Bagaimana Militer Menopang Kekuasaan Soeharto Selama 32 Tahun?

Soeharto, kedua dari kiri dengan kacamata hitam. FOTO/AP
Oleh: Petrik Matanasi - 15 November 2019
Dibaca Normal 2 menit
Kekuasaan Soeharto selama 32 tahun ditopang oleh kekuatan politik kaum militer.
tirto.id - "Nama Soeharto tidak berarti apa-apa bagi dunia dan bagi kebanyakan orang Indonesia sebelum tanggal 1 Oktober 1965," tulis OG Roeder dalam Anak Desa: Biografi Presiden Soeharto (1984).

Bagi warga sipil, anggapan tersebut bisa jadi benar. Namun bagi kalangan militer, saat itu Soeharto adalah jenderal penting di Angkatan Darat yang menjabat sebagai Pangkostrad. Saking pentingnya posisi Soeharto, seorang pengamat asing dalam Apa dan Siapa Sejumlah Orang Indonesia (1981:664) pernah berkelakar, ”Pada tanggal 1 Oktober 1965, di Indonesia hanya ada seorang jenderal. Sisanya kopral.”

Setelah sejumlah perwira Angkatan Darat terbunuh dalam peristiwa nahas G30S, di tubuh matra darat sebetulnya masih tersisa beberapa mayor jenderal seperti Pranoto Reksosamudro, Moersjid, Djamin Ginting, dan Soeharto. Sementara jenderal bintang satu menyisakan Josef Muskita dan Musannif Ryachudu.

Soeharto bukan hanya jenderal yang punya wibawa, tapi juga punya pasukan yang kuat. Kostrad yang dipimpinnya mempunyai beberapa batalion yang bisa diandalkan di tiap daerah. Maka setelah Ahmad Yani terbunuh, tidak ada lagi jenderal sekuat Soeharto di Angkatan Darat, bahkan di ABRI. Ia pun dengan mudah menggantikan Yani menjadi orang nomor satu di Angkatan Darat.

Bagaimana dengan Abdul Haris Nasution? Jenderal yang lolos dari upaya pembunuhan tersebut bahkan dievakuasi ke Markas Kostrad yang notabene markas daripada Soeharto. Setelah peristiwa tersebut, Nasution yang lebih senior dari Soeharto justru kalah pamor.

Kondisi seperti itu membuat Presiden Sukarno yang terpuruk mau tidak mau berharap kepada Soeharto untuk memulihkan keamanan. Hal ini ditandai dengan keluarnya Surat Perintah 11 Maret 1966 (Supersemar) yang memberikan wewenang pemulihan keamanan kepada Soeharto.


Jawa adalah Kunci

Sebagai orang terkuat di Indonesia pasca 1965, Soeharto didukung penuh Angkatan Darat. Dukungan para jenderal matra tersebut disampaikan dalam rapat di Yogyakarta pada 7 Oktober 1965.

Menurut M. Jasin dalam Saya Tidak Pernah Minta Ampun kepada Soeharto (1998:72), rapat tersebut dihadiri oleh Mayor Jenderal Amirmachmud (Panglima Kodam Jakarta Raya), Mayor Jenderal H. R. Dharsono (Panglima Kodam Siliwangi, Jawa Barat), Mayor Jenderal Surono (Panglima Kodam Diponegoro, Jawa Tengah), Mayor Jenderal Kemal Idris (Pangkostrad), Brigadir Jenderal Wijoyo Suyono (Komandan pasukan baret merah RPKAD), dan M. Jasin (Panglima Kodam Brawijaya, Jawa Timur).

Rapat itu menghasilkan putusan: (1) Mendukung Jenderal Soeharto dalam melaksanakan cita-cita Orde Baru, (2) Mengikis segala bentuk penyelewengan Orde Lama dan melaksanakan secara konsekuen cita-cita Pancasila dan UUD 1945.

