Bagaimana Bali Menjadi Basis Kuat PNI dan PDI Perjuangan

Infografik Mengapa Bali menjadi basis PNI dan PDIP
ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri memberikan keterangan pers usai pengukuhan dirinya sebagai Ketua Umum PDIP periode 2019-2024 dalam Kongres V PDI Perjuangan di Sanur, Denpasar, Bali, Kamis (8/8/2019). FOTO/Doc.PDIP
Oleh: Irfan Teguh - 14 Agustus 2019
Dibaca Normal 4 menit
Dalam politik nasional kiwari, Bali selalu identikkan dengan PDI Perjuangan. Hal ini tak lepas dari jejak PNI di wilayah tersebut saat bertarung dalam pemilu pertama di Indonesia.
tirto.id - PDI Perjuangan baru selesai menggelar kongres V di Sanur, Bali. Di luar Jawa, Bali adalah salah satu basis terbesar partai berlambang banteng ini. Pada Pemilu 1955, Bali juga menjadi basis kuat Partai Nasional Indonesia (PNI), partai yang identik dengan Sukarno sehingga kelak PDIP dianggap sebagai penerus PNI. Saat itu PNI menang di Nusa Tenggara Barat karena sumbangan suara dari Bali yang masuk dapil tersebut.

Ketika tampuk kekuasaan nasional diambilalih oleh Soeharto, Orde Baru melancarkan sejumlah strategi politiknya untuk membungkam loyalis Sukarno lewat cara desukarnoisasi. PNI digembosi dan hasilnya pada Pemilu 1971 di Bali, PNI hanya meraih 13,5 persen suara, sangat jauh dengan raihan suara Golkar yang mencapai 83 persen.

Lalu pada pemilu-pemilu di sepanjang Orde Baru berkuasa, PNI yang dilebur ke dalam PDI, tak mampu berbuat banyak. Di Bali, seperti di wilayah lain di seluruh Indonesia, PDI hanya jadi partai pelengkap pemilu.

Pemilu 1977 suara PDI di Bali hanya 13 persen. Pemilu 1982 turun jadi 10 persen. Pemilu 1987 naik sedikit menjadi 11 persen, dan Pemilu 1992 naik lagi menjadi 20 persen. Sementara kendaraan politik penguasa selalu meraih suara di atas 70 dan 80 persen. Zaman Orde Baru memang tak bisa dijadikan sebagai indikator dinamika partai politik, sebab semua sumber daya politik dikunci oleh penguasa.

Memasuki era Reformasi, partai yang dipimpin Megawati kembali menguat di Bali dan tak pernah kalah sejak Pemilu 1999. Tahun itu, perolehan suara PDIP di Bali mencapai 1.500.050 suara dengan jatah 7 kursi di DPR. Partai Golkar di urutan kedua hanya meraih 196.984 suara dengan 1 kursi, dan PKB yang berada di urutan ketiga hanya meraih 32.253 suara dengan 1 kursi.

Pada pemilu 2004, PDIP kembali memimpin dengan raihan suara sebanyak 999.889 (5 kursi), disusul Partai Golkar dengan 320.710 suara (2 kursi), dan Partai Demokrat sebanyak 121.665 (1 kursi).

Lima tahun kemudian, meski suaranya terus mengalami penurunan, PDIP tetap keluar sebagai pemenang dengan meraih 681.089 suara (4 kursi), disusul Partai Golkar sebanyak 327.124 suara (2 kursi), dan Partai Demokrat di posisi ketiga dengan 298.602 suara (2 kursi).

Suara PDIP di Bali kembali naik pada Pemilu 2014. Mereka meraih 872.885 suara (4 kursi), unggul dari Partai Golkar yang dapat 329.620 suara (2 kursi), dan Partai Demokrat sebanyak 311.246 suara (2 kursi).

Dan pada Pemilu 2019 yang baru lewat, raihan suara PDIP di Bali mendekati seperti yang mereka capai pada Pemilu 1999. Moncong Putih meraih 1.257.590 suara, lalu disusul Partai Golkar sebanyak 382.607 suara, dan Partai Demokrat yang setia di posisi ketiga dengan suara sebanyak 118.830.

Konstelasi Politik di Bali Tahun 1950-an

Tahun 1950-an, Majelis Syuro Muslimin Indonesia (Masyumi) adalah salah satu kendaraan politik umat Islam Indonesia selain Partai Syarikat Islam Indonesia (PSII). Posisi Masyumi sangat kuat karena terdiri dari pelbagai organisasi Islam seperti Muhammadiyah, Persis, dan Nahdlatul Ulama (NU) yang kemudian keluar pada 1952.

“Masyumi mewakili kepentingan-kepentingan politik Islam dan dianggap merupakan partai yang terbesar di negara ini, walaupun sampai terselenggaranya pemilihan umum hal ini hanya dapat menjadi anggapan belaka,” tulis M.C. Ricklefs dalam Sejarah Indonesia Modern 1200-2008 (2008).

Meski hanya menjadi “anggapan belaka”, akan tetapi kekuatan Masyumi tetap mengkhawatirkan kalangan yang berseberangan dengan kepentingan-kepentingan politik Islam. Hal inilah yang kemudian membuat PNI dianggap sebagai imbangan utama Masyumi.

Menurut Ricklefs, basis utama PNI adalah birokrat dan kalangan pegawai kantor. Dan di daerah perdesaan di Jawa, PNI memiki daya tarik yang sangat besar bagi kalangan Muslim abangan yang tak setuju dengan kebijakan-kebijakan politik Masyumi. Selain itu, partai ini pun dianggap sebagai partainya Sukarno.



Warna politik PNI yang demikian menjadi daya tarik juga bagi daerah-daerah di luar Jawa yang penduduknya mayoritas non-Muslim seperti Bali.

“PNI mendapat banyak dukungan di daerah-daerah Kristen di luar Jawa dan di Bali yang menganut agama Hindu, di mana juga terdapat perasaan-perasaan anti-Islam,” imbuh Ricklefs.

Narasi yang diajukan Ricklefs soal pilihan politik masyarakat Bali tampak terlalu mengedepankan politik identitas. Sementara catatan I Ngurah Suryawan dalam Genealogi Kekerasan dan Pergolakan Subaltern: Bara di Bali Utara (2010) memberikan fakta-fakta di lapangan tentang bagaimana mesin politik PNI bekerja di Bali menjelang Pemilu 1955.

Saat itu saingan terbeasar PNI di Bali adalah Partai Komunis Indonesia (PKI) dan Partai Sosialis Indonesia (PSI). PKI berhasil menarik simpati rakyat lewat pelbagai propaganda kerakyatan. Sementara PSI menurut Suryawan mendapat dukungan dari kalangan raja-raja dan pejuang yang umumnya masuk dalam kelompok Pemerintah Darurat Republik Indonesia (PDRI). Selain itu, PSI juga didukung oleh kalangan pendukung Lanjutan Organisasi Gerilya Indonesia Seluruhnya (Logis).

Sebagai partai pemerintah, para pimpinan PNI berusaha menghentikan kegiatan Logis. Bahkan usaha penumpasan tersebut dilakukan dengan bekerja sama dengan Kepolisian Negara.

“Pembersihan secara besar-besaran [terhadap Logis] baru dapat dilakukan setelah datangnya bantuan Mobrig (sekarang Brimob) dari Jawa Timur sebanyak empat kompi,” tambah Suryawan.

Aksi seperti ini tentu mengingatkan kita pada gaya Orde Baru dalam memberangus lawan-lawan politiknya. Dan memang karena para birokrat mayoritas mendukung PNI, maka operasi yang menggunakan alat negara dapat dijalankan dengan efektif.

“Maka tidaklah heran jika PNI pada masa jayanya sering diidentikkan dengan kedudukan Golkar pada saat rezim Orde Baru berkuasa,” tulis Suryawan.

Khusus di daerah Buleleng, PNI mendapat dukungan dari para pejuang Revolusi 1945 yang secara emosional dekat dengan Sukarno. Selain itu, ibunda Sukarno (Ida Ayu Nyoman Rai) yang berasal dari Banjar Paket Agung Singaraja pun membuat nama Sukarno begitu terkenal.

Kondisi ini membuat PNI menyapu bersih kemenangan di setiap distrik (kecamatan) yang ada di Buleleng pada Pemilu 1955.

Dan secara umum, PNI menjadi partai terbesar di Bali pada Pemilu 1955. Mereka menang di Buleleng (63,32 persen), Klungkung (68,82 persen), Bangli (67,24 persen), Karangasem (57,67 persen), dan Jembrana (55,95 persen). Sementara di Badung (31,67 persen) dan Tabanan (41,48 persen) mereka kalah dari PSI.





Transisi Demokrasi dan Harapan Minoritas

Kekuatan politik di Bali pada Pemilu 1955 didominasi tiga partai yang secara nasional masuk ke dalam sepuluh besar, yakni PNI (peringkat 1 nasional), PKI (peringkat 4 nasional), dan PSI (peringkat 8 nasional).

Awal 1960-an PSI dibubarkan oleh Presiden Sukarno karena dianggap terlibat dalam peristiwa PRRI/Permesta. Sementara PKI mengalami nasib yang lebih tragis dan berdarah-darah. Bali menjadi salah satu ladang pembantaian terbesar para anggota dan simpatisan PKI. Dan PNI dibenamkan lewat pengerdilan partai politik yang bernama fusi.



Hancurnya tiga partai politik utama di Bali membuat Golkar dengan segala kekuasaannya menguasai Bali selama Orde Baru berkuasa. Proyek-proyek pengembangan pariwisata didorong pemerintah dan tumbuh secara pesat.

Saat Orde Baru runtuh, masyarakat Bali seperti seluruh rakyat Indonesia mengalami transisi demokrasi. Situasi ini disambut masyarakat dengan membandingkannya dengan kondisi Pemilu 1955. Hal ini membuat PDI kubu Megawati bergerak cepat dengan menggelar Kongres V PDI di Denpasar, Bali, pada 8-10 Oktober 1998 dan merekomendasikan untuk mengganti nama menjadi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan.

Pencitraan PDIP sebagai partai wong cilik mengingatkan masyarakat Bali pada konsep-konsep politik Sukarno lewat PNI. Dan menurut Gede Indra Pratama dalam “Politik Aliran di Bali Pasca Soeharto”, afiliasi politik di Bali memang pada umumnya di cenderung mengikuti kesetiaan-kesetiaan tradisional.

“Sampai sekarang, daya tahan bentuk-bentuk sosial tradisional masih cukup kuat untuk memaksa proses politik nasional terealisasi menurut pengertian yang ada pertaliannya dengan keadaan di Bali sebenarnya,” tulisnya.

Selain itu, sebagaimana yang sempat diungkapkan M.C. Ricklefs dalam Sejarah Indonesia Modern 1200-2008 (2008) bahwa di Bali terdapat perasaan-perasaan anti-Islam, menurut Gede Indra Pratama sebetulnya adalah kepentingan masyarakat Bali yang secara nasional minoritas Hindu, untuk mendukung dan menjamin keberadaannya.

Hal ini pula menurut Idris Thaha dalam Islam dan PDI Perjuangan: Akomodasi Aspirasi Politik Umat (2018) yang kemudian menjadi salah satu penyumbang terhadap pelabelan PDIP sebagai partai yang didominasi non-Muslim.

Latar sejarah yang dipengaruhi oleh kaitan antara emosional (para republiken), kepentingan minoritas, dan kesukuan (ibunda Sukarno), serta keleluasaan struktural yakni peran birokrat dalam menghajar lawan-lawan politik, membuat Bali menjadi basis PNI.

Sementara PDIP, setelah tiga dekade pemimpinnya menjadi bulan-bulanan Orde Baru, hanya melanjutkan beberapa faktor tersebut. Dan perlu dingat, sebagaimana PNI yang mendapatkan perlawanan sengit dari PSI dan PKI, PDIP pun terus-menerus bertarung dengan Partai Golkar dan Partai Demokrat dalam memperebutkan konstituen Bali. Artinya, posisi Moncong Putih di Bali tak sepenuhnya aman.

Baca juga artikel terkait PDIP atau tulisan menarik lainnya Irfan Teguh
(tirto.id - Politik)


Penulis: Irfan Teguh
Editor: Nuran Wibisono
DarkLight