tirto.id - Menko Perekonomian Airlangga Hartarto memastikan pemerintah akan mempercepat legalisasi dan penerbitan izin guna vaksin booster. Pemerintah pun memasukkan nama vaksin kontroversial mantan Menkes Terawan Agus Putranto, Vaksin Nusantara sebagai daftar salah satu booster.
Dalam konferensi pers usai rapat terbatas, Senin (20/12/2021), Airlangga mengaku pemerintah segera merevisi Peraturan Presiden (Perpres) maupun Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) untuk vaksin booster. Ia pun memastikan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) tengah mengkaji lebih jauh untuk penggunaan vaksin ketiga.
"Pemerintah akan mengupayakan ini secepatnya (revisi perpres dan permenkes) dan proses ini sedang dilakukan kajian dosis ketiga dari beberapa produsen antara lain Pfizer, Sinovac, Astrazeneca yang sedang berproses di Badan POM," kata Airlangga, Senin.
Airlangga menambahkan, Jokowi menginstruksikan tidak hanya ketiga vaksin yang sudah ada. Jokowi ingin vaksin-vaksin yang dikembangkan oleh BUMN dan swasta ikut dimasukkan sebagai bagian program vaksin booster. Airlangga pun menyebut vaksin Nusantara masuk dalam daftar vaksin booster arahan Jokowi.
"Arahan Bapak Presiden beberapa opsi untuk vaksin booster juga akan dipersiapkan untuk menggunakan vaksin Merah Putih, vaksin yang dikembangkan BUMN dengan Baylor, kemudian vaksin kerja sama dalam negeri termasuk yang masuk dalam program merah putih adalah Unair dan Biotis, kemudian Bio Farma dan Baylor College, kemudian Kalbe Farma-Genexine dan Gbio (Generation Bio co) and nQ (nQ Medical), plus Vaksin Nusantara," kata Airlangga.
Pemerintah pun berencana tidak hanya soal regulasi, tetapi juga akan mengatur harga vaksin-vaksin tersebut dalam waktu dekat.
"Ini akan segera dimatangan dan disiapkan regulasinya termasuk regulasi daripada harga masing-masing vaksin tersebut," kata Airlangga.
Vaksin Nusantara merupakan salah satu vaksin kontroversial yang dikembangkan eks Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto. Vaksin ini mendapat kritik dari BPOM karena vaksin tersebut justru dibuat dengan mayoritas peneliti asing dari perusahaan AVITA, sebuah perusahaan di Amerika.
Kehadiran vaksin ini sempat memicu konflik karena BPOM disebut tidak pro produk dalam negeri oleh DPR. Meski dikritik BPOM tidak memenuhi syarat Cara Pengolahan Yang Baik dan Praktik Laboratorium yang Baik (CPOB), proyek obat ini tetap berjalan, bahkan sempat didukung oleh TNI AD yang waktu itu dipimpin Andika Perkasa yang kini menjadi Panglima TNI. Beberapa anggota DPR dan tokoh pemerintah akhirnya ikut divaksin dengan Vaksin Nusantara padahal sudah mendapat dua dosis vaksin.
Penulis: Andrian Pratama Taher
Editor: Maya Saputri