"Jawa adalah kunci", demikian kalimat populer yang diucapkan pemeran tokoh DN. Aidit dalam film propaganda produksi rezim Orde Baru. Kalimat ini rupanya diterapkan betul oleh Soeharto dengan berhasil menghimpun dukungan para Pangdam di Jawa dan dua pasukan elite Angkatan Darat yaitu RPKAD dan Kostrad.

Dukungan para petinggi tentara membuat Soeharto semakin kuat, dan sebaliknya posisi Sukarno kian melemah. Supersemar dan menjadi Ketua Presidium Kabinet membuat Soeharto tinggal selangkah lagi merebut tampuk kekluasaan nasional.

“Soeharto sudah menunjuk dirinya menjadi Ketua Presidium Kabinet dan menempatkan Bung Karno sebagai presiden simbolis,” tulis Maulwi Saelan dalam Dari Revolusi 45 sampai Kudeta 66: Kesaksian Wakil Komandan Tjakrabirawa (2008:281).

Saelan menambahkan, meski kekuasaan sudah hampir direbut semuanya oleh Soeharto, namun mantan Pangkostrad itu merasa belum aman dan puas. Pada 20 Februari 1967, Sukarno diminta menyerahkan kekuasaan pemerintahan kepada pemegang Supersemar. Akhirnya Soeharto pun menjadi pejabat Presiden RI.



Lingkungan Soeharto Orang-orang Militer

Setelah berkuasa, Soeharto tidak bisa lepas dari tentara. Banyak para jenderal bekas pembantunya yang dijadikan pejabat negara. Mereka di antaranya adalah Maraden Panggabean yang pernah dijadikan Menteri Pertahanan dan Panglima ABRI, dan Umar Wirahadikusumah—yang pernah diparkir sebagai Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) selama 10 tahun—dijadikan Wakil Presiden.

Selain itu, ada juga Yoga Sugama bekas asisten intel yang dijadikan kepala BAKIN. Sementara Ali Moertopo yang dikenal sebagai pembisik Soeharto sempat dijadikan Menteri Penerangan, dan Amirmachmud yang dijadikan Menteri Dalam Negeri.

Meski Soeharto membutuhkan dukungan tentara, tapi ia sulit menerima jenderal yang terlihat menonjol. Kemal Idris, H.R. Dharsono, dan Sarwo Edhi Wibowo adalah beberapa jenderal yang semula dekat dan sangat berjasa bagi Soeharto, namun kemudian terlihat jauh dari penguasa Orde Baru itu.

Popularitas para jenderal yang menonjol biasanya dipreteli dengan cara menjadikan mereka sebagai duta besar di sejumlah negara sahabat.

Pola hubungan ini, yakni siapa saja yang dijauhi dan disayang oleh presiden daripada Soeharto, diterangkan oleh David Jenkins dalam Soeharto & Barisan Jenderal Orba: Rezim Militer Indonesia 1975-1983.

Pada akhir 1970-an, yakni ketika kolega Soeharto semasa Revolusi banyak yang makin sepuh, maka ia mengangkat para perwira yang lebih muda untuk tampil memimpin ABRI. Sebagai contoh, ada M. Jusuf yang pada tahun 1945 masih berusia 17 tahun, pada 1978 dijadikan Panglima ABRI. Lalu ada Benny Moerdani yang pada 1945 masih 13 tahun, dijadikan panglima ABRI pada 1983.

Tahun-tahun berikutnya, Soeharto tetap tak bisa jauh dari para tentara yang menjadi orang kepercayaannya. Generasi yang lebih muda dari M. Jusuf dan Benny Moerdani di antaranya adalah Try Sutrisno dan Wiranto. Mereka merupakan para jenderal andalan Soeharto pada tahun 1980-an dan 1990-an. Selain keduanya, posisi jabatan militer penting di akhir era Orde Baru banyak juga diisi oleh konco-konco Prabowo Subianto, menantunya.

Baca juga artikel terkait ORDE BARU atau tulisan menarik lainnya Petrik Matanasi
(tirto.id - Politik)

Penulis: Petrik Matanasi
Editor: Irfan Teguh
DarkLight