Widjojo inilah yang lantas menjadi cetak biru pembangunan ekonomi selama Orde Baru dan dikenal dengan istilah: Widjojonomics.


Tumbuh dan Tumbang


Buah dari “Widjojonomics” begitu terasa. Pertumbuhan ekonomi melesat, inflasi berhasil ditekan, investasi asing mengucur deras, dan PDB bergerak stabil. Berkat kebijakan para ekonom inilah Indonesia memperoleh sebutan “Macan Asia”. Tommaso Rossotti dalam “Indonesian Political Economy: A Historical Analysis” menerangkan, dekade Orde Baru menjadi “periode transformasi yang kuat untuk Indonesia di setiap aspek.”

Namun, pencapaian tersebut rupanya hanya manis menutupi permukaan—dan meninggalkan lubang besar setelahnya. Keinginan Widjojo untuk melibatkan negara dalam urusan ekonomi tidak dibarengi penguatan institusional sehingga membuka ruang lebar akan munculnya praktik korupsi oleh Soeharto dan kroni-kroninya.

Jonathan Temple dalam “Growing into Trouble: Indonesia after 1966” (PDF, 2001) menjelaskan, sifat pemerintahan Soeharto yang hampir monarki mendorong lahirnya para pemburu rente (rent seeking) maupun crony capitalists—yang terdiri atas konco-konco dekat sampai anak-anaknya—yang menguasai berbagai sektor ekonomi.

Pendek kata, cengkeraman kuat Soeharto terhadap kekuasaan memungkinkan dirinya leluasa untuk bertindak manipulatif demi kepentingannya.

Michael T. Rock dalam “The Politics of Development Policy and Development Policy Reform in New Order Indonesia” (PDF, 2002) menjelaskan memang betul para teknokrat seperti Widjojo mengendalikan ekonomi di tataran makro—anggaran, kebijakan moneter, sampai nilai tukar rupiah. Namun, di tataran bawah, atau di level ekonomi mikro, Soeharto dan kroni-kroninya yang berkuasa.

Kelompok ini bergerak secara sistematis. Mereka mengontrol segala ini ekonomi, dari hutan, minyak, gas, sampai infrastruktur. Tak jarang, mereka juga melakukan intervensi terhadap kebijakan perdagangan dan investasi, akses pasar, alokasi kredit, sampai kontrol atas kontrak yang diteken pemerintah dengan sejumlah cukong—kelompok pengusaha Sino-Indonesia yang memperdagangkan sebagian dari keuntungan bisnis mereka untuk perlindungan politik.

Seiring waktu, pola semacam ini tak hanya dinikmati orang-orang dekat Soeharto, tapi juga anak-anaknya sendiri. Keluarga Soeharto terlibat dalam proyek perbankan, real estate, telekomunikasi, mobil nasional, jalan tol, sampai pembangkit listrik.

Perlahan tapi pasti, politisasi ekonomi yang ditempuh Soeharto—yang mana juga berdampak pada korupsi besar-besaran—semakin memperburuk situasi di tengah krisis yang menghadang Indonesia pada akhir 1990-an.



Korupsi, dan praktik culas Orde Baru lainnya, memang tak memicu krisis moneter di Asia pada waktu itu. Tapi, bentuk dan sifatnya dapat menjelaskan mengapa Soeharto tidak mau—dan mungkin juga tidak mampu—untuk meresponsnya secara efektif.

Persepsi publik bahwa Soeharto berniat melindungi kepentingan ekonominya, dengan cara apa pun, telah merusak kepercayaan terhadap rezim, dan segera krisis menjadi berbalik pada dirinya sendiri. Begitu ia kehilangan dukungan dari elite Indonesia, kejatuhannya dari kekuasaan pun tak bisa dihindari.

Depresiasi rupiah, dikombinasikan dengan serangkaian kesalahan kebijakan, terutama penutupan mendadak 16 bank yang gagal sistemik akibat kredit macet—imbas dari crony capitalism, berkontribusi pada runtuhnya kepercayaan di sektor keuangan. Krisis keuangan menyebabkan penurunan tajam dalam investasi maupun pendapatan negara sampai membengkaknya utang luar negeri.

Keajaiban ekonomi yang dibangga-banggakan berkat Widjojonomics seketika luntur tak berbekas, digantikan oleh ketegangan sosial dan kekacauan yang panjang. Periode pertumbuhan ekonomi di era Orde Baru yang berkelindan dengan lemahnya pengawasan terhadap institusi mungkin sedikit-banyak menjelaskan mengapa krisis menjadi lebih parah.

Perubahan struktural, modernisasi ekonomi, serta pertumbuhan ekonomi nyatanya telah menciptakan peluang baru yang sangat menguntungkan Soeharto dan kroni-kroninya untuk memperkaya kepentingannya sendiri. Dan efeknya bahkan masih terasa sampai hari ini.

Baca juga artikel terkait ORDE BARU atau tulisan menarik lainnya Faisal Irfani
(tirto.id - Ekonomi)

Penulis: Faisal Irfani
Editor: Eddward S Kennedy
DarkLight